Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMASI) Islamic Developmen Bank (IDB), di Kampung Perd...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMASI) Islamic Developmen Bank (IDB), di Kampung Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang dengan nama pekerjaan pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menuai protes dari warga karena terindikasi banyak kejanggalan, bahkan lokasi bangunan tersebut berada di lahan rawan banjir.
Program yang dilaksanakan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Maju Bersama, nomor kontrak 005/SANIMAS IDM/PPK/ATAM/VII/2017, tanggal kontrak 18 Agustus 2017, nilai anggaran Rp. 425.000.000, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dan sumber dana berasal dari LOAN-IDB Tahun Anggaran (TA) 2017, tidak selesai dilaksanakan hingga awal tahun 2018.
Informasi yang dihimpun Lentera24.com beberapa waktu lalu, para warga beserta sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan protes terhadap berbagai indikasi kejanggalan terhadap pembangunan IPAL menyatakan tidak percaya kepada datok penghulu dan berupaya memohon bantuan pendampingan dari LSM LembAHtari, dan kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada Bupati Aceh Tamiang, yang ditembuskan ke berbagai instansi dan lembaga berwenang.
Dalam upaya memberi respon terhadap aksi pemberitahuan secara resmi yang telah dilakukan oleh pihak masyarakat beberapa waktu lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik SANIMAS IDB di Kampung Perdamaian, Rabu (24/01). Perwakilan masyarakat Kampung Perdamaian, pelaksana, para pejabat yang terlibat kegiatan itu, juga LSM LembAHtari diundang oleh pihak Bappeda.
Anehnya, pada saat dilaksanakan rapat koordinasi di Aula Bappeda Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Sekretaris BAPPEDA Fadli Maulana M.Sc, hanya dihadiri para perwakilan masyarakat Kampung Perdamaian, Manager Litbang dan Kajian Publik LSM LembAHtari Fajar Hidayah S.Pd, serta sejumlah pihak lainnya.
Sejumlah pejabat yang diberikan mandat dalam kegiatan pembangunan IPAL Program SANIMAS IDB di Kampung Perdamaian dan dianggap penting kehadirannya pada rakor yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, tidak terlihat wujudnya.
Para pejabat tersebut diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK), Perwakilan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Bahkan Datok Penghulu Kampung Perdamaian tidak terlihat lubang hidungnya.
Sekretaris BAPPEDA, Fadil Maulana M Sc, dalam sambutannya mengatakan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang merupakan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat dari IDB.
"Program ini, dalam pelaksanaannya mutlak berbasis masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Fadil Maulana, mengharapkan agar setiap permasalahan yang terjadi harap diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah turut dihadiri Jajaran penyelenggara Program Sanimas dan MDSK serta Masyarakat yang terkena dampak negatif.
M. Herwan, perwakilan masyarakat, menyampaikan keberatannya atas pelaksanaan program Ipal tersebut. "Kami merasa ada kejanggalan di program ini, terutama dampak negatif dari Ipal itu sendiri, sehingga terkesan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya," ungkap M Herwan.
Indikasi negatif dari program Ipal ini sudah terlihat sejak tahun lalu, dimana program yang juga dilakukan pada tahun 2016. "Ipal yang lalu saja tidak begitu bermanfaat, ini kok malah di buat lagi program yang sama," ujar M Herwan.
Bukan hanya itu, lanjut M Herwan, jika program tersebut terus dilaksanakan maka kenyamanan masyarakat setempat akan hilang. "Terlebih lagi kalau musim hujan, meluber semua kotoran ke halaman warga", ujarnya.
Kekesalan warga kampung Perdamaian bukan tanpa sebab, program yang pernah juga dilaksanakan pada tahun 2016 terkesan tidak bermanfaat dan sia-sia. Hal senada juga disampaikan, Iskandar, yang juga mengungkapkan penyesalannya atas program Ipal tersebut.
"Kenapa pelaksanaan program tersebut luput dari pantauan Dinas terkait, padahal anggaran nya luar biasa," ujar Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar, mengatakan kami mendukung apapun program pemerintah, akan tetapi Jagan program tersebut dijadikan momentum untuk mencari keuntungan pribadi.
"Kami menginginkan agar BAPPEDA usut kejanggalan program ini," ungkap Iskandar.
Setelah mendengarkan keluhan warga, Kabid Sarana Prasarana BAPPEDA Dedi Nurfadli ST selaku pimpinan musyawarah, mengatakan akan segera menyelesaikan permasalah ini.
"Kalau perlu nanti kami akan sampaikan ke Bupati terkait persoalan ini," Ujar Nurfadli.
Amatan Lentera24.com, masyarakat menginginkan adanya transfaransi dalam pengelolaan program tersebut, sehingga tidak terkesan dipaksakan. [] L24-004
Program yang dilaksanakan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Maju Bersama, nomor kontrak 005/SANIMAS IDM/PPK/ATAM/VII/2017, tanggal kontrak 18 Agustus 2017, nilai anggaran Rp. 425.000.000, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dan sumber dana berasal dari LOAN-IDB Tahun Anggaran (TA) 2017, tidak selesai dilaksanakan hingga awal tahun 2018.
Informasi yang dihimpun Lentera24.com beberapa waktu lalu, para warga beserta sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan protes terhadap berbagai indikasi kejanggalan terhadap pembangunan IPAL menyatakan tidak percaya kepada datok penghulu dan berupaya memohon bantuan pendampingan dari LSM LembAHtari, dan kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada Bupati Aceh Tamiang, yang ditembuskan ke berbagai instansi dan lembaga berwenang.
Dalam upaya memberi respon terhadap aksi pemberitahuan secara resmi yang telah dilakukan oleh pihak masyarakat beberapa waktu lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik SANIMAS IDB di Kampung Perdamaian, Rabu (24/01). Perwakilan masyarakat Kampung Perdamaian, pelaksana, para pejabat yang terlibat kegiatan itu, juga LSM LembAHtari diundang oleh pihak Bappeda.
Anehnya, pada saat dilaksanakan rapat koordinasi di Aula Bappeda Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Sekretaris BAPPEDA Fadli Maulana M.Sc, hanya dihadiri para perwakilan masyarakat Kampung Perdamaian, Manager Litbang dan Kajian Publik LSM LembAHtari Fajar Hidayah S.Pd, serta sejumlah pihak lainnya.
Sejumlah pejabat yang diberikan mandat dalam kegiatan pembangunan IPAL Program SANIMAS IDB di Kampung Perdamaian dan dianggap penting kehadirannya pada rakor yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, tidak terlihat wujudnya.
Para pejabat tersebut diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK), Perwakilan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Bahkan Datok Penghulu Kampung Perdamaian tidak terlihat lubang hidungnya.
Sekretaris BAPPEDA, Fadil Maulana M Sc, dalam sambutannya mengatakan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang merupakan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat dari IDB.
"Program ini, dalam pelaksanaannya mutlak berbasis masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Fadil Maulana, mengharapkan agar setiap permasalahan yang terjadi harap diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah turut dihadiri Jajaran penyelenggara Program Sanimas dan MDSK serta Masyarakat yang terkena dampak negatif.
M. Herwan, perwakilan masyarakat, menyampaikan keberatannya atas pelaksanaan program Ipal tersebut. "Kami merasa ada kejanggalan di program ini, terutama dampak negatif dari Ipal itu sendiri, sehingga terkesan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya," ungkap M Herwan.
Indikasi negatif dari program Ipal ini sudah terlihat sejak tahun lalu, dimana program yang juga dilakukan pada tahun 2016. "Ipal yang lalu saja tidak begitu bermanfaat, ini kok malah di buat lagi program yang sama," ujar M Herwan.
Bukan hanya itu, lanjut M Herwan, jika program tersebut terus dilaksanakan maka kenyamanan masyarakat setempat akan hilang. "Terlebih lagi kalau musim hujan, meluber semua kotoran ke halaman warga", ujarnya.
Kekesalan warga kampung Perdamaian bukan tanpa sebab, program yang pernah juga dilaksanakan pada tahun 2016 terkesan tidak bermanfaat dan sia-sia. Hal senada juga disampaikan, Iskandar, yang juga mengungkapkan penyesalannya atas program Ipal tersebut.
"Kenapa pelaksanaan program tersebut luput dari pantauan Dinas terkait, padahal anggaran nya luar biasa," ujar Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar, mengatakan kami mendukung apapun program pemerintah, akan tetapi Jagan program tersebut dijadikan momentum untuk mencari keuntungan pribadi.
"Kami menginginkan agar BAPPEDA usut kejanggalan program ini," ungkap Iskandar.
Setelah mendengarkan keluhan warga, Kabid Sarana Prasarana BAPPEDA Dedi Nurfadli ST selaku pimpinan musyawarah, mengatakan akan segera menyelesaikan permasalah ini.
"Kalau perlu nanti kami akan sampaikan ke Bupati terkait persoalan ini," Ujar Nurfadli.
Amatan Lentera24.com, masyarakat menginginkan adanya transfaransi dalam pengelolaan program tersebut, sehingga tidak terkesan dipaksakan. [] L24-004
