HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Lurah \ Datok Curhat ke DPRK Aceh Tamiang

Minimnya usulan program pembangunan desa ditampung Muresbang kabupaten, membuat sejumlah Datok (Keuchik) dari Kecamatan Bandar Pusaka, Ace...

Minimnya usulan program pembangunan desa ditampung Muresbang kabupaten, membuat sejumlah Datok (Keuchik) dari Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, curhat ke DPRK, Jumat (2/11). 

Perwakilan Keuchik (Datok) yang berdelegasi ke deawn itu antara lain, M Yusuf (Datok Babo), M Juned (Alur Jambu), dan Amad Zais (Datok Batu Bedulang. Para datok itu diterima oleh anggota DPRK Tamiang, T Amsyah dari Komisi D. 

Dalam pertemuan tersebut, Datok Desa Babo M Yusuf mengatakan, saat ini sulit mengajak warga desa melakukan musyawarah membahas usulan program pembangunan yang akan di usulkan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten, karena warga sudah berulang kali mengusulkan program namun tidak ada yang lolos pada saat Muresbang Kabupaten.

“Muresbang  terkesan hanya formalitas saja,” ujar Datok M Yusuf. M Yusuf berharap setiap usulan pembangunan desa ada satu program yang diusulkan disahuti pejabat di tingkat kabupaten. Anggota DPRK Aceh Tamiang, T Amsyah mengaku memehami keluhan para Datok karena pernah merasakan kondisi yang sama saat menjadi kepala desa sebelum terjun jadi politisi. 

Untuk daerah hulu, seperti Kecamatan Tenggulun, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, dan Tenggulun memang minim pembangunan dibandingkan desa di Kecamatan Manyak Payed, Banda Mulia, dan Seruway. 

Bahkan di Kecamatan Bandar Pusaka, apabila musim penghujan anak sekolah tidak bisa naik kenderaan, mereka harus berjalan kaki menuju sekolah karena jalannya rusak parah. “Kadang kala ada juga desa yang di terima usulannya tapi pengerjaan proyek di lapangan amburadul, “ujarnya lagi. Kepala Bapeda Aceh Tamiang, T Hayatul Kamal mengatakan,  hasil musyawarah rencana pembangunan dari desa ditindak lanjuti ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten. 

Usulan desa seperti jalan, jembatan dan sekolah, bibit pertanian terangkum di dinas yang membidanginya  seperti usulana jalan terdapat di dinas PU. 

Mengenai ada usulan dari desa yang tidak diakomodir, Hayatul  mengaku bisa saja terjadi karena dinas teknis yang menilai penting tidak pentingnya  usulan desa termasuk mendesak atau tidak. “Bappeda hanya menghimpun program dari setiap SKPK,” ujarnya lagi. | Serambinews.com