Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Ingin kepastian informasi lebih akurat tentang desa langsung dari warga terkait, Ketua Tim Penggerak PKK, ...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Ingin kepastian informasi lebih akurat tentang desa langsung dari warga terkait, Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Mariani Harahap (istri Wali Kota Subulussalam) berkunjung ke Desa Longkib, Kec. Longkib, Kota Subulussalam, Jumat (13/9).
Kunjungan digagas dalam bentuk Pertemuan Forum Musyawarah soal Kampung KB Raja Mangkuta Desa Longkib dikoordinir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Nurul Akmal di Balai Desa Longkib melibatkan semua unsur warga, kelompok kerja, Kepala Desa Rajuddin Ujung dan Pj. Camat, Purwadisetio. Hadir sebagai narasumber sejumlah Kepala SKPK dan unsur Kotaku.
Warga keluhkan soal pendidikan, guru sangat kurang, bangunan sekolah, keprihatinan terhadap pendidikan agama, nihil balai pengajian dan mushalla nyaris tak layak pakai, persoalan klasik akses jalan, pemblokiran jalan, kesehatan dan desa tanpa bidan desa, bahkan Poskesdes rusak berat dan lainnya.
"Kami tidak berharap pertemuan ini sekedar mengumpulkan persoalan dan keluhan kami tanpa ada tindak lanjut," tegas perwakilan warga.
Mewakili Dinas PUPR, Zulkarnaen sebutkan akses jalan setiap tahun dibuka di sejumlah titik. Bahkan pada tahun 2019, akses Jalan Desa Panji dan Ginasing melalui DAK senilai lima miliar dan lanjut ke Longkib melalui TMMD akan bergulir. Lalu program air minum, sumur bor dan MCK Plus menjadi peogram dinas ini. Namun status tanah untuk MCK minimal 10x10 m inipun, tegas Zul harus jelas.
Soal kesehatan, mewakili Dinas Kesehatan, Alamsyah tegaskan jika pada, 2017 dibangun Poskesdes di sana tetapi kini hancur dan nyaris tak bisa difungsikan. Namun Bidan Desa yang diminta dijanjikan dari tenaga honor dalam waktu dekat meski untuk posko kesehatan perlu dicari solusi karena Poskesdes yang ada tidak bisa difungsikan. "Kalau dianggarkan lagi, menyalahi aturan," tandas Alamsyah.
Mewakili Dinas Kominfo, Zainal Abidin terbatasnya perangkat menara di daerah ini menjadi salah satu kendala dalam mengakses informasi. Program Subulussalam Smart City menjadi salah satu andalan untuk menjawab persoalan ini namun keterlibatan swasta, pihak ketiga diperlukan untuk menambah menara. "Diperlukan dukungan dan kepedulian warga setempat dalam menjalankan program pemerintah atau swasta," tegas Zainal.
Menyoal Program Kotaku yang ditengarai bermasalah di sana, ditegaskan jika program ini adalah lanjutan PNPM Perkoataan terkait peningkatan akses di kawasan permukiman.
Dikatakan, target kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2019 nol persen. Program Kotaku entaskan hunian kumuh, melalui peningkatan akses jalan lingkungan, drainase, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka publik dan air minum.
Ketua TP PKK, Hj. Mariani Harahap tegaskan sikap Pemko di bawah kepemimpinan Bintang - Salmaza pro rakyat, tanpa pilih kasih. Lalu indikasi lemah kepedulian dan dukungan warga terhadap program pemerintah bisa jadi penyebab sebuah desa tertinggal," tandas Mariani contohkan Poskesdes yang sudah dibangun namun tak layak pakai karena dirusak. [] L24-013
 |
| Foto : Pertemuan Forum Musyawarah soal Kampung KB Desa Longkib dikoordinir Plt. Kepala Dinas P3AKB, Nurul Akmal (baju biru) meninggalkan ruang acara usai pertemuan |
Warga keluhkan soal pendidikan, guru sangat kurang, bangunan sekolah, keprihatinan terhadap pendidikan agama, nihil balai pengajian dan mushalla nyaris tak layak pakai, persoalan klasik akses jalan, pemblokiran jalan, kesehatan dan desa tanpa bidan desa, bahkan Poskesdes rusak berat dan lainnya.
"Kami tidak berharap pertemuan ini sekedar mengumpulkan persoalan dan keluhan kami tanpa ada tindak lanjut," tegas perwakilan warga.
Mewakili Dinas PUPR, Zulkarnaen sebutkan akses jalan setiap tahun dibuka di sejumlah titik. Bahkan pada tahun 2019, akses Jalan Desa Panji dan Ginasing melalui DAK senilai lima miliar dan lanjut ke Longkib melalui TMMD akan bergulir. Lalu program air minum, sumur bor dan MCK Plus menjadi peogram dinas ini. Namun status tanah untuk MCK minimal 10x10 m inipun, tegas Zul harus jelas.
 |
| Foto bersama usai Pertemuan Forum Musyawarah soal Kampung KB Desa Longkib dikoordinir Plt. Kepala Dinas P3AKB, Nurul Akmal diihadiri Ketua TP PKK, Hj. Mariani Harahap |
Mewakili Dinas Kominfo, Zainal Abidin terbatasnya perangkat menara di daerah ini menjadi salah satu kendala dalam mengakses informasi. Program Subulussalam Smart City menjadi salah satu andalan untuk menjawab persoalan ini namun keterlibatan swasta, pihak ketiga diperlukan untuk menambah menara. "Diperlukan dukungan dan kepedulian warga setempat dalam menjalankan program pemerintah atau swasta," tegas Zainal.
Menyoal Program Kotaku yang ditengarai bermasalah di sana, ditegaskan jika program ini adalah lanjutan PNPM Perkoataan terkait peningkatan akses di kawasan permukiman.
Dikatakan, target kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2019 nol persen. Program Kotaku entaskan hunian kumuh, melalui peningkatan akses jalan lingkungan, drainase, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka publik dan air minum.
Ketua TP PKK, Hj. Mariani Harahap tegaskan sikap Pemko di bawah kepemimpinan Bintang - Salmaza pro rakyat, tanpa pilih kasih. Lalu indikasi lemah kepedulian dan dukungan warga terhadap program pemerintah bisa jadi penyebab sebuah desa tertinggal," tandas Mariani contohkan Poskesdes yang sudah dibangun namun tak layak pakai karena dirusak. [] L24-013
