Ilustrasi | Google Ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan proyek jalan dua jalur di pusat Ibu Kota Aceh Tamiang, Karang Baru, sej...
 |
| Ilustrasi | Google |
Sekda Aceh Tamiang, Saipul Bahri, Rabu (21/9) mengakui belum selesainya pembasan lahan dua jalur dimaksud, namun dibandingkan tahun sebelumnya lahan yang belum dibebaskan hanya tinggal beberapa persil lagi. “Sekitar enam persil lagi yang belum dibebaskan,” ujarnya.
Pemilik tanah belum mau menerima ganti rugi yang diajukan Pemkab Aceh Tamiang, seharga Rp 450 ribu /meter untuk tanah kelas satu. Mereka (pemilik tanah) minta harga per meter Rp 1,5 juta. “Memang harga ganti rugi kita naikkan sebesar 15 persen mengingat adanya inflasi dibandingkan sebelumnya sekitar Rp 250 ribu/meter,” tambahnya
Untuk menyelesaikan ganti rugi lahan dua jalur, Pemkab Aceh Tamiang telah melakukan berbagai upaya, termasuk musyawarah dengan warga guna menuntaskan ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan jalan dua jalur. Mengenai penetapan harga yang ada saat ini bukan sepihak, namun hasil musyawarah bersama.
Untuk mempercepat pembangunan jalan dua jalur sepanjang 6 kilometer dari jembatan Kuala Simpang sampai Desa Pahlawan, tahun 2010 Pemkab Tamiang menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 5,8 miliar. Awalnya Pemkab dan anggota DPRK berharap pengerjaan jalan dua jalur selesai dikerjakan pada Juni 2011. Namun, harapan tersebut sepertinya tidak terwujud karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembangunan.
Dana APBN sebesar Rp 61 miliar untuk pengasapalan jalan dua jalur sudah stand by di Pemerintah Aceh. Keberadaan pembangunan jalan dua jalur sangat penting, karena jumlah kenderaan di Tamiang semakin bertambah. Kondisi jalan yang ada sempit untuk dilewati truk, bus, karyawan perkantoran, dan anak sekolah. (Sumber : Serambi Online).
