Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Enam bulan telah berlalu sejak bencana hidrometeorologi hebat menggulung...
 |
| Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH |
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Enam bulan telah berlalu sejak bencana hidrometeorologi hebat menggulung Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November tahun lalu. Kala itu, air yang merendam pemukiman tidak hanya menyisakan lumpur, tetapi juga membawa rentetan janji manis dari para pejabat pemerintah pusat. Janji yang terdengar semanis madu: jaminan hidup (jadup), bantuan stimulan rumah rusak, pemulihan ekonomi UMKM, hingga penggantian perabot rumah tangga.
Namun hari ini, madu itu telah berubah menjadi empedu yang harus ditelan pahit-pahit oleh ribuan warga terdampak. Negara, dengan segala birokrasinya, tampak begitu lihai menebar harapan saat kamera media menyorot bencana, tetapi mendadak 'amnesia' dan lupa cara menepati janji ketika rakyat mulai lelah menunggu.
Birokrasi Berbelit di Tengah Perut yang Menjerit
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebenarnya telah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah mereka. Dokumen administrasi telah rampung, divalidasi, dan dikirim. Data penerima bantuan pun sudah tersusun rapi, lengkap, dan transparan berbasis by name by address.
Artinya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat untuk bersembunyi di balik tameng "kendala administratif." Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan Jakarta.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH, dengan nada getir namun tegas, terus menyuarakan desakan ini dalam setiap forum resmi.
“Setiap pertemuan yang membahas korban bencana hidrometeorologi, kami selalu menegaskan agar proses pencairan bantuan segera direalisasikan. Secara administrasi sudah lengkap. Pengajuan juga sudah diserahkan ke pemerintah pusat sesuai ketentuan yang diminta,” ujar Fadlon, Selasa (9/6/2026).
Fadlon memastikan, data yang mencakup korban rumah rusak, pelaku usaha mikro yang gulung tikar, hingga masyarakat yang membutuhkan jaminan hidup sementara sudah berada di meja para pengambil kebijakan di pusat. Namun, mengapa anggarannya masih membeku?
Rakyat Bertahan Hidup, Jakarta Menunda Waktu
Bagi para pejabat di kementerian, enam bulan mungkin hanyalah deretan angka di kalender kerja. Namun bagi korban banjir di Aceh Tamiang, enam bulan adalah perjuangan saban hari untuk menyambung hidup di atas puing-puing sisa bencana.
Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian. Sektor informal lumpuh, dan pelaku UMKM yang menjadi urat nadi ekonomi daerah kini mati suri tanpa modal. Keterlambatan pencairan bantuan ini bukan lagi sekadar masalah keterlambatan logistik, melainkan sebuah bentuk pengabaian terhadap hak hidup warga negara.
"Ekonomi masyarakat masih sulit. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan bantuan untuk pelaku UMKM juga belum jelas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat," tegas Fadlon mengingatkan.
Desakan Lintas Fraksi: Menagih Hati Nurani Penguasa
Melihat kondisi yang kian kritis, DPRK Aceh Tamiang kini menggalang kekuatan politik lintas fraksi. Langkah ini diambil untuk mengirimkan sinyal darurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang menderita kerusakan terparah akibat bencana hidrometeorologi akhir November lalu. Membiarkan daerah ini berjuang sendirian dalam pemulihan pascabencana adalah bentuk nyata dari ketimpangan keadilan sosial.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Rakyat Mati di Ruang Tunggu Kepastian
Bagi korban bencana, bantuan yang dijanjikan bukanlah hadiah atau belas kasihan, melainkan kewajiban mutlak negara yang dilindungi undang-undang. Dokumen anggaran yang tertahan di pusat mungkin hanya berupa angka-angka mati, tetapi bagi warga Aceh Tamiang, angka-angka itulah yang menentukan apakah mereka bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membuka kembali warung yang tutup, atau sekadar memberi makan anak-anak mereka esok hari.
Pemerintah daerah sudah menuntaskan tugasnya. Wakil rakyat sudah habis suara mendesak. Kini, masyarakat Aceh Tamiang hanya meminta satu hal yang paling mendasar: Kepastian.
Jika pemerintah pusat hanya pandai mengobral janji manis di saat bencana namun selalu lupa cara menepatinya, maka jangan salahkan jika rakyat mulai bertanya: Di mana kehadiran negara saat kami sekarat mendamba janji? Semakin lama bantuan ini ditunda, semakin panjang pula daftar penderitaan yang sengaja dipelihara oleh kelalaian penguasa. []L24.Sai
