Ketua Forum Datok Syaiful Syahputra ditengah, didampingi Dan Bayo dan Yasir (JASA) Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Kemarahan rakyat di tingk...
 |
| Ketua Forum Datok Syaiful Syahputra ditengah, didampingi Dan Bayo dan Yasir (JASA) |
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Kemarahan rakyat di tingkat akar rumput pecah. Ketua Forum Datok Kecamatan Bendahara, Syaiful Syahputra—yang akrab disapa Syaiful Keng didampingi Dan Bayo dan Yasir (JASA) di salah satu warkop di simpang Opak, Sabtu 7 Februari 2026, secara lantang mendesak Kepala BNPB untuk angkat kaki dari Bumi Serambi Mekkah. Pemicunya? Rentetan regulasi "meja kantor" yang dinilai mencekik leher warga korban bencana.
Pemerintah Pusat melalui BNPB dituding menutup mata terhadap realita lapangan. Syaiful menegaskan bahwa aturan yang diberlakukan saat ini sangat tidak manusiawi karena menyamakan kriteria kerusakan banjir dengan bencana gempa bumi. Akibatnya, data tim survei di lapangan menjadi berantakan dan jauh dari fakta penderitaan rakyat.
Kebijakan BNPB dianggap sebagai bentuk kemalasan berpikir birokrat pusat. Memaksakan regulasi gempa bumi untuk menangani korban banjir adalah kesalahan fatal yang bersifat sistematis.
"Jangan persulit kami dengan aturan kaku yang dibuat di balik meja ber-AC di Jakarta! Data survei kalian itu sampah karena tidak sesuai realita. Menyamakan dampak banjir dengan gempa adalah penghinaan terhadap logika dan penderitaan kami," tegas Syaiful Keng dengan nada tinggi.
Pemerintah pusat Jadi Pengadu Domba bukannya membawa solusi, kehadiran regulasi BNPB justru dituduh menjadi benih perpecahan antar warga. Ketentuan yang tidak masuk akal tersebut menciptakan kecemburuan sosial dan polemik di tingkat desa (kampung).
Berikut adalah poin-poin kegagalan regulasi pusat menurut aspirasi warga, Ketidaksesuaian Parameter, Kriteria kerusakan rumah akibat gempa (struktur) sangat berbeda dengan kerusakan akibat banjir (sanitasi, dinding lembab, perabotan hancur).
Prosedur yang berbelit-belit membuat bantuan hanya menjadi "janji manis" di atas kertas. Kondisi ini mencerminkan bobroknya birokasi pemerintah pusat sehingga memunculkan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan lebih awal dan telah di SK-kan. Warga merasa lebih terhormat berjuang sendiri daripada mengemis pada bantuan yang dipenuhi syarat mustahil.
"Kami Bisa Hidup Tanpa Bantuan Kalian!"
Syaiful Keng menutup pernyataannya dengan tantangan keras kepada pemerintah pusat. Jika BNPB hanya datang untuk membawa aturan yang membelenggu, lebih baik bantuan tersebut ditarik kembali.
"Daripada mengharap bantuan yang tidak pasti dengan aturan yang mencekik, lebih baik kami berusaha sendiri! Kami tidak butuh pemberian pemerintah kalau harganya adalah harga diri dan kedamaian antar sesama warga," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga Kecamatan Bendahara menyatakan sikap skeptis terhadap setiap tim survei yang datang jika masih menggunakan parameter "kaku" yang tidak relevan dengan bencana air yang mereka alami.[]L24.Sai
