Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam menyesalkan pidato wali kota pada acara penandatangan da...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam menyesalkan pidato wali kota pada acara penandatangan dan penyerahan secara simbolis beasiswa mahasiswa tahun 2018 di gedung LPSE Setdako setempat, Selasa (12/2). Pasalnya, selain menebar berita bohong dan terkesan sebagai isu kebencian, kiprah MPD yang merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh di daerah ini menjadi buruk.
Rilis Ketua MPD, Jaminuddin B diterima, Kamis (14/2), segenap jajaran MPD yang dipimpinnya membantah keras dan sangat menyesalkan Wali Kota, Merah Sakti karena yang dilakukan MPD 2017 adalah amanah Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2009 dan dipastikan sama sekali tidak berbau politik seperti dituduhkan.
Dipastikan Jamin, penyerahan beasiswa 2017 diawali seleksi oleh MPD dengan sangat selektif bahkan didukung visitasi tempat tinggal dan kampus calon penerima, lalu penyerahan simbolis dilakukan langsung wali kota, akhir Desember 2017. Sakti bahkan mengapresiasi MPD karena seleksi dinilai cukup baik dan prosesi penyerahan dirangkai Peringatan Maulid Nabi, menampilkan pentausiyah dari unsur MPD Kota Subulussalam, Rahmawaty Aida Putri, SE.Ak. "Acara penyerahan dirangkai Maulid di aula Dinas PK, dihadiri Wakil Wali Kota, Salmaza, asisten I, Yaqob KS, para mahasiswa dan orang tua mahasiswa," tulis Jamin sebut, tak kurang 600 orang penerima beasiswa, 2017.
Penjelekan MPD dinilai terkesan wali kota tak istiqamah. Padahal selayaknya sebagai wali kota, Sakti sangat tak pantas memberi contoh yang tidak santun agar jasa 10 tahun sebagai Wali Kota Subulussalam dikenang baik masyarakat.
Dipastikan, wali kota seharusnya malu kalau konsep dan model seleksi beasiswa, 2018 merupakan konsep MPD yang 'dicuri' tanpa pemberitahuan atau izin MPD. "Itu murni karya MPD, kecuali ada penambahan beasiswa tahfiz 30 Juz," sesalnya memastikan, seleksi dan penyaluran beasiswa 2017 tepat waktu, sementara 2018 tidak karena disalurkan, 2019.
Diakui, rencana beasiswa 2018 semula diserahkan kepada MPD, tetapi rapat Komisioner MPD yang dipimpinnya menolak karena khawatir dipolitisir karena masuk dalam tahun politik.
Di sisi lain, banyaknya komplain sejumlah calon penerima beasiswa 2018 lalu, MPD pasti Jamin, sudah menyurati Wali Kota Subulussalam per 25 Januari 2019, perihal Beasiswa Tahun 2018 ditembuskan kepada Ketua DPRK, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Ketua Organisasi Mahasiswa Sada Kata, HPP-SHaF dan HIMAPPKOS Sumut di Jakarta, Banda Aceh dan Medan.
"Pertanyaannya, kenapa beasiswa 2018 baru disalurkan 2019, lalu kemana anggaran 2018," sesal Jamin mensinyalir persoalan ini menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri apakah anggaran beasiswa itu diambil dari anggaran 2019, karena jika begitu akan sangat merugikan mahasiswa, dan terindikasi beasiswa 2018 tidak disalurkan.
Ditambahkan, dua periode kepemimpinan Sakti, beasiswa baru berjalan dua kali, yakni tahun 2017 melalui MPD dan 2018 melalui Kessos Setdako. Sebelum 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK), bukan beasiswa tetapi bantuan kepada mahasiswa, bervariasi kisaran Rp200ribu/tahun dan itu tidak dilakukan seleksi idealnya beasiswa, seperti dilaksanakan MPD, 2017. "Jangan sebar berita bohong," pesan Jamin berharap Sakti bisa bedakan antara bantuan dengan beasiswa.
Seperti disampaikan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti pada pidatonya dirilis salah satu media cetak di daerah ini, Sakti menyoroti penyaluran beasiswa 2017 yang ditangani MPD berbau politik, seakan anggaran tersebut bukan dari pemerintah.
Diketahui, total anggaran beasiswa pada APBK sebesar Rp1,4 miliar di sana diperuntukkan kepada 478 orang mahasiswa untuk 4 kategori, yakni kurang mampu D3, S1, S2, S3 dan D IV 157 orang. Lalu berprestasi kategori D3, S1, S2, S3 dan D IV 134 orang, KTI, skripsi, tesis dan desertasi jenjang pendidikan serupa sebanyak 185 orang serta beasiswa khusus, hafiz Alquran dua orang. [] L24-013 (Khairul)
 |
| Dokumentasi MPD Penyerahan Beasiswa Mahasiswa, 2017 Kota Subulussalam, saat Wali Kota, Merah Sakti memberi sambutan. (Foto : Khairul/dok. L24) |
Dipastikan Jamin, penyerahan beasiswa 2017 diawali seleksi oleh MPD dengan sangat selektif bahkan didukung visitasi tempat tinggal dan kampus calon penerima, lalu penyerahan simbolis dilakukan langsung wali kota, akhir Desember 2017. Sakti bahkan mengapresiasi MPD karena seleksi dinilai cukup baik dan prosesi penyerahan dirangkai Peringatan Maulid Nabi, menampilkan pentausiyah dari unsur MPD Kota Subulussalam, Rahmawaty Aida Putri, SE.Ak. "Acara penyerahan dirangkai Maulid di aula Dinas PK, dihadiri Wakil Wali Kota, Salmaza, asisten I, Yaqob KS, para mahasiswa dan orang tua mahasiswa," tulis Jamin sebut, tak kurang 600 orang penerima beasiswa, 2017.
Penjelekan MPD dinilai terkesan wali kota tak istiqamah. Padahal selayaknya sebagai wali kota, Sakti sangat tak pantas memberi contoh yang tidak santun agar jasa 10 tahun sebagai Wali Kota Subulussalam dikenang baik masyarakat.
Dipastikan, wali kota seharusnya malu kalau konsep dan model seleksi beasiswa, 2018 merupakan konsep MPD yang 'dicuri' tanpa pemberitahuan atau izin MPD. "Itu murni karya MPD, kecuali ada penambahan beasiswa tahfiz 30 Juz," sesalnya memastikan, seleksi dan penyaluran beasiswa 2017 tepat waktu, sementara 2018 tidak karena disalurkan, 2019.
Diakui, rencana beasiswa 2018 semula diserahkan kepada MPD, tetapi rapat Komisioner MPD yang dipimpinnya menolak karena khawatir dipolitisir karena masuk dalam tahun politik.
Di sisi lain, banyaknya komplain sejumlah calon penerima beasiswa 2018 lalu, MPD pasti Jamin, sudah menyurati Wali Kota Subulussalam per 25 Januari 2019, perihal Beasiswa Tahun 2018 ditembuskan kepada Ketua DPRK, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Ketua Organisasi Mahasiswa Sada Kata, HPP-SHaF dan HIMAPPKOS Sumut di Jakarta, Banda Aceh dan Medan.
"Pertanyaannya, kenapa beasiswa 2018 baru disalurkan 2019, lalu kemana anggaran 2018," sesal Jamin mensinyalir persoalan ini menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri apakah anggaran beasiswa itu diambil dari anggaran 2019, karena jika begitu akan sangat merugikan mahasiswa, dan terindikasi beasiswa 2018 tidak disalurkan.
Ditambahkan, dua periode kepemimpinan Sakti, beasiswa baru berjalan dua kali, yakni tahun 2017 melalui MPD dan 2018 melalui Kessos Setdako. Sebelum 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK), bukan beasiswa tetapi bantuan kepada mahasiswa, bervariasi kisaran Rp200ribu/tahun dan itu tidak dilakukan seleksi idealnya beasiswa, seperti dilaksanakan MPD, 2017. "Jangan sebar berita bohong," pesan Jamin berharap Sakti bisa bedakan antara bantuan dengan beasiswa.
Seperti disampaikan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti pada pidatonya dirilis salah satu media cetak di daerah ini, Sakti menyoroti penyaluran beasiswa 2017 yang ditangani MPD berbau politik, seakan anggaran tersebut bukan dari pemerintah.
Diketahui, total anggaran beasiswa pada APBK sebesar Rp1,4 miliar di sana diperuntukkan kepada 478 orang mahasiswa untuk 4 kategori, yakni kurang mampu D3, S1, S2, S3 dan D IV 157 orang. Lalu berprestasi kategori D3, S1, S2, S3 dan D IV 134 orang, KTI, skripsi, tesis dan desertasi jenjang pendidikan serupa sebanyak 185 orang serta beasiswa khusus, hafiz Alquran dua orang. [] L24-013 (Khairul)
