Foto : Ilustrasi/tanggeranghits.com suara-tamiang.com , ACEH TAMIANG -- Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Aceh Tamian...
 |
| Foto : Ilustrasi/tanggeranghits.com |
Berdasarkan informasi yang diperoleh MedanBisnis, Selasa (26/4), dari 12 mantri tani yang bertugas di kecamatan, tujuh di antaranya yakni yang bertugas di Kecamatan Banda Mulia, Seruway, Kejuruan Muda, Tenggulun, Manyak Payed, Bandar Pusaka dan Bendahara, dinilai berkinerja buruk.
Ketujuh mantri tani tersebut telah bertugas lebih dari lima tahun, namun oleh kelompok tani dinilai kerap menimbulkan keresahan. Pasalnya, di antara mereka ada yang terindikasi melakukan diskriminasi dalam penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) guna mendapatkan bantuan.
"Bahkan ditengarai mantri tani lebih memprioritaskan pengajuan bantuan untuk kelompok tani binaan pribadinya, serta melakukan pengutipan sejumlah uang dari bantuan yang diperoleh kelompok tani," kata sumber yang tidak ingin ditulis namanya, dari kalangan kelompok tani.
Diungkapkan lagi, dua mantari tani yakni di Kecamatan Manyak Payed dan Bendahara, terindikasi telah melakukan penyimpangan dalam laporan sehingga munculnya sejumlah luas lahan fiktif.
Ada empat mantri tani yang berstatus PDPK yang berlaku nakal yakni di Kecamatan Manyak Payed, Seruway, Kejuruan Muda dan Tenggulun.
Menurut sumber tadi, ada kejanggalan dalam penempatan wilayah tugas mantri tani yang berstatus pegawai kontrak.
"Diharapkan dinas terkait dengan segera melakukan penyegaran. Aneh kalau kepala cabang dinas berstatus pegawai kontrak. Masih ada PNS di Dinas Pertanian dan Pertenakan Aceh Tamiang, justru tidak diberdayakan," katanya.
Sekretaris Distanak Sapiarno yang dikonfirmasi mengatakan, upaya penyegaran atau pergantian beberapa mantri tani sudah dilakukan. Namun saat ini terkendala keterbatasan pegawai terutama di masing-masing bidang.
"Sejumlah nota telah disiapkan untuk usulan pergantian. Akan tetapi belum dapat dilakukan dikarenakan kepala seksi di sejumlah bidang juga belum dimutasi," katanya lagi.
Ketika disinggung sejumlah permasalahan terhadap kelompok tani di beberapa kecamatan, dia mengatakan, tidak tahu persis persoalannya.
"Tapi saya akan sampaikan kepada kepala dinas untuk pergantian mantri tani tersebut, begitu juga dengan boleh atau tidaknya pegawai kontrak menjabat sebagai mantri tani," demikian Sapiarno. (indra/medanbisnis)
