Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Jeritan hati warga korban banjir hidrometeorologi di Kecamatan Karang Baru seolah hanya menjadi angin lalu b...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Jeritan hati warga korban banjir hidrometeorologi di Kecamatan Karang Baru seolah hanya menjadi angin lalu bagi para pemangku kebijakan. Untuk kesekian kalinya, masyarakat harus menelan pil pahit kekecewaan setelah nama-nama mereka raib dari Surat Keputusan (SK) By Name By Address (BNBA) yang diteken Bupati Aceh Tamiang untuk tahap III pada tanggal 9 Maret 2026 yang berjumlah 22.250 penerima bantuan Stimulan.
Sadiyem (86), seorang warga yang terdampak, tak mampu menyembunyikan getar kecewa di suaranya. Ia menuntut hak atas Jatah Hidup (Jadup) dari Kemensos RI dan bantuan rehabilitasi rumah dari BNPB. Tragisnya, meski namanya sudah tercantum sejak BNBA Tahap I, hingga terbitnya Tahap III, hak Sadiyem tak kunjung terealisasi.
"Ada apa sebenarnya? Nama saya sudah ada sejak awal, tapi sampai tahap ketiga keluar, nama saya hilang. Di mana keadilannya?" tanya Sadiyem dengan suara tertatih, menggambarkan keputusasaan rakyat kecil yang dipermainkan birokrasi.
Camat Dinilai "Banyak Tidur" Ketimbang Bekerja
Sorotan tajam kini mengarah langsung ke Kantor Camat Karang Baru. Kinerja Camat Fakhrurrazi Syamsuyar, S.STP, beserta stafnya dianggap menjadi biang keladi mandeknya data warga. Dari 31 kampung di kecamatan tersebut, diperkirakan bahkan tidak sampai 30% nama masyarakat yang berhasil lolos dalam SK BNBA, padahal ini merupakan SK BNBA sudah tahap III.
Seorang tokoh pemuda Amal Yudistira juga melontarkan kritik pedas terkait ketimpangan ini. Ia menilai ada kelalaian fatal dalam proses administrasi dan pengawalan data di tingkat kecamatan.
Ketidakpastian Data: Nama warga yang sudah masuk di tahap awal justru hilang di tahap akhir tanpa penjelasan.
Persentase warga yang terakomodir dalam SK sangat rendah dibandingkan skala dampak banjir. Camat dinilai kehilangan empati dan responsivitas pasca-bencana.
"Dulu Pak Fakhrurrazi dikenal perhatian, beliau begitu cekatan dan peduli terhadap kesusahan masyarakatnya, tapi kali ini pasca-banjir, camat sepertinya lebih banyak tidur daripada bekerja. Rakyat sedang berjuang bertahan hidup, tapi urusan administrasi saja berantakan seperti ini," tuding salah satu warga dengan nada geram.
Publik kini mempertanyakan, apakah hilangnya nama-nama korban banjir ini murni kesalahan teknis yang berulang, atau ada "permainan" di balik meja?
Ketidakmampuan pihak kecamatan dalam memastikan hak rakyat sampai ke tangan yang tepat adalah potret nyata bobroknya birokrasi di Karang Baru.
Jika pemimpinnya lebih memilih "tidur" di tengah penderitaan rakyat, maka jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terkubur bersama lumpur sisa banjir yang belum juga dibersihkan oleh bantuan yang dijanjikan.[]L24.Sai
