Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Terkait Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Terkait Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Pendampingan Wilayah (PW) I Aceh - P3MD menilai kurangnya assitensi dari dinas terkait yang ada di kabupaten.
Hal itu ditegaskan Ridha Amri selaku Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Pendampingan Wilayah (PW) I Aceh Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) saat melakukan supervisi dan monitoring, Rabu (15/11)
" Unit usaha yang dilakukan oleh BUMK Maju Bersama Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak sangat disayangkan karena kurangnya asitensi dari dinas terkait", sebut Ridha.
Menurutnya BUMK dengan Unit Usaha Peternakan Ayam Petelur masih sangat kurang kapasitas pengelolaan BUMK dalam hal pengelolaan manajemennya. "Kapasitas pengelolaan pakan, kadang yang tidak standar, disisi ini seharusnya ada asistensi dari dinas terkait " jelasnya yang didampingi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) masing - masing Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TAPSD) dan Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Fadli.
Ridha mencontohkan tentang pengadaan pakan ayam yang selama ini sangat tergantung dari pasokan Medan (Sumut). Padahal potensi lokal bisa dimamfaatkan. " BUMK harus mampu melirik potensi lokal apalagi untuk pakan ayam. Untuk pengadaan pakan bisa diproduksi sendiri, kan disini banyak bahan bakunya seperti jagung, bokil kelapa sawit, kelapa dan ikan laut" terang Ridha.
Dari hasil Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana desa serta pengembangan BUMK di Kampung Kebun Batang Ara yang dilakukan tersebut, pihak Managemen BUMK dan Datok Penghulu siap mengembangkan produksi yang dimaksud metalangi/ menganggarkan pembukaan usaha produksi pakan dengan pembelian mesin produksi pakan.
Sementara itu Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Fadli mengatakan
sebagai wujud transparansi, BUMK wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana dengan mmbuat laporan keuangan.
"Selama ini pengurus BUMK masih membuat pencatatan secara manual sehingga tidak menyajikan proyeksi dana secara komprehensif" jelas Fadli
Menurut Fadli pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tamiang agar BUMK mengadopsi form pelaporan yg telah dikeluarkan oleh dinas sehingga BUMK dapat mmbuat laporan yangg sistematis, sederhana dan sesuai kaidah akuntansi. [] ERWAN (L24-005)
Hal itu ditegaskan Ridha Amri selaku Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Pendampingan Wilayah (PW) I Aceh Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) saat melakukan supervisi dan monitoring, Rabu (15/11)
" Unit usaha yang dilakukan oleh BUMK Maju Bersama Kebun Batang Ara Kecamatan Sekerak sangat disayangkan karena kurangnya asitensi dari dinas terkait", sebut Ridha.
Menurutnya BUMK dengan Unit Usaha Peternakan Ayam Petelur masih sangat kurang kapasitas pengelolaan BUMK dalam hal pengelolaan manajemennya. "Kapasitas pengelolaan pakan, kadang yang tidak standar, disisi ini seharusnya ada asistensi dari dinas terkait " jelasnya yang didampingi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) masing - masing Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TAPSD) dan Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Fadli.
Ridha mencontohkan tentang pengadaan pakan ayam yang selama ini sangat tergantung dari pasokan Medan (Sumut). Padahal potensi lokal bisa dimamfaatkan. " BUMK harus mampu melirik potensi lokal apalagi untuk pakan ayam. Untuk pengadaan pakan bisa diproduksi sendiri, kan disini banyak bahan bakunya seperti jagung, bokil kelapa sawit, kelapa dan ikan laut" terang Ridha.
Dari hasil Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana desa serta pengembangan BUMK di Kampung Kebun Batang Ara yang dilakukan tersebut, pihak Managemen BUMK dan Datok Penghulu siap mengembangkan produksi yang dimaksud metalangi/ menganggarkan pembukaan usaha produksi pakan dengan pembelian mesin produksi pakan.
Sementara itu Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Fadli mengatakan
sebagai wujud transparansi, BUMK wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana dengan mmbuat laporan keuangan.
"Selama ini pengurus BUMK masih membuat pencatatan secara manual sehingga tidak menyajikan proyeksi dana secara komprehensif" jelas Fadli
Menurut Fadli pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tamiang agar BUMK mengadopsi form pelaporan yg telah dikeluarkan oleh dinas sehingga BUMK dapat mmbuat laporan yangg sistematis, sederhana dan sesuai kaidah akuntansi. [] ERWAN (L24-005)
