Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly Lentera24.com | LANGSA – Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsy...
 |
| Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly |
Lentera24.com | LANGSA – Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Langsa yang mewajibkan 17 warga penghuni lahan PT KAI mengembalikan dana bantuan rumah rusak. Sayed menilai langkah tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk kezaliman yang nyata di atas penderitaan rakyat miskin.
Pemerintah yang Lalai, Warga yang Dihakimi
Dengan nada bicara yang tajam, Sayed menegaskan bahwa sangat tidak masuk akal jika bantuan yang telah cair dan digunakan untuk memperbaiki fisik rumah, tiba-tiba ditagih kembali oleh negara.
"Ini jelas melukai hati rakyat! Pemerintah yang ceroboh dalam pendataan, kenapa rakyat yang harus menanggung sanksinya? Dana itu sudah jadi bangunan, bukan lagi uang tunai. Meminta warga mengembalikan dana bantuan banjir adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi," tegas Sayed Zahirsyah Almahdaly.
Kritik Tajam Terhadap Tim Verifikator
Gadjah Puteh menuding adanya ketidakbecusan dalam sistem manajerial bantuan sosial di Kota Langsa. Sayed mempertanyakan kinerja tim satgas dan verifikator yang sejak awal meloloskan warga tersebut sebagai penerima manfaat yang sah.
Sistem Amburadul: Jika warga dianggap tidak berhak, mengapa bisa lolos verifikasi berlapis hingga dana dicairkan?
Keadilan Sosial: Memaksa warga kurang mampu mengembalikan uang di tengah himpitan ekonomi adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara.
Desakan Diplomasi: Sayed mendesak Pemko Langsa untuk pasang badan melakukan koordinasi dengan BNPB atau Kemensos guna memutihkan status bantuan tersebut, alih-alih menekan warga.
Jangan Jadikan Rakyat "Tumbal" Administrasi
Sayed Zahirsyah Almahdaly menutup pernyataannya dengan peringatan keras agar Pemerintah Kota Langsa segera sadar dan menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan.
"Pemerintah seharusnya hadir untuk meringankan beban, bukan bertindak seperti 'penagih utang' kepada korban bencana. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi tumbal akibat lemahnya koordinasi dan amburadulnya birokrasi di lapangan," pungkasnya.
Catatan Redaksi: Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena menyentuh aspek paling mendasar dari keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah marginal. []L24.Sai
