Lentera24.com | ACEH TIMUR - Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Murtalamuddin, yang menginstruksikan kepala sekolah untuk...
Lentera24.com | ACEH TIMUR - Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Murtalamuddin, yang menginstruksikan kepala sekolah untuk menolak wartawan tanpa sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) memicu polemik panas.
Persatuan Wartawan Online (PWO) Aceh menilai instruksi tersebut sebagai bentuk provokasi terbuka dan upaya pembungkaman pers secara terselubung.
Sekretaris Jenderal PWO Aceh, Masri, mengecam keras rekaman video pernyataan Kadisdik yang kini beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Murtalamuddin meminta jajaran kepala sekolah hanya melayani wartawan yang mengantongi UKW dan media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
"Ucapan itu bukan sekadar keliru, tetapi sudah mengarah pada upaya pembungkaman pers secara terselubung. Ini pernyataan arogan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik," ujar Masri kepada wartawan di Aceh Timur. Jumat (22/5/2026).
*Gagal Paham UU Pers dan Bahaya Anti-Kritik*
Menurut Masri, Kadisdik Aceh gagal memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers dan hak jurnalis dalam mencari informasi. Ia menegaskan bahwa UKW maupun verifikasi Dewan Pers bukanlah syarat mutlak mutasi legalitas seseorang untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik di lapangan, apalagi dijadikan alat menyaring media yang kritis.
Jika logika Kadisdik diterapkan, Masri khawatir hal ini akan menciptakan sentimen anti-pers di lingkungan pendidikan serta melegitimasi aksi penghalangan tugas jurnalistik.
"Kalau logika ini dipakai, berarti Kadisdik Aceh sedang mengajari kepala sekolah untuk memilih-milih wartawan dan menutup akses informasi publik. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Masri menambahkan.
*Soroti Anggaran Revitalisasi
Pasca-Bencana Ratusan Miliar*
PWO Aceh juga mengendus adanya kejanggalan di balik momentum keluarnya instruksi kontroversial ini.
Masri mempertanyakan mengapa imbauan untuk "alergi" terhadap media itu muncul di tengah bergulirnya proyek revitalisasi sekolah pasca-banjir dan longsor di Aceh yang menelan anggaran fantastis.
Fokus Pengawasan: Anggaran rehabilitasi sekolah bernilai ratusan miliar rupiah.
Fungsi Pers: Menjalankan kontrol sosial agar uang rakyat tidak diselewengkan.
"Publik patut curiga. Kenapa tiba-tiba kepala sekolah diarahkan agar alergi terhadap wartawan? Ada apa dengan proyek revitalisasi sekolah? Jangan sampai muncul dugaan ada ketakutan terhadap pengawasan media," ujarnya tajam. "Yang takut diawasi biasanya adalah mereka yang punya masalah."
*Tuntutan Maaf Terbuka*
Masri menyayangkan sikap Murtalamuddin, yang disebutnya pernah memiliki rekam jejak di dunia jurnalistik namun kini justru mengeluarkan kebijakan yang membelah hubungan pemerintah dengan media.
Sebagai langkah tegas, PWO Aceh menyerukan kepada seluruh jurnalis di Aceh untuk tidak gentar dan tetap mengawal ketat proyek-proyek pendidikan di daerah tersebut. Mereka juga mendesak Kadisdik Aceh segera menarik ucapannya.
"Kami mendesak Murtalamuddin segera mencabut ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Aceh. Kalau tidak mampu memahami kemerdekaan pers, jangan duduk sebagai pejabat publik," pungkas Masri.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi terkait pernyataan kontroversial dalam video tersebut serta tudingan yang disampaikan oleh PWO Aceh.[]L24.Zal
