HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Tentang BBAP di Seruway, Dinas DPKP Aceh Tamiang Disinggung tak Maksimal Kerja

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal saat meninjau langsung lokasi BBAP Kampung Baru, Kec Seruway, Kab Aceh Tamiang yang mangkrak (Fo...

Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal saat meninjau langsung lokasi BBAP Kampung Baru, Kec Seruway, Kab Aceh Tamiang yang mangkrak (Foto : Ist/dok. L24)

Lentera24.com | Aceh Tamiang
- Mangkraknya bangunan fasilitas Balai Benih Air Payau (BBAP) milik Dinas Peternakan Kelautan Dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Seruway yang seperti sengaja tidak difungsikan mendapat sorotan tajam dari Lembaga Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari).

Dengan demikian, Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal, M sangat menyayangkan atas diterlantarkannya bangunan yang terletak di Desa Baru sejak beberapa tahun lalu tersebut.

“Kita merasa cukup prihatin dengan kondisi BBAP Seruway tersebut," ungkap Sayed Zainal kepada lentera24 melalui ponselnya, Senin (10/1) malam.

Sayed Zainal menyebutkan, dari pengamatannya langsung dilapangan, terlihat gedung dan kolam sudah tidak terawat serta tidak dikelola secara baik.

Menurut Sayed Zainal, dari kondisi bangunan dan kolam pada BBAP Seruway terlihat seperti tidak ada aktivitas sudah bertahun lamanya, bahkan yang ada hanya penjaga di luar pagar yang menjaga asset dan gedung BBAP agar tidak dijarah.

“ Disisi lain, ada kegiatan Peningkatan Jalan ( Otsus ) 2021 sepanjang 1000 Meter sebesar Rp 478 juta,” ungkapnya.

Sayed Zainal mengemukakan, arah menuju ke lokasi BBAP tersebut terindikasi tidak ada kajian lingkungan kaitan peningkatan jalan produksi karena terletak dalam kawasan hutan produksi.

“Termasuk juga ada pembangunan jembatan kayu tahun anggran 2021 sebesar Rp 178 juta,” sebutnya.

Sayed Zainal merasa heran dan bahkan menimbulkan tanda tanya terhadap kearah mana pembangunannya, karena BBAP Seruway ini tidak ada produksi, bahkan sudah terlihat mangkrak.

Lanjutnya, bahwa selama ini tidak pernah terdengar adanya ekpose public dari instansi terkait tentang keberadaan BBAP Kampung Baru, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang yang sampai saat ini tidak berfungsi. 

"Kita harapkan instansi terkait terutama pihak yang berkaitan dengan pengelolaan BBAP tersebut dapat menyampaikan ke publik tentang keberadaan BBAP dimaksud,” pinta Sayed Zainal.

Sementara itu, Kepala UPTD BBAP setempat, Himul Ula dikonfirmasi lentera24, Senin 10 Januari 2022 di Karang Baru mengatakan, dirinya diangkat jadi kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) BBAP pada tahun 2019 lalu kondisi lapangan dilingkup BBAP sangat memprihatinkan.

"Sewaktu saya mulai masuk kerja disitu keadaannya memang sudah centrang perenang, jadi selama satu tahun sejak bertugas disitu, saya melakukan perbaikan secara menyeluruh," ujar Himul.

Himul juga menyatakan saat ini dirinya diberi wewenang menangani 3 unit UPTD, yakni UPTD BBAP, UPTD Pembenihan, dan UPTD Konservasi penangkaran tuntong laut.

Di unit tempatnya bekerja, hanya Himul Ula saja yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan yang dua orang lainnya hanya berstatus sebagai tenaga honor.

"Yang PNS hanya saya sendiri, baru bulan November 2021 lalu ditambah seorang Kepala Tata Usaha (KTU) di UPTD tempat saya bekerja," jelas Himul.

Menyinggung dari ungkapan Direktur eksekutif LembaAHtari, Sayed Zainal tentang mangkraknya bangunan gedung dan fasilitas pembenihan ikan air payau, tidak sepenuhnya dibantah oleh Himul.

"Kemaren sudah ada diupayakan pembenihan ikan nila tetapi kondisinya banjir. Dan di UPTD induknya (BBAP) ada pembenihan ikan nila yang Insya Allah, kemudian di bulan depan akan diisi benih ikan gurami," terang Himul Ula.

Masih menurut Himul, sejak dirinya diposisikan UPTD BBAP, selain dilakukan pembenahan fasilitas pembenihan selama setahun, di tahun 2020 lalu juga pihaknya sudah mulai melakukan aktifitas pembudiyaan beni ikan dengan kafasitas kecil.

"Upaya pemijahan dan pembenihan sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu, namun skalanya masih kecil, karena tidak adanya ketersediaan anggaran dari pemerintah," sebut Himul.

Masih menurut Himul, proses pemijahan benih ikan masih dilakukan secara kecil-kecilan olehnya tanpa menggunakan anggaran. Sebab katanya anggaran yang tersedia hanya diperuntukkan buat pembelian pakan ikan. [] L24-002