Walikota Tgk Usman Abdullah,SE harus berani mengambil kebijakan memutuskan tenaga kontrak di instansi yang tidak menghasilkan Pendapatan A...
Walikota Tgk Usman Abdullah,SE harus berani mengambil kebijakan memutuskan tenaga kontrak di instansi yang tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Satpol PP, pemadam dan beberapa intansi lainnya.
Demikian ungkap, Humas Kualisi Mahasiswa Aneuk Langsa, M Husaini,S.Kep, kepada Rakyat Aceh, Kamis, (11/10) menyikapi pernyataan Walikota Tgk Usman Abdullah,SE ‘selamatkan Kota Langsa dari kolaps (bangkrut).
“Langkah ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai sia-sia dan tidak tepat sasaran,” tukas M Husaini.Menurutnya, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari jumlah pegawai itu sendiri, dan ini juga menjadi masalah tersendiri bagi Pemko menyusun anggaran kedepan.
Makanya Toke Suum (panggilan akrab Tgk Usman Abdullah) harus berani ambil kebijakan, memberi dampak besar bagi pengurangan belanja pegawai dengan memecat semua tenaga kontrak, honor dan bakti di lingkungan Pemko Langsa.
“Ini pun harus melalui diskusi dengan mempertimbangkan berbagai factor. Tapi tidak ada pilihan lain ini menjadi solusi satu-satunya demi penyelamatan anggaran,” ujarnya.Kalau tidak diambil sikap secepatnya, maka tidak tertutup kemungkinan Kota Langsa akan bangkrut dan dimerjer (gabung-red) kembali dengan kabupaten induk Aceh Timur.
Dan menjadi sangat naïf juga bila hal ini terjadi karena kesalahan penyusunan anggaran periode sebelumnya. Menurutnya Toke Suum harus berani bertindak tegas, kalau tidak maka akan sulit bagi Pemko keluar dari krisis terus melilit keuangannya.
Selain membatasi kunjungan kerja keluar daerah bagi pejabatnya, langkah lain juga harus dilakukan dengan memangkas sejumlah aktifitas kegiatan rutin di dinas.Tidak kalah penting lagi, kebijakan menolak menerima PNS pindahan agar terus dipertahankan.
Mengangkat dan menerima PNS pindahan akan menjadi beban bagi kota langsa. “Ketiga hal ini kita anggap penting dan dapat dilakukan dengan satu tekat keluar dari krisis keuangan yang mendera pemko langsa,” imbuhnya.
Sebelumnya Walikota Langsa, Tgk Usman Abdullah,SE mengingatkan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di bawah pimpinannya memperketat pengunaan anggaran untuk menyelamatkan Kota Langsa dari kolaps.
“Kota Langsa harus diselamatkan dari ancaman kolaps, apa pun konsekuensinya semua pihak harus mendukung terutama SKPK,” tanda Usman Abdullah. Pernyataan ini ditandaskanya terkait pemberitaan Langsa sebagai daerah tertinggi secara nasional pengeluaran biaya anggaran. | JPNN | Ilustrasi | Foto | Google
Demikian ungkap, Humas Kualisi Mahasiswa Aneuk Langsa, M Husaini,S.Kep, kepada Rakyat Aceh, Kamis, (11/10) menyikapi pernyataan Walikota Tgk Usman Abdullah,SE ‘selamatkan Kota Langsa dari kolaps (bangkrut).
“Langkah ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai sia-sia dan tidak tepat sasaran,” tukas M Husaini.Menurutnya, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari jumlah pegawai itu sendiri, dan ini juga menjadi masalah tersendiri bagi Pemko menyusun anggaran kedepan.
Makanya Toke Suum (panggilan akrab Tgk Usman Abdullah) harus berani ambil kebijakan, memberi dampak besar bagi pengurangan belanja pegawai dengan memecat semua tenaga kontrak, honor dan bakti di lingkungan Pemko Langsa.
“Ini pun harus melalui diskusi dengan mempertimbangkan berbagai factor. Tapi tidak ada pilihan lain ini menjadi solusi satu-satunya demi penyelamatan anggaran,” ujarnya.Kalau tidak diambil sikap secepatnya, maka tidak tertutup kemungkinan Kota Langsa akan bangkrut dan dimerjer (gabung-red) kembali dengan kabupaten induk Aceh Timur.
Dan menjadi sangat naïf juga bila hal ini terjadi karena kesalahan penyusunan anggaran periode sebelumnya. Menurutnya Toke Suum harus berani bertindak tegas, kalau tidak maka akan sulit bagi Pemko keluar dari krisis terus melilit keuangannya.
Selain membatasi kunjungan kerja keluar daerah bagi pejabatnya, langkah lain juga harus dilakukan dengan memangkas sejumlah aktifitas kegiatan rutin di dinas.Tidak kalah penting lagi, kebijakan menolak menerima PNS pindahan agar terus dipertahankan.
Mengangkat dan menerima PNS pindahan akan menjadi beban bagi kota langsa. “Ketiga hal ini kita anggap penting dan dapat dilakukan dengan satu tekat keluar dari krisis keuangan yang mendera pemko langsa,” imbuhnya.
Sebelumnya Walikota Langsa, Tgk Usman Abdullah,SE mengingatkan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di bawah pimpinannya memperketat pengunaan anggaran untuk menyelamatkan Kota Langsa dari kolaps.
“Kota Langsa harus diselamatkan dari ancaman kolaps, apa pun konsekuensinya semua pihak harus mendukung terutama SKPK,” tanda Usman Abdullah. Pernyataan ini ditandaskanya terkait pemberitaan Langsa sebagai daerah tertinggi secara nasional pengeluaran biaya anggaran. | JPNN | Ilustrasi | Foto | Google