Lentera24.com | ACEH TIMUR - Mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Aceh Timur mengadu ke Komnas HAM Provinsi Aceh, hal tersebu...
Lentera24.com | ACEH TIMUR - Mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Aceh Timur mengadu ke Komnas HAM Provinsi Aceh, hal tersebut dilakukan mengingat belum dibayarnya honor PPS dan sekretariat PPS Pemilukada 2024 oleh KIP Aceh Timur.
Bukan tanpa alasan, aduan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dengan gambaran “Habis Manis Sepah Dibuang”.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua Kordinator PPS Aceh Timur Sultan Ayatullah kepada awak media. Rabu 23 Juli 2025.
"Kami beberapa orang perwakilan PPS lainnya sudah menempuh jalan diskusi dengan pihak KIP Aceh Timur beberapa waktu lalu, namun sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas terkait nasib honor kami tersebut, sehingga memutuskan untuk melaporkan permasalahan ini ke Komnas HAM," Ujarnya.
Sultan menegaskan, jika langkah dirinya dan kawan-kawan tetap akan terus dilakukan sampai Hak PPS dilunasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
"Kami menduga jika persoalan keterlambatan gaji PPS bukan hanya alasan tidak cukup anggaran semata, namun kami menduga adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam realisasi anggaran Pilkada Pada KIP Aceh Timur," pungkas Bendahara Sapma Pemuda Pancasila Aceh Timur itu.
Lebih lanjut Sultan mengatakan, jika Alasan belum lunasnya gaji PPS karena tidak cukup anggaran seperti yang diutarakan oleh KIP Aceh Timur di beberapa media massa, hal itu justru mempermalukan nalar publik dan melecehkan pelaksanaan Demokrasi bangsa sebagaimana amanat reformasi.
Sultan berharap kepada seluruh anggota PPS dan Sekretariat PPS Aceh Timur untuk bersatu dan bersuara jangan biarkan Hak mereka dirampas dan diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Ini bukan persoalan jumlah rupiah namun hal ini persoalan integritas yang harus di perjuangkan. Jika persoalan gaji PPS ini belum kunjung ada kejelasan yang jelas, Kami akan menggelar aksi demo di gedung DPRK Aceh Timur dan kantor Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelamatkan wajah Penyelenggara Demokrasi.Zategasnya.[] L24.Zal
