Ihza Muhammad Nauval Semester I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24.com ---Istilah Nepotisme sedang populer pad...
Lentera24.com ---Istilah Nepotisme sedang populer pada tahun 1990-an. Pada saat aktivis Mahasiswa yang menuntut agar Soeharto untuk mengakhiri kekuasaannya, memakai istilah “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”. Praktik korupsi sendiri banyak terjadi di Indonesia ini, begitu pula dengan nepotisme yang mana lebih memilih keluarga atau teman dan memberikan mereka akses atau fasilitas yang istimewa.Nepotisme sendiri memiliki konsekuensi yang mana dapat melemahkan perekonomian di suatu daerah.
Korupsi dapat diartikan mencari keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan hanya ungtuk kepentingan sepihak. Sedangkan nepotisme memiliki cangkupan yang lebih luas. Praktik nepotisme sendiri pun juga sudah merajalela di Indonesia ini, dan banyak masyarakat Indonesia menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah. Hal tersebut lah yang menyebabkan maraknya nepotisme, mereka hanya mementingkan kolega mereka tanpa menghiraukan potensi seseorang.
Nepotisme beroprasi hampir diseluruh lapisan sosial. Nepotisme dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan kelas sosial mereka, dan nepotisme dapat berpotensi munculnya korupsi. Praktik nepotisme biasanya dimulai dalam lingkup keluarga, orang tua akan membeda - bedakan anaknya dengan pertemanan yang paling mereka sukai. Hal tersebut secara tidak langsung akan membentuk karakter seorang anak dimasa depan. Kelak anak tersebut akan tidak asing lagi dengan sistem nepotisme.
Praktik nepotisme sering terjadi di perusahaan maupun di pemerintahan. Di perusahaan sendiri sering terjadi Ketika sedang perekrutan karyawan dan kenaikan jabatan dalam perusahaan, sehingga dapat merugikan atau meruntuhkan fondasi suatu perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena adanya nepotisme di dalam perusahaan tersebut.
Sedangkan praktik nepotisme dalam politik sudah banyak terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa banya daerah-dareah yang hampir tidak terjamah oleh pemerintah, padahal pemerintah seharusnya melakukan pendataan dengan baik.
Hal tersebut sering kita jumpai di birokrasi pemerintahan banyak orang yang dipilih berdasarkan penilaian perseorangan atau subjektif daripada penilaian secara kualitas dan kualifikasi seseorang maka nepotisme sah-sah saja dilakukan. Bahkan jika orang tersebut tidak memiliki potensi terhadap perkembangan perekonomian bangsanya sendiri pun mereka tidak akan terlalu memperdulikan hal tersebut. Karena bagi mereka sesuatu hal yang dapat menciptakan relasi dan koneksi politik maka akan mereka lakukan walaupun merugikan perekonomian bangsa mereka sendiri.
Pembenaran tindakan praktik nepotisme sangat layak dipertanyakan. Banyak aspek kerugian yang timbul jika tetap melakukan praktek nepotisme. Selain dapat merugikan perekonimian bangsa mereka yang melakukan praktik nepotisme pun juga akan melahirkan suatu konflik sosial.
Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk menghilangkan praktik korupsi karena sudah hampir di setiap sudut daerah melakukan praktek korupsi. Oleh sebab itu masyarakat juga harus tau dampak dari tindakan praktik nepotisme tersebut. Disaat yang sama, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan - kebijakan untuk mencegah terulangnya tindakan nepotisme di birokrasi pemerintahan.***
