Nadia Kamilana Institusi: Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung Lentera24.com - Sejak awal 2025, ruang-ruang kelas di seluru...
Lentera24.com - Sejak awal 2025, ruang-ruang kelas di seluruh penjuru Indonesia riuh oleh tawa anak-anak yang menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah komando Badan Gizi Nasional yang dipayungi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, agenda nasional era Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan. Ini adalah ikhtiar raksasa untuk menyuapi masa depan bangsa.
Data Kementerian Keuangan mencatat, program ini telah memeluk lebih dari 20,5 juta penerima manfaat—mulai dari siswa, balita, hingga lansia—dari target ambisius 82,9 juta jiwa di penghujung tahun. Di tingkat akar rumput, denyut nadi ekonomi bergerak cepat. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sukses menyerap tenaga kerja lokal. Dari juru masak yang meracik bumbu hingga staf logistik yang mengantar pasokan, program ini menjadi oase yang efektif menekan angka pengangguran di daerah.
Ironi di Atas Gelombang Bangka Belitung
Namun, mari menengok ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tanah lada ini, alam sebenarnya telah menyediakan kemewahan yang tak perlu diimpor dari luar pulau. Dikelilingi lautan luas, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat mencatat potensi tangkapan wilayah ini mencapai 282.100 ton per tahun. Laut Bangka Belitung adalah "gudang" protein premium: tenggiri yang gurih, kakap merah, kerapu, cumi-cumi, hingga udang segar.
Sayangnya, potensi maritim yang melimpah ini belum berlabuh konsisten di piring-piring sekolah. Menu harian MBG masih sering kali mengandalkan pasokan luar daerah. Akibatnya, terjadi ironi yang memilukan: di saat anak-anak membutuhkan protein tinggi, para nelayan lokal justru harus jatuh bangun menghadapi ketidakstabilan harga dan ketidakpastian pasar di rumah mereka sendiri. Lautnya kaya, tapi nelayannya merana.
Sentuhan Lokal: Membumikan Menu, Menghidupkan UMKM
Memutus mata rantai ironi ini membutuhkan langkah taktis, salah satunya dengan merajut kemitraan erat antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, koperasi nelayan, dan pelaku UMKM.
Bangka Belitung sangat kaya akan tradisi kuliner berbasis ikan. Mengapa tidak mengintegrasikan empek-empek, otak-otak, kemplang, atau kerupuk ikan lokal ke dalam menu berkala? Produk berbasis kearifan lokal ini punya tiga keunggulan sekaligus:
- Kaya Nutrisi: Tinggi kandungan protein yang dibutuhkan untuk perkembangan otak anak.
- Akrab di Lidah: Anak-anak menyukainya karena merupakan makanan sehari-hari mereka.
- Ekonomis: Jauh lebih hemat anggaran dibandingkan mendatangkan daging sapi atau ayam dari luar provinsi.
Angka yang Berbicara, Tata Kelola yang Menjaga
Keberhasilan program ini tentu tidak boleh hanya dihitung dari berapa juta kotak makanan yang dibagikan, melainkan harus mencerminkan tata kelola yang inklusif. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan bahwa antusiasme publik yang tinggi harus dijawab dengan menempatkan nelayan lokal sebagai aktor utama penyedia bahan baku, bukan sekadar penonton di pinggir pantai.
Ketika kebijakan pangan berpihak pada potensi lokal, dampaknya terhadap makroekonomi daerah sangat masif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Bangka Belitung melonjak tumbuh 4,09 persen pada tahun 2025. Lompatan ini dipicu oleh aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berhasil mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga hingga 2,96 persen.
Menenun Kedaulatan dari Pinggir Pantai
Dalam jangka panjang, asupan protein ikan yang konsisten sejak usia dini adalah kunci utama untuk memutus rantai stunting. Anak-anak yang tercukupi gizinya akan tumbuh menjadi generasi dengan kemampuan kognitif yang tajam dan produktivitas tinggi. Oleh karena itu, melibatkan ekosistem kelautan daerah bukan lagi sekadar urusan efisiensi anggaran logistik, melainkan investasi strategis demi keadilan sosial.
Sebagai kompas kebijakan ke depan, ada tiga langkah strategis yang harus segera diambil oleh pemerintah pusat dan daerah:
- Daulat Menu Lokal: Menetapkan ikan lokal sebagai sumber protein utama dalam komposisi menu harian sekolah.
- Legalitas Rantai Pasok: Memfasilitasi kerja sama hukum yang kuat antara Badan Gizi Nasional, satuan pelayanan, dan koperasi nelayan agar pasokan stabil dan harga adil.
- Standardisasi Mutu: Menyediakan pelatihan intensif bagi nelayan dan UMKM lokal agar produk mereka memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Pilihan politik anggaran kita hari ini sudah sangat benderang: apakah kita akan menjadikan kekayaan laut sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa, atau membiarkan potensi maritim itu hanya menjadi hiasan peta tanpa makna di atas meja makan anak-anak kita? Jawabannya ada pada keberpihakan kita pada nelayan lokal.(*)
