HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ketimpangan Hukum dalam Kasus Korupsi

Novi Andrianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Lentera24.com - Kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah dengan denda...

Novi Andrianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



Lentera24.com - Kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah dengan denda yang tidak masuk akal sebesar 5 ribu rupiah mencerminkan ironi besar dalam sistem penegakan hukum kita. Angka korupsi yang sangat fantastis ini seharusnya membawa dampak besar bagi negara, tetapi respons hukumnya justru menghadirkan tanda tanya besar di benak masyarakat.Bayangkan, 5 ribu rupiah—jumlah yang bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari—dijadikan bentuk “pertanggungjawaban” bagi pelaku yang merugikan negara triliunan. Ini bukan sekadar soal nominal, tetapi tentang keadilan yang terasa jauh dari harapan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum di negeri kita masih memiliki banyak celah, terutama ketika menyentuh mereka yang berada di level kekuasaan. Padahal, korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, menghambat pembangunan, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Denda yang tak sepadan ini adalah sebuah tamparan bagi upaya pemberantasan korupsi dan mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam penegakan hukum. Sudah saatnya masyarakat bersuara lebih lantang dan mendorong perbaikan sistem hukum agar keadilan bisa ditegakkan dengan benar. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan melindungi segelintir pihak yang justru merusak bangsa.

Kasus dugaan korupsi dengan nominal yang besar, seperti yang mencapai 300 triliun namun hanya dikenakan denda 5.000, tentunya memicu kontroversi dan kemarahan publik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fenomena seperti ini:

Ketidakadilan Hukum : Denda sebesar 5.000 rupiah dibandingkan dengan nilai dugaan korupsi yang sangat besar menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Publik biasanya mengharapkan hukuman yang setimpal, apalagi untuk kasus yang berdampak besar pada negara dan masyarakat.

Kepercayaan Publik yang Merosot: Ketika kasus korupsi besar diselesaikan dengan hukuman yang terkesan sangat ringan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan institusi pemerintah menurun drastis. Masyarakat mungkin merasa bahwa penegak hukum dan pemerintah tidak serius memberantas korupsi.

Dampak Sistemik : Jika hukuman-hukuman seperti ini terus terjadi, bisa menciptakan iklim yang memperkuat budaya korupsi. Para pelaku korupsi mungkin merasa bahwa risiko yang mereka hadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.


Perlunya Reformasi Hukum : Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya perbaikan dan reformasi dalam sistem peradilan, terutama dalam hal pemberian hukuman yang adil dan tegas untuk kasus-kasus korupsi besar.