Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang dalam mendengarkan Nota Pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Aceh Tamiang Tahun 2...
Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang dalam mendengarkan Nota Pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Aceh Tamiang Tahun 2011 dan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran 2011 sepi layaknya mati suri. Pasalnya, Muspida Plus, Kepala Badan/Dinas/Kantor dan para camat sebagian besar tidak menghadiri sidang rapat paripurna tersebut, Selasa (12/6) kemarin, diruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang.Rapat paripurna sendiri dijadwalkan pada pukul 09.30 wib. Namun sampai dengan pukul 10.30 wib, hanya 19 anggota dewan yang hadir secara fisik di ruang rapat dari 30 anggota. Sekretaris DPRK Aceh Tamiang, Khairul Anwar, SH, MH yang menyampaikan daftar hadir anggota dewan berjumlah 19 orang. Karena itu rapat pun dimulai dengan agenda penyampaikan LKPJ Bupati. Selama hampir satu jam, Drs. H. Abdul Latief menyampaikan LKPJ 2011. Namun hingga sidang ditutup oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir. Rusman, tidak ada interupsi yang disampaikan anggota dewan.
“Penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tupoksi pemda. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program program dan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya yang merujuk kepada dokumen perencanaan yang dilakukan secara sinergis, koordinatif, integratif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi peluang dan eliminasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan,” sebut Bupati.
Selanjutnya Drs. H. Abdul Latief mengemukakan gambaran singkat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2011. “Pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah tahun anggaran 2011, total realisasi berjumlah Rp 533 milyar lebih atau mencapai 98,30 %, dengan rincian PAD dengan perhitungan 2,80 % dari total realisasi Rp 14 milyar lebih. Terdiri dari pendapatan pajak daerah 30,01 %, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 10,47 %, PAD yang sah 15,21 % dan penerimaan zakat11,10 %. Pendapatan transfer mencapai 97,19 % dari total realisasi sebesar Rp 518 milyar lebih, terdiri dari dana perimbangan 82,71 %, transfer Pemerintah Pusat 15,21 % dan transfer Pemerintah Propinsi 2,08 %. Pendapatan yang sah realisasinya sebesar Rp 39 juta lebih atau sekitar 0,01 % dari total realisasi pendapatan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, “Belanja daerah tahun anggaran 2011 realisasinya mencapai Rp 524 milyar lebih, atau terserap sekitar 92,74 % dari total anggaran belanja dengan perhitungan, belanja operasional 84,28 %, belanja modal 15,53 % dan belanja tak terduga 0,19 % dari keseluruhan realisasi belanja daerah,” katanya. Masih katanya, “Seperti pada tahun sebelumnya, porsi belanja operasional masih lebih besar disbanding belanja lainnya. Dan yang paling dominan adalah komponen belanja pegawai yang mencapai 57,91 % dari total realisasi belanja daerah,” sebut Bupati.
Lebih jauh, Pos pembiayaan daerah tahun anggaran 2011 dengan realisasi sebesar Rp 12 milyar lebih atau 49,41 % termasuk didalamnya SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) mencapai 99,36 % dan penerimaan piutang daerah sebesar 0,64 % realisasi penerimaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1,9 milyar lebih atau 73,41 %. Sehingga SILPA tahun 2011 sebesar Rp 19 milyar lebih. Dibidang pendidikan Pemkab mengalokasikan anggaran belanja langsung Rp 52 milyar lebih. Dibidang kesehatan juga dialokasikan sebesar Rp 15 milyar lebih. Dibidang pertanian serta ketahanan pangan dialokasikan anggaran Rp 10 milyar lebih. Dibidang kehutanan dan perkebunan dialokasikan anggaran Rp 2 milyar lebih. Dibidang kelautan dan perikanan dianggarkan belanja langsung Rp 3 milyar lebih. Begitu pula pengembangan ekonomi rakyat melalui pembinaan Koperasi UKM dialokasikan sebesar Rp 2 milyar lebih.
Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Aceh Tamiang masih dihadapkan berbagai masalah dan tantangan yang merupakan isu sentral nasional. Yakni masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan sangat berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan adalah masih terbatasnya akses berupa sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik, medis dan paramedis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran 2011 yang merupakan hasil audit resmi BPK-RI Perwakilan IX Propinsi Aceh yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian. | Rico Fahrizal
