Tolak HGU PT. Bumi Flora, GMPK Desak Pemerintah Surati Kementerian ATR/BPN

Khaidir, SH Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi Lentera24.com | ACEH TIMUR - Konflik Agraria antara masyarakat 10 Desa dari 6 Kecamatan...

Khaidir, SH Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi

Lentera24.com | ACEH TIMUR - Konflik Agraria antara masyarakat 10 Desa dari 6 Kecamatan dalam wilayah Hukum Pemerintah Aceh Timur dengan PT. Bumi Flora semakin tak berujung, dikhawatirkan jika iki terus dibiarkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. 

Menyikapi hal itu Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Khaidir S.H desak Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Aceh untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan konflik Agraria tersebut, jika tidak menginginkan terjadinya persoalan serius yang dapat merugikan daerah. 

"Protes terhadap PT. Bumi Flora terus terulang dan terulang kembali oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus turun tangan guna menyudahi kisruh sengketa lahan berujung pada penolakan warga terhadap perpanjangan HGU PT. Bumi Flora," ujar Khaidir.

Khaidir S.H sangat berharap Pemerintah Aceh Timur dan Aceh harus membela kepentingan dan kesejahteraan warga karena itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai UUD.

"Kami mendesak Pemerintah Aceh Timur memberikan dukungan moral, hukum, bimbingan serta menyurati Menteri ATR/BPN serta membentuk Tim pansus terkait PT. Bumi Flora dan PT. Dewi Kencana Semesta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat lingkar Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut," demikian tutup Khaidir kepada awak media.[] L24.Zal