Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Langkah serius diambil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mempercepat pemulihan hunian warga yang terda...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Langkah serius diambil Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mempercepat pemulihan hunian warga yang terdampak bencana. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebanyak 180 petugas enumerator diterjunkan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif guna memastikan validitas data kerusakan di lapangan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu (14/02/26) ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, S.STP, M.SP.
Sebanyak 180 peserta yang hadir merupakan hasil rekrutmen terbuka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari insan pers, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, hingga unsur kepemudaan. Pelibatan lintas sektor ini sengaja dilakukan untuk menjamin proses pendataan yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Iman Suhery menegaskan bahwa tugas enumerator bukan sekadar pengumpulan data administratif, melainkan sebuah tanggung jawab teknis yang besar. Para petugas diwajibkan menguasai instrumen penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.88-168 Tahun 2026.
"Fokus utama Bimtek ini adalah penyamaan persepsi. Petugas harus memiliki ketajaman dalam membedakan variabel kerusakan, khususnya antara kategori Rusak Ringan dan Rusak Sedang. Kesalahan kecil dalam penilaian akan berdampak fatal pada hak masyarakat dan ketepatan sasaran bantuan," tegas Iman.
Untuk mengejar target pemulihan yang efektif, pemerintah telah menetapkan standar kerja yang ketat bagi tim di lapangan:
Setiap petugas ditargetkan memverifikasi minimal 20 unit rumah per hari. Penilaian harus mencakup detail komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural, yang terdampak bencana. Tim akan mulai diterjunkan langsung ke lokasi terdampak pada Senin (16/02/26).
Menutup arahannya, Iman Suhery mengingatkan bahwa akurasi data adalah "jantung" dari seluruh proses rekonstruksi. Tanpa data yang valid, keadilan bagi para penyintas bencana sulit diwujudkan.
"Kami menuntut integritas tinggi. Data yang Bapak/Ibu kumpulkan adalah kunci utama agar pemulihan hunian masyarakat dapat segera terwujud sesuai tingkat kerugian yang mereka alami," pungkasnya.[]L24.Sai
