Foto: Ilustrasi-blogspot ACEH TAMIANG | STC - Kontroversi soal penambangan dolomite atau batu kapur di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang t...
 |
| Foto: Ilustrasi-blogspot |
Jika sebelumnya ada silang pendapat soal sudah ada atau belum izin bagi pengusaha tambang, kini masalah bergulir ke soal indikasi adanya pungutan liar (pungli) di jembatan timbang guna memuluskan akses pengiriman hasil tambang tersebut menggunakan mobil truk.
Seorang pengawas lapangan dari salah satu perusahaan tambang dolomite yang bermuara di kawasan Simpang Kiri Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, mengungkapkan dalam sehari sejak pagi hingga dini hari puluhan dump truck pengangkut bebatuan kapur keluar dari lokasi tambang, termasuk dump truck milik CV LJU.
Pengawas paruh baya yang hanya bersedia ditulis inisial namanya D itu juga tidak ragu menyebutkan, ada setoran ke jembatan timbang Seumadam.
"Seluruh truk pengangkut dolomite menyetor Rp 50.000 bila memasuki jembatan timbang di kawasan Seumadam, belum lagi di jembatan timbang lain. Pengeluaran itu diambil dari uang jalan para sopir," ungkapnya kemarin.
D menjelaskan ke wartawan, biaya oprasional sopir dump truck pengangkut dolomite Rp 1,2 juta untuk sekali jalan yang diberikan pihak perusahaan. Biaya tersebut sudah mencakup uang jalan, makan dan pengeluaran tak terduga lainya.
"Biaya Rp 1,2 juta itu untuk sekali jalan, terkadang dalam satu hari hanya bisa mengangkut satu trip," katanya.
Menurutnya, uang sejumlah itu pas-pasan karena bongkahan kerak bumi berupa bebatuan dolomite itu dari pedalaman Simpang Kiri dibawa keluar daerah menuju Pancur Batu, Deliserdang, Sumatera Utara, memakan waktu cukup lama.
Jauhnya jarak tempuh membuat armada hanya bisa mengangkut satu kali dalam sehari."Terkadang armada harus antri di lokasi tambang sampai larut malam menunggu giliranjalan," ucapnya lagi.
Sementara koordinator jembatan timbang kawasan Seumedam, Iqbal, saat dikonfirmasi wartawan soal jumlah truk pengangkut dolomite yang masuk jembatan timbang sehari , serta soal adanya kutipan Rp 50.000 tiap truk menjawab kurang tahu soal informasi tersebut.
"Benar atau tidaknya belum tahu, nanti saya coba konfirmasi dulu ke anggota," kata Iqbal yang dikonfirmasi melalui BlackBerry Messenger (BBM).
Sementara anggota DPRK Aceh Tamiang, Mustafa MY pada diskusi yang bertema "Melirik penerimaan daerah dari sektor ekstratif" yang digelar Lembaga GeRAK Aceh bekerja sama dengan LembAHtari Ahad lalu di gedung One Love Coffe Karang Baru, menilai pengutipan retribusi hasil bumi potensial untuk dihilangkan, sebab tidak ada sistem pengawasan regulasi yang jelas sampai saat ini dari pemda setempat.
Anggota Komisi C DPRK itu juga menyebutkan, pengusaha dolomite selalu mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah guna memuluskan perjalanan keluar masuk lokasi tambang di lingkup kabupaten Aceh Tamiang.
"Dari lokasi tambang di Tenggulun hingga keluar perbatasan Aceh-Sumut, pengelolah tambang dolomite mengeluarkan biaya sekitar Rp 200.000/truk hanya untuk mengatur hambatan dijalan," ungkapnya. ( Medanbisnis )
