Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Kabupaten Aceh Tamiang saat ini ibarat kapal besar yang dipaksa berlayar tanpa nakhoda tetap. Pemulihan pas...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG - Kabupaten Aceh Tamiang saat ini ibarat kapal besar yang dipaksa berlayar tanpa nakhoda tetap. Pemulihan pasca-krisis di wilayah ini dinilai jalan di tempat akibat "kecanduan" pemerintah daerah terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada posisi-posisi strategis.
Kondisi ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah menjadi penghambat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Akibat status jabatan yang menggantung, koordinasi lintas sektor melemah, pengambilan keputusan menjadi penakut, dan yang paling fatal: dana bantuan pihak eksternal senilai puluhan miliar rupiah hangus.
Dampak paling nyata dari rapuhnya kepemimpinan ini terjadi pada sektor layanan air bersih. Proyek penguatan PDAM Aceh Tamiang senilai kurang lebih Rp50 miliar dari donor eksternal dilaporkan gagal terealisasi.
Penyebabnya sepele namun prinsipil: pihak donor mensyaratkan adanya pimpinan definitif dengan mandat penuh sebagai penanggung jawab proyek. Karena posisi Direktur Utama masih dijabat oleh Plt, bantuan tersebut batal dikucurkan. Rakyat Aceh Tamiang pun terpaksa gigit jari kehilangan akses perbaikan layanan air bersih yang sangat dibutuhkan.
Pemerhati Birokrasi Aceh Tamiang, Helmi, menyebut fenomena "Plt rasa permanen" ini telah membunuh keberanian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan terobosan. Para kepala dinas yang berstatus Plt cenderung bermain aman karena dihantui ketidakpastian posisi.
"Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Plt itu sifatnya sementara, tapi yang terjadi justru seolah diposisikan permanen. Akibatnya, OPD bergerak tanpa nyali untuk terobosan besar karena khawatir dimutasikan saat sedang serius bekerja," tegas Helmi, Sabtu (31/1/2026).
Helmi mendesak Bupati Aceh Tamiang untuk segera mengakhiri drama ketidakpastian ini dengan melantik pejabat definitif. Menurutnya, birokrasi saat ini tidak hanya butuh pemimpin, tapi butuh figur penggerak atau "tukang pecut" yang mampu memaksa mesin pemerintahan bekerja lebih responsif.
"Jika tidak ada tekanan kepemimpinan yang kuat, pemulihan hanya akan menjadi slogan kosong di atas kertas. Sementara itu, peluang bantuan dan kepercayaan pihak luar akan terus tergerus habis," pungkasnya.[] L24.Sai
