Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Angin segar sekaligus catatan kritis ditiupkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Bidang Perekonomian DPRK Aceh Ta...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Angin segar sekaligus catatan kritis ditiupkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Bidang Perekonomian DPRK Aceh Tamiang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.
Dalam sidang paripurna, Anggota DPRK dari Fraksi Partai NasDem, Lenahati Kusuma Atmaza Rao, yang dipercaya sebagai Juru Bicara Pansus, menyampaikan deretan rekomendasi penting. Rekomendasi ini tidak hanya bicara soal angka anggaran, tetapi juga menyentuh langsung hajat hidup masyarakat dan kesejahteraan para pekerja lapangan.
Putar Kembali Roda Ekonomi Pasca-Banjir
Secara umum, Pansus menyoroti sebuah persoalan klasik yang berdampak sistemik: masih banyaknya proyek fisik atau kegiatan yang sudah rampung dikerjakan menggunakan anggaran tahun sebelumnya, namun hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Pansus mendesak agar pemerintah daerah segera melunasi kewajiban tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat atau regulasi yang berlaku. Langkah cepat ini dinilai krusial untuk memulihkan kondisi ekonomi warga yang sempat terpuruk.
“Semakin sedikit uang yang beredar di masyarakat, akan berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Kita butuh transaksi keuangan di tengah masyarakat kembali meningkat, agar denyut perekonomian pasca-bencana banjir bisa bangkit lagi,” tegas Lenahati dengan nada optimis.
Sentuhan Humanis untuk 'Pasukan Pemadam Kelaparan' dan Petani
Bergerak ke rekomendasi khusus, Pansus menunjukkan keberpihakannya pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan para petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Menyadari risiko tinggi dan beban kerja yang menuntut kesiapsiagaan penuh selama 3 \times 24 jam, Pansus meminta bupati memberikan perhatian lebih.
Pansus mengusulkan adanya tambahan penghasilan berupa insentif, uang poding (nutrisi tambahan), atau bentuk tunjangan lainnya yang sah. Selain itu, melihat luasnya wilayah, Pansus meminta pemerintah daerah menambah personel Damkar di pos-pos kecamatan yang saat ini masih kekurangan tenaga.
Tidak hanya petugas Damkar, nasib para petani pun tak luput dari perhatian. Bupati Aceh Tamiang diminta bergerak cepat dan tepat dalam memulihkan lahan pertanian serta perkebunan warga yang rusak parah akibat terjangan banjir.
Revitalisasi Pasar Hewan hingga Wanti-wanti Bantuan UMKM Fiktif
Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pansus menyarankan agar fasilitas pasar hewan segera dilengkapi. Sektor peternakan dinilai memiliki potensi besar jika dikelola dengan infrastruktur perdagangan yang representatif.
Terakhir, Lenahati memberikan catatan tebal dan peringatan keras terkait penyaluran bantuan UMKM dari Kementerian. Pansus mewanti-wanti agar bantuan modal tersebut benar-benar jatuh ke tangan pelaku usaha yang riil, bukan pelaku usaha fiktif di atas kertas.
“Ini penting untuk mencegah konsekuensi hukum dan kecemburuan sosial di masyarakat. Kita harus menjaga kepercayaan Pemerintah Pusat. Dengan akurasi data yang tepat guna dan tepat sasaran, peluang kita untuk mendapatkan program bantuan lanjutan di masa depan akan semakin terbuka lebar,” pungkas Lenahati menutup penyampaiannya. []L24.Sai
