Lentera 24 .com | JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal...
Lentera24.com | JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen. Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
APBD pada 2021 menurut Dr. Moch. Adrian,
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri, mencapai Rp1.199,36
triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98%, “Kami sangat
berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga
berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada
kuartal II tahun ini,” terangnya dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong
Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6/21).
Masih menurut Adrian, pemerintah daerah
didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif.
“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada
penurunan pengangguran akibat COVID-19.
Kemendagri telah memberikan rambu-rambu
dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam
mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya Kementerian PUPR
yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui
pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi.
“Karena dengan pembangunan infrastruktur
akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh
selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli
Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan.
Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi,
“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun, ini
dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20
kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan
lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2
juta tenaga kerja,” terang Endra.
Empat fokus pembangunan lainnya dari
Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan
pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi
dan Teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
“Tujuan utama pemulihan ekonomi nasional
ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa
bertahan selama pandemi berlangsung, sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa
segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masihsangat
dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar Piter Abdullah, Pengamat Ekonomi dan
Direktur Riset CORE Indonesia.
Motor penggerak perekonomian di saat
pandemi, menurut Piter, adalah belanja pemerintah melalui program PEN. “Saya
kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan
perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur
yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,”
pungkasnya. []L24-***