Kepala Posko Wilayah PRR Dr. Safrizal ZA bersama Satgas DPR RI meninjau lokasi lahan HGU yang direncanakan untuk pembangunan hunian tetap (h...
 |
| Kepala Posko Wilayah PRR Dr. Safrizal ZA bersama Satgas DPR RI meninjau lokasi lahan HGU yang direncanakan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) korban bencana di Desa Bukit Rata, Aceh Tamiang, Sabtu (23/5/2026).|Foto:Ist |
Lentera24.com | ACEH TAMIANG — Di balik dinding Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu (23/5/2026), atmosfer rapat koordinasi hari itu terasa berbeda. Bukan sekadar urusan birokrasi di atas kertas, tatapan mata para pejabat yang hadir menyiratkan satu urgensi yang sama: menghadirkan kembali arti "rumah" bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, duduk berdampingan dengan Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA Khalid. Keduanya memimpin langsung jalannya rapat strategis untuk mempercepat penyiapan lahan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Pertemuan krusial ini turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, S.E.I, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I Asy’ari. Duduk bersama mereka, unsur pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang memegang kunci penting dari ketersediaan lahan.
Menembus Sekat Administrasi demi Kemanusiaan
Fokus utama hari itu adalah memastikan kesiapan 40 titik lokasi huntap komunal yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kabar baiknya, 37 lokasi dinyatakan telah siap bangun berkat kebesaran hati sejumlah perusahaan seperti PTPN, PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni, yang proses pelepasan lahannya telah rampung 100 persen.
Namun, roda pembangunan masih menyisakan sedikit ganjalan. Tiga lokasi lainnya masih tertahan di meja negosiasi pelepasan lahan HGU milik PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (PT Simpang Kiri Plantations).
Menyikapi hal ini, Safrizal ZA—yang juga mantan Penjabat Gubernur Aceh periode 2024–2025—menawarkan sebuah langkah taktis yang humanis. Ia meminta semua pihak tidak terjebak dalam kaku-kaku birokrasi melalui mekanisme “bridging” administrasi.
“Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU. Ini akan menjadi dasar awal bagi pemerintah daerah untuk langsung membangun, sembari kita menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai secara legal,” ujar Safrizal hangat namun tegas.
Ia mengingatkan, ruang hidup baru ini tidak boleh dibangun asal-asalan. Pemerintah daerah harus menghitung matang kebutuhan lahan berdasarkan kajian komprehensif dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk menyediakan fasilitas umum yang layak agar kehidupan warga bisa berdenyut kembali.
Ultimatum yang Berpihak pada Rakyat
Ketegasan demi nasib warga juga disuarakan oleh TA Khalid. Mewakili Satgas DPR RI, ia memberikan dukungan penuh sekaligus melayangkan tenggat waktu yang jelas bagi tiga perusahaan yang belum memberikan lampu hijau.
“Dari sekian banyak, tersisa tiga perusahaan lagi. Kami tunggu, deadline-nya besok, Minggu, 24 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Jika mereka tetap menolak permintaan pemerintah, Bupati harus segera menyurati Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI,” tegas Khalid.
Bagi Safrizal, kontribusi perusahaan HGU adalah bentuk kepedulian nyata. Luas lahan yang diminta untuk memulihkan kehidupan warga ini terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan hektare konsesi yang dikelola perusahaan. Apalagi, penentuan titik huntap ini bukanlah keputusan sepihak yang asal tunjuk.
“Pilihan lokasi sudah melalui riset, kajian sosial, ekonomi, budaya, hingga mitigasi bencana yang matang. Kami ingin masyarakat nantinya tinggal dengan aman dan punya akses kehidupan yang jauh lebih baik,” tambah Safrizal.
Sentuhan Hangat di Huntara 3
Usai meluruskan benang kusut administrasi di ruang rapat, Safrizal beserta rombongan Galapana DPR RI langsung turun ke lapangan. Mereka meninjau salah satu calon lahan huntap di Desa Bukit Rata untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Langkah kaki rombongan kemudian membawa mereka ke Huntara (Hunian Sementara) 3 Bukit Rata. Di sana, gurat lelah namun penuh harap tampak di wajah 72 kepala keluarga yang masih bertahan di dalam hunian darurat.
Kunjungan itu ditutup dengan momen menyentuh saat Safrizal dan TA Khalid menyerahkan langsung bantuan peralatan dapur kepada para ibu di pengungsian. Sebuah simbol sederhana, namun sarat makna: bahwa di tengah ketidakpastian, pemerintah dan negara hadir untuk memastikan dapur mereka tetap mengepul, sembari fondasi rumah baru mereka mulai digali.[]L24 Sar
