Lentera24.com | LANGSA – Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin, S.E., mengambil posisi konfrontatif dan menuntut ketegasan h...
Lentera24.com | LANGSA – Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin, S.E., mengambil posisi konfrontatif dan menuntut ketegasan hukum yang radikal. Dengan nada bicara yang menukik tajam, ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk segera membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan pakaian sekolah di Kota Langsa yang sebelumnya telah resmi dilaporkan oleh LSM Gajah Puteh.
Desakan keras ini dilontarkan Nasruddin kepada media pada Sabtu (04/07/2026). Ia menegaskan bahwa institusi penegak hukum tidak boleh bersikap lembek atau abai terhadap kasus yang secara terang-terangan mencekik hajat hidup masyarakat miskin di Kota Piasan tersebut.
“Hal ini krusial agar kepercayaan publik terhadap penegak hukum tidak padam. Kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian sekolah di Kota Langsa ini harus diusut tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu!” kecam Nasruddin, tanpa tedeng aling-aling.
FPRM: Anggaran Rakyat Miskin Dikorupsi, Ini Kejahatan Amoral!
FPRM menyoroti bahwa manipulasi anggaran pada sektor pendidikan adalah bentuk penindasan nyata terhadap kaum akar rumput. Pengadaan seragam sekolah seharusnya meringankan beban para siswa dan orang tua murid, bukan justru dijadikan ladang bancakan oleh oknum-oknum yang rakus.
Melihat dampak fatal tersebut, Ketua FPRM meminta Kajati Aceh tidak mengulur waktu. Ia mendesak pembentukan Tim Khusus (Timsus) untuk segera memanggil, memeriksa, dan menguliti pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Langsa—terutama para pejabat di Dinas Pendidikan serta rekanan proyek yang diduga terlibat kongkalikong.
Peringatan Keras Bagi Kejati: Jangan Sampai "Masuk Angin"!
Lebih jauh, Nasruddin mengingatkan aparat penegak hukum agar menjaga integritas dan tidak membiarkan kasus ini menguap atau diselesaikan di bawah meja.
“Jangan sampai kasus ini 'masuk angin'. Rakyat Langsa sudah bergerak dan melapor lewat LSM Gadjah Puteh, sekarang bola panas berada penuh di tangan Kejati. Buktikan bahwa hukum di Aceh masih bertaji dan berpihak pada keadilan, bukan bertekuk lutut di hadapan koruptor!” cetusnya menyindir.
Menutup statemen kritisnya, Ketua FPRM menegaskan bahwa uang negara adalah hak mutlak rakyat yang harus dikelola secara bersih. Nasruddin mengingatkan bahwa daerah ini tidak boleh terus-menerus dirampok oleh mentalitas pejabat yang korup.
"Sudah saatnya penegak hukum turun tangan, bersihkan instansi dari para benalu, dan seret mereka yang terlibat ke penjara," pungkas Nasruddin mengakhiri. []L24.Sar
