Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Aceh Tamiang, mengkritisi kebijakan Pmkab Aceh Tamiang kyang akan membeli sejumlah mobil untuk para pej...
Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Aceh Tamiang, mengkritisi kebijakan Pmkab Aceh Tamiang kyang akan membeli sejumlah mobil untuk para pejabat setempat. Pengadaan kendaraan tersebut dinilai bernuansa politik serta tidak pro-rakyat ditengah daerah tersebut dalam kondisi devisit anggaran.Ketua DPC Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Aceh Tamiang, M Hendra Vramenia SH kepada Serambi Minggu (13/5) mengatakan, pembelian mobil untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang sarat dengan kepentingan politis. Katanya, pembelian justru dilakukan di penghujung jabatan Bupati dan Wabup yang berakhir Agustus 2012. Dan disisi lain kondisi keuangan di APBK Aceh Tamiang mengalami devisit.
Anehnya dengan kondisi keuangan minus, Pemkab Tamiang menganggarkan Rp 2.595.000.000 untuk pengadaan mobil Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten I, Asisten II, Asisten III. “Satu mobil untuk Sekdakab dan satu mobil jenis minibus untuk Muspida Plus,”ujarnya.
Hendra menilai, pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati kurang tepat dan lebih cenderung pemberosan. Karena mobil Bupati dan Wakil Bupati Camry dan Nisan X-Trail yang digunakan selama ini masih sangat baru yang dibeli tahun 2009.
“Sebelum pembeliaan mobil Furtoner, Bupati Aceh Tamiang sudah memiliki mobil CRV, Camry dan mobil untuk operasional rumah tangga, begitu juga Wakil Bupati sebelum ada mobil Toyota Altis, Nissan X-Trail, dan mobil operasional rumah tangga,”ujarnya. Hendra menilai, pembelian tersebut melukai hati rakyat karena dianggap tidak peka terhadap penderitaan warga yang masih dililit persoalan ekonomi.
Ironisnya lagi, anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran DPRK Kabupaten Aceh Tamiang juga menyetujui pembelian mobil tersebut. “
Seharusnya dewan menolak usulan pengadaan mobil tersebut karenakan masih banyak persoalan peningkatan perekonomian warga Tamiang yang belum selesai. Seperti pembangunan rumah korban banjir bandang tahun 2006, bahkan sebagian ada yang masih tinggal di gubuk karena belum memiliki rumah. “Pihaknya meminta Pemkab Aceh Tamiang menjual kembali mobil tersebut dan menggunakan untuk membangun rumah korban banjir bandang tahun 2006 di pedalaman Tamiang,”tegas Hendra.
Tanggapan Sekda Aceh Tamiang
Sekda Aceh Tamiang, Saiful Bahri membantah bahwa Pemkab Aceh Tamiang tidak peka terhadap kondisi rakyat, Karena, tambahnya mobil yang dibeli memang dibutuhkan dan tidak ada juga transaksi politik dengan DPRK terkait pembelian kendaraan dinas tersebut. “Itu hanya ngarang saja, taka ada transaksi politik dengan anggota dewan,”ujarnya.
Pembelian mobil tersebut memang kebutuhan karena selama ini bupati dan wakil bupati hanya memiliki satu mobil operasional, baik perjalanan ke lapangan maupun di dalamkota
Begitu juga mobil untuk Sekdakab sejak tahun 2003 sampai saat ini masih menggunakan kijang Kristal. Bahkan untuk dinas ke lapangan terpaksa menggunakan mobil pribadi. Begitu juga mobil asisten sejak terbentuk Aceh Tamiang sembilan tahun lalu masih menggunakan mobil bekas para kepala dinas. Kalau memang dipermasalahkan, kata Saiful Bahri, kita kembalikan semua, namun warga juga harus peka, Bupati/wakil Bupati dalam melaksanakan tugas membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat Tamiang. | Rico Fahlevi,Serambi Indonesia
Pembelian mobil tersebut memang kebutuhan karena selama ini bupati dan wakil bupati hanya memiliki satu mobil operasional, baik perjalanan ke lapangan maupun di dalam
Begitu juga mobil untuk Sekdakab sejak tahun 2003 sampai saat ini masih menggunakan kijang Kristal. Bahkan untuk dinas ke lapangan terpaksa menggunakan mobil pribadi. Begitu juga mobil asisten sejak terbentuk Aceh Tamiang sembilan tahun lalu masih menggunakan mobil bekas para kepala dinas. Kalau memang dipermasalahkan, kata Saiful Bahri, kita kembalikan semua, namun warga juga harus peka, Bupati/wakil Bupati dalam melaksanakan tugas membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat Tamiang. | Rico Fahlevi,Serambi Indonesia
