Lentera 24.com | SUBULUSSALAM - Sistem manajerial dan akademik sejumlah kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) ...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM - Sistem manajerial dan akademik sejumlah kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Subulussalam ditengarai lemah. Selain rekrut beberapa kepala dinilai tanpa melalui proses calon kepala (cakep), kemampuan SDM dan disiplin unsur terkait menjadi penyebab.
Demikian diskusi 'Penguatan Kepengawasan' Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam diikuti puluhan pengawas SD/SMP, SMA/SMK setempat di aula pengawas sekolah DPK Subulussalam, Rabu (9/5).
Dua pemateri Kordinator Pengawas (Korwas), Karyanto dan Yasin akui hasil temuan MPD soal lemahnya dua faktor di sana, seperti dipaparkan Komisioner MPD, Rusdy Hasan. Padahal salah satu unsur pendukung keberhasilan ditentukan kepala bersertifikat cakep.
Soal tak sebanding jumlah pengawas dengan yang diawasi, Yasin membantah. Aturan, satu pengawas SD mengawasi 10 sekolah atau 60 guru dan seorang pengawas SMP mengawasi 40 guru atau tujuh sekolah. "Hanya kekurangan satu atau dua pengawas SMP," aku Yasin, pastikan pengangkatan pengawas melalui test calon pengawas (cawas). Belum ada pengawas sekira 119 PAUD/TK, diakui ketimpangan.
Tegaskan peran pengawas besar, sistem belajar mengajar rendah, diindikasi sejumlah guru kurang menguasai materi pengajaran yang berimbas kepada kemampuan dan daya tangkap anak, ditemukan murid buta baca, sarana dan rasarana perlu ditingkatkan hingga kebersihan dan keindahan masih rendah, juga persoalan.
Karenanya Korwas, Karyanto minta MPD menjadi mediator ke DPK, pemerintah dan stakeholder terkait demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Anggaran pengawas nihil, Yasin akui laksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini.
Pembuatan RAPBS, sebut pengawas Arbain semestinya melibatkan pengawas, komite dan unsur guru untuk mencapai standar mutu. Senada disampaikan Guber Nurdin dan minta MPD memberi solusi sehingga kinerja pengawas tidak terkesan diabaikan.
Menangkap sejumlah persoalan itu, Ketua MPD, Jaminuddin pastikan perlu sinergi antara semua stakeholder pendidikan. "Mestinya satukan persepsi, lalu tanpa kehadiran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apa yang bisa kita sepakati," tegasnya sesalkan ketidakhadiran Kepala DPK dan komisi DPRK membidangi pendidikan, meski diundang. [] L24-Khairul B
 |
| KORWAS, Karyanto (kiri), H. Yasin (kanan) dan Komisioner MPD, H. Rusdy Hasan pada diskusi Penguatan Kepengawasan digelar MPD, Rabu (9/5). (Foto : Khairul B/Dok. L24) |
Dua pemateri Kordinator Pengawas (Korwas), Karyanto dan Yasin akui hasil temuan MPD soal lemahnya dua faktor di sana, seperti dipaparkan Komisioner MPD, Rusdy Hasan. Padahal salah satu unsur pendukung keberhasilan ditentukan kepala bersertifikat cakep.
Soal tak sebanding jumlah pengawas dengan yang diawasi, Yasin membantah. Aturan, satu pengawas SD mengawasi 10 sekolah atau 60 guru dan seorang pengawas SMP mengawasi 40 guru atau tujuh sekolah. "Hanya kekurangan satu atau dua pengawas SMP," aku Yasin, pastikan pengangkatan pengawas melalui test calon pengawas (cawas). Belum ada pengawas sekira 119 PAUD/TK, diakui ketimpangan.
Tegaskan peran pengawas besar, sistem belajar mengajar rendah, diindikasi sejumlah guru kurang menguasai materi pengajaran yang berimbas kepada kemampuan dan daya tangkap anak, ditemukan murid buta baca, sarana dan rasarana perlu ditingkatkan hingga kebersihan dan keindahan masih rendah, juga persoalan.
Karenanya Korwas, Karyanto minta MPD menjadi mediator ke DPK, pemerintah dan stakeholder terkait demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Anggaran pengawas nihil, Yasin akui laksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini.
Pembuatan RAPBS, sebut pengawas Arbain semestinya melibatkan pengawas, komite dan unsur guru untuk mencapai standar mutu. Senada disampaikan Guber Nurdin dan minta MPD memberi solusi sehingga kinerja pengawas tidak terkesan diabaikan.
Menangkap sejumlah persoalan itu, Ketua MPD, Jaminuddin pastikan perlu sinergi antara semua stakeholder pendidikan. "Mestinya satukan persepsi, lalu tanpa kehadiran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apa yang bisa kita sepakati," tegasnya sesalkan ketidakhadiran Kepala DPK dan komisi DPRK membidangi pendidikan, meski diundang. [] L24-Khairul B
