Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang Edi Syahputra Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Langkah cepat dan tegas Bupati Aceh Tamiang...
 |
| Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang Edi Syahputra |
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Langkah cepat dan tegas Bupati Aceh Tamiang, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., yang turun langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta menuai dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Aksi "jemput bola" ini dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memperjuangkan hak-hak warga korban banjir yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
Hal ini dikatakan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang Edi Syahputra dalam relis resminya yang diterima Lentera24.com Selasa 9 Juni 2026. Menurut Edi, Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menangani dampak bencana sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan data riil, capaian penyerapan anggaran stimulan pada Tahap I dan Tahap II telah menyentuh angka 92 persen. Angka ini menjadi bukti sahih bahwa jajaran pemerintah daerah telah bekerja serius dan menuntaskan tanggung jawab administrasinya dengan baik.
Birokrasi Pusat Jangan "Menyandera" Hak Rakyat
Dengan performa daerah yang sudah maksimal, masyarakat menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menunda-nunda pencairan dana stimulan untuk Tahap III dan Tahap IV. Keterlambatan ini dinilai telah memperpanjang penderitaan warga yang rumahnya rusak akibat diterjang banjir.
"Jangan sampai korban banjir menjadi korban untuk kedua kalinya akibat lambannya birokrasi pusat. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh kepastian," ungkap perwakilan warga setempat.
Jika seluruh persyaratan administrasi di tingkat daerah sudah rampung, setiap hari penundaan di tingkat pusat adalah bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat di daerah terdampak. Rakyat membutuhkan rumah yang layak dan kepastian bantuan, bukan prosedur yang berlarut-larut atau sikap saling lempar tanggung jawab.
Catatan Kritis: Transparansi dan Pengawasan Ketat
Meski mendukung penuh kepemimpinan Armia Pahmi, elemen masyarakat dan pengamat daerah juga memberikan beberapa catatan kritis agar sisa bantuan ini tepat sasaran:
Buka Posisi Anggaran: Pemerintah pusat didesak untuk membuka secara terang-benderang status pencairan dana Tahap III dan Tahap IV agar tidak ada simpang siur informasi.
Stop Komoditas Birokrasi: Bantuan bencana tidak boleh dijadikan komoditas birokrasi yang berputar-putar di meja administrasi, sementara warga masih berjuang memperbaiki tempat tinggal mereka.
Pengawasan Berlapis: DPRK, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat diminta mengawasi ketat proses penyaluran kelak. Langkah ini penting untuk mengantisipasi adanya pemotongan, pungutan liar, atau permainan oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Keberanian Bersuara: Jika seluruh kewajiban daerah terbukti sudah selesai namun pencairan tetap mandek, Pemkab Aceh Tamiang diharapkan berani membuka ke publik pihak mana yang sebenarnya menghambat proses tersebut.
Bukan Sekadar Seremoni
Masyarakat berharap kunjungan Bupati Armia Pahmi ke ibu kota tidak berhenti pada seremoni atau koordinasi di atas kertas saja. Pertemuan tersebut harus melahirkan keputusan konkret dan kepastian waktu pencairan yang jelas serta terukur.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah pusat. Respons cepat dari pusat akan menjadi jawaban apakah negara benar-benar hadir untuk menyembuhkan duka masyarakat Aceh Tamiang, atau justru membiarkan mereka terus tersandera oleh kaku dan lambatnya roda birokrasi.[]L24.Sar
