Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Hutan Mangrove dikawasan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hutan Manggrove terluas di Aceh. Hal itu...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Hutan Mangrove dikawasan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hutan Manggrove terluas di Aceh. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Bina Arsitektur Madani (Le'BAM) Zulkarnain Is di kantornya Karang Baru, Selasa (7/11).
"Kawasan pesisir sangat ketergantungan pada kawasan Hutan Mangrove yang dimilikinya sebagai zona populasi ekosistem dan metigasi bencana dengan jumlah populasi penduduk sekitar ± 65.000 jiwa, jumlah luas area hutan lindung mecapai 5.769,36 hektar dan hutan produksi tetap sebesar 15.958.91 hektar", jelas Zulkarnain.
Menurutnya dengan luas areal tersebut populasi hutan mangrove di pesisir Aceh Tamiang terancam disebabkan oleh alih fungsi lahan pembukaan tambak, dan penebangan/perambahan liar (lemahnya pembinaan, pengawasan, pengembangan dan kebijakan), sehingga berdampak pada deforestasi sumber daya kawasan pesisir yang ditumbuhi sebagian besar hutan mangrove.
"Ekosistem Hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat, baik secara tidak langsung ( Non Economic Value ) maupun secara langsung kepada kehidupan manusia ( Economic Vallues ), peningkatan perekonomian dan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dapat ditingkatkan dengan pengelolaan terpadu yang dilihat dari segala aspek dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha/ Koperasi, masyarakat dan Civil Socety Organization (CSO)", terang Zulkarnain.
Zulkarnain menambahkan pola pembangunan dan pengembangan usaha dapat dilakukan dengan wadah Koperasi sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan terpadu, bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan peran Koperasi sebagai sektor dunia usaha dapat menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang bagi Pertumbuhan Peningkatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Propvinsi Aceh dari sektor kehutanan.
Dengan melihat kondisi sekarang sambungnya dampak kerusakan sudah tidak dapat di bendung dari Exploitasi dan Degradasi kawasan hutan mangrove terutama dampak ekosistem serta populasi flora dan fauna. "Dari permasalahan tersebut perlu suatu usaha dalam mengelola sumber daya hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan dengan membangun pola kemitraan dan kemandirian antar pihak serta masyarakat", ungkapnya.
Menurutnya ada beberapa justifikasi untuk mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Mangrove merupakan SDA yang dapat dipulihkan (renewable resources atau flow resources yang mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis).
"Sudah sejak dulu hutan mangrove merupakan penyedia berbagai keperluan hidup bagi berbagai masyarakat lokal. Selain itu sesuai dengan perkembangan IPTEK, hutan mangrove menyediakan berbagai jenis sumber daya sebagai bahan baku industri dan berbagai komoditas perdagangan yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat menambah devisa negara", ungkapnya.
Untuk itu sambung Zulkarnain pihak Eksekutif dan terutama pihak Legislatif agar dapat memjembatani langkah langkah kongkrit untuk menumbuhkembangkan usaha masyarakat pesisir agar terbina suatu usaha yang riil melalui program pendampingan. []
 |
| Direktur Eksekutif Lembaga Bina Arsitektur Madani (Le'BAM) Zulkarnain Is |
Menurutnya dengan luas areal tersebut populasi hutan mangrove di pesisir Aceh Tamiang terancam disebabkan oleh alih fungsi lahan pembukaan tambak, dan penebangan/perambahan liar (lemahnya pembinaan, pengawasan, pengembangan dan kebijakan), sehingga berdampak pada deforestasi sumber daya kawasan pesisir yang ditumbuhi sebagian besar hutan mangrove.
"Ekosistem Hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat, baik secara tidak langsung ( Non Economic Value ) maupun secara langsung kepada kehidupan manusia ( Economic Vallues ), peningkatan perekonomian dan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dapat ditingkatkan dengan pengelolaan terpadu yang dilihat dari segala aspek dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha/ Koperasi, masyarakat dan Civil Socety Organization (CSO)", terang Zulkarnain.
Zulkarnain menambahkan pola pembangunan dan pengembangan usaha dapat dilakukan dengan wadah Koperasi sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan terpadu, bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan peran Koperasi sebagai sektor dunia usaha dapat menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang bagi Pertumbuhan Peningkatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Propvinsi Aceh dari sektor kehutanan.
Dengan melihat kondisi sekarang sambungnya dampak kerusakan sudah tidak dapat di bendung dari Exploitasi dan Degradasi kawasan hutan mangrove terutama dampak ekosistem serta populasi flora dan fauna. "Dari permasalahan tersebut perlu suatu usaha dalam mengelola sumber daya hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan dengan membangun pola kemitraan dan kemandirian antar pihak serta masyarakat", ungkapnya.
Menurutnya ada beberapa justifikasi untuk mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Mangrove merupakan SDA yang dapat dipulihkan (renewable resources atau flow resources yang mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis).
"Sudah sejak dulu hutan mangrove merupakan penyedia berbagai keperluan hidup bagi berbagai masyarakat lokal. Selain itu sesuai dengan perkembangan IPTEK, hutan mangrove menyediakan berbagai jenis sumber daya sebagai bahan baku industri dan berbagai komoditas perdagangan yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat menambah devisa negara", ungkapnya.
Untuk itu sambung Zulkarnain pihak Eksekutif dan terutama pihak Legislatif agar dapat memjembatani langkah langkah kongkrit untuk menumbuhkembangkan usaha masyarakat pesisir agar terbina suatu usaha yang riil melalui program pendampingan. []
