Lentera 24.com | DELISERDANG -- Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum siap menerima perubahaan pelimpahan wewenang Sekola...
Lentera24.com | DELISERDANG -- Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum siap menerima perubahaan pelimpahan wewenang Sekolah Menangah Atas (SMA) sederajat.
Akibat ketidak mampuan mengelolah berimbas kepada guru-guru tenaga honor yang tidak digaji berbulan-bulan di Kab. Deliserdang. Karenanya Pemprov-su harus selamatkan hak guru-guru honor SMA sederajat di Sumatera Utara khususnya Kab. Deliserdang.
Pantauan Wartawan kemarin, para guru honor di SMA Negeri 1 Tanjungmorawa tidak digaji, meskipun tidak digaji mereka tetap antusias untuk mengajar. Permasalahan ini disebabkan atas pelimpahan wewenang SMA sederajat yang semulanya di kelola pemerintah daerah, namun kini sudah dilimpahkan ke Pemerintah Propinsi.
Demi kelancaran pendidikan pihak sekolahpun terpaksa akan memungut biaya kepada orangtua siswa dan sudah disepakati orangtua siswa dengan besaran Rp 50. 000. Namun pelaksanannya belum dilakukan karena Kepala sekolah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution.
Hasil konsultasi tersebut jangan dikutip dulu dan disarankan agar berkonsultasi dengan pihak yudikatif. Bukan di SMA Negeri juga pada SMK di Deliserdang juga menggaji guru honor dari kutipan wali murid bermusyawarah dengan komite sekolah.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Morawa James Sitorus mengakui peraturan baru ini sistem sama saja, namun gaji honor untuk di SMA ini tidak ada lagi. “ Memang pihak sekolah akan memungut kepada orangtua siswa, tapi kami terlebih dahulu konsultasi kepada pihak-pihak berwenang. Kalau memang ini tidak boleh dilakukakan, kami tidak akan melaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya, tenaga honor di SMA 1 Negeri Tanjung Morawa, yang honor guru ada 5 orang, staf ada 5 orang, Satpam ada 2 orang, penjaga keamanan malam ada 2 orang dan kebersihan ada 3 orang. “ Dari tenaga honor setiap bulan dikeluarkan sebanyak Rp. 19.400.000,” katanya.
James Sitorus mengakui sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD Deliserdang yang telah turun langsung untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Tanjungmorawa. “ Saya berharap permasalahaan ini secepatnya ditindaklanjuti Pihak Pemrov-su,” harapnya.
Sementara Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution, mengatakan bahwa dulu gaji tenaga honor bisa teratasi oleh Pemkab Deliserdang karena punya Perda yang didalammnya ada menagani penggajian guru honor selain dana bos. “ Sekarang semenjak berahli ke Pemprov-su tidak lagi pihak Pemkab menagani hal itu, yang berimbas tenaga honor tidak lagi memiliki gaji,” katanya.
Ricky Prandana Nasution, mengakui solusinya dari permasalahan yang ada meminta kepada gubernur Sumatera Utara secepatnya untuk menyelesaikan administrasi, “ Kendalanya kita tidak tau padahal kita sudah berikan kekuasaannya ke Pemprovsu untuk mengkelola SMA sederajat. Hal ini menunjukkan Propinsi belum siap menerima perubahaan pelimpahan wewenang SMA sederajat,” akunya. [] L24-KABULAN
Akibat ketidak mampuan mengelolah berimbas kepada guru-guru tenaga honor yang tidak digaji berbulan-bulan di Kab. Deliserdang. Karenanya Pemprov-su harus selamatkan hak guru-guru honor SMA sederajat di Sumatera Utara khususnya Kab. Deliserdang.
Pantauan Wartawan kemarin, para guru honor di SMA Negeri 1 Tanjungmorawa tidak digaji, meskipun tidak digaji mereka tetap antusias untuk mengajar. Permasalahan ini disebabkan atas pelimpahan wewenang SMA sederajat yang semulanya di kelola pemerintah daerah, namun kini sudah dilimpahkan ke Pemerintah Propinsi.
Demi kelancaran pendidikan pihak sekolahpun terpaksa akan memungut biaya kepada orangtua siswa dan sudah disepakati orangtua siswa dengan besaran Rp 50. 000. Namun pelaksanannya belum dilakukan karena Kepala sekolah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution.
Hasil konsultasi tersebut jangan dikutip dulu dan disarankan agar berkonsultasi dengan pihak yudikatif. Bukan di SMA Negeri juga pada SMK di Deliserdang juga menggaji guru honor dari kutipan wali murid bermusyawarah dengan komite sekolah.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Morawa James Sitorus mengakui peraturan baru ini sistem sama saja, namun gaji honor untuk di SMA ini tidak ada lagi. “ Memang pihak sekolah akan memungut kepada orangtua siswa, tapi kami terlebih dahulu konsultasi kepada pihak-pihak berwenang. Kalau memang ini tidak boleh dilakukakan, kami tidak akan melaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya, tenaga honor di SMA 1 Negeri Tanjung Morawa, yang honor guru ada 5 orang, staf ada 5 orang, Satpam ada 2 orang, penjaga keamanan malam ada 2 orang dan kebersihan ada 3 orang. “ Dari tenaga honor setiap bulan dikeluarkan sebanyak Rp. 19.400.000,” katanya.
James Sitorus mengakui sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD Deliserdang yang telah turun langsung untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Tanjungmorawa. “ Saya berharap permasalahaan ini secepatnya ditindaklanjuti Pihak Pemrov-su,” harapnya.
Sementara Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution, mengatakan bahwa dulu gaji tenaga honor bisa teratasi oleh Pemkab Deliserdang karena punya Perda yang didalammnya ada menagani penggajian guru honor selain dana bos. “ Sekarang semenjak berahli ke Pemprov-su tidak lagi pihak Pemkab menagani hal itu, yang berimbas tenaga honor tidak lagi memiliki gaji,” katanya.
Ricky Prandana Nasution, mengakui solusinya dari permasalahan yang ada meminta kepada gubernur Sumatera Utara secepatnya untuk menyelesaikan administrasi, “ Kendalanya kita tidak tau padahal kita sudah berikan kekuasaannya ke Pemprovsu untuk mengkelola SMA sederajat. Hal ini menunjukkan Propinsi belum siap menerima perubahaan pelimpahan wewenang SMA sederajat,” akunya. [] L24-KABULAN
