Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (dok Lentera24.com/Wirajaya) Lentera24|ACEH TAMIANG – Angin segar berembus ...
 |
| Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (dok Lentera24.com/Wirajaya) |
Lentera24|ACEH TAMIANG – Angin segar berembus kencang bagi stabilitas makroekonomi dan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Aceh Tamiang. Bumi Muda Sedia dipastikan mendapat suntikan dana segar yang fantastis dengan total akumulasi mencapai lebih dari Rp88,8 miliar. Stimulus ekonomi yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat serta komitmen bantuan finansial eksternal ini akan difokuskan penuh sebagai instrumen taktis pemulihan daerah pasca-bencana banjir.
Kabar baik mengenai kepastian ruang fiskal baru ini dibenarkan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi, M.H. Saat dihubungi secara terpisah, beliau mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah menerima kepastian pengalokasian dana tersebut. Armia Fahmi menegaskan bahwa seluruh suntikan anggaran ini akan dipergunakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan paling mendasar warga serta sektor usaha yang terdampak banjir.
Namun, karena saat ini orang nomor satu di Aceh Tamiang tersebut sedang berada di Provinsi Gorontalo untuk menghadiri agenda nasional Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII, beliau menyarankan agar perincian teknis mengenai pemetaan pos anggaran ditanyakan langsung kepada jajaran dinas terkait.
"Benar, alokasi dana tersebut sudah kita terima. Komitmennya sangat jelas, yaitu untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah dan merehabilitasi berbagai sektor yang sempat lumpuh akibat banjir. Namun, karena posisi saya saat ini sedang mengikuti rangkaian kegiatan Penas XVII di Gorontalo, untuk rincian teknis pembagian pos anggarannya silakan berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)," ujar Bupati Armia Fahmi mengarahkan.
Merespons arahan tersebut, awak media langsung menemui Kepala BPKD Aceh Tamiang, Yusriati, S.E., M.Si., Ak., pada Rabu (24/6/2026). Melalui Kepala Bidang Anggaran, Ridwan, pihak BPKD memaparkan secara rinci bahwa alokasi jumbo ini dirancang sebagai langkah cepat untuk mengembalikan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki infrastruktur warga.
Ridwan menjelaskan bahwa jangkar utama dari stimulus ini adalah TKD reguler dari Pemerintah Pusat senilai Rp36.807.421.000,00 yang siap didistribusikan ke sektor-sektor vital terdampak bencana.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari TKD pusat ini berdampak langsung pada pemulihan urat nadi perekonomian warga. Fokus terbesar kami arahkan pada perbaikan infrastruktur fisik yang rusak akibat terjangan banjir," ujar Ridwan sembari menunjukkan dokumen anggaran.
Berdasarkan data BPKD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi motor penggerak utama. Sektor pemeliharaan jalan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terganggu akibat genangan air menyerap anggaran fisik terbesar, yaitu mencapai Rp7,15 miliar.
Selain infrastruktur jalan, pos-pos krusial yang menyentuh hajat hidup orang banyak pasca-bencana juga mendapat porsi penting:
Dukungan Kebencanaan & Operasional: BPBD mendapatkan alokasi Rp3 miiliar untuk operasional penanganan bencana dan validasi data bantuan korban banjir. Disusul oleh Dinas Damkar sebesar Rp2 miiliar guna perbaikan peralatan operasional penyelamatan.
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disokong dana Rp1,8 miiliar untuk penyusunan Rencana Induk Persampahan (RIPS) dan optimalisasi operasional kebersihan pasca-banjir.
Sektor Perhubungan & Kewilayahan: Prioritas diarahkan pada pembangunan sandaran getek yang rusak serta operasional penyediaan tanah untuk Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Bukan hanya pembangunan fisik di lapangan, pemulihan ruang pelayanan publik di dalam kantor yang sempat terendam banjir pun tak luput dari perhatian. Ridwan menyebutkan, porsi besar dari alokasi pusat ini juga diarahkan untuk mendukung efisiensi birokrasi dan perbaikan sarana kerja yang tersebar di seluruh instansi terdampak, agar pelayanan kepada masyarakat bisa cepat kembali normal.
Terdapat tiga pos belanja bersama yang dialokasikan secara fleksibel. Pertama, anggaran untuk Rehabilitasi Gedung Kantor di seluruh OPD menyerap dana yang cukup besar, yakni Rp11,09 miliar, demi memperbaiki ruang-ruang pelayanan yang sempat tergenang air. Kedua, untuk mengoptimalkan kembali kinerja pelayanan, dialokasikan dana sebesar Rp6,07 milar guna Pengadaan Peralatan dan Mesin baru seperti mebeuler, komputer, hingga printer untuk menggantikan aset yang rusak akibat banjir. Terakhir, guna mendukung mobilitas cepat aparatur dalam menangani dampak bencana di lapangan, pemerintah daerah menganggarkan Rp3,79 miiliar untuk pos Perbaikan Kendaraan Dinas.
"Meskipun komponen kegiatannya sama di setiap dinas—seperti perbaikan gedung atau peremajaan komputer—besarannya bersifat fleksibel dan proporsional, tergantung skala kerusakan riil di lapangan akibat dampak banjir kemarin," tambah Ridwan dengan nada humanis menekankan asas keadilan anggaran.
Menanti Rampungnya Regulasi Dana Eksternal
Di samping dana pusat, struktur fiskal pemulihan Aceh Tamiang kian kokoh berkat adanya suntikan dana eksternal, yakni kemitraan TKD dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp50 miliar serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) senilai Rp2 miliar.
Namun, Ridwan meluruskan bahwa pergerakan dana tambahan sebesar Rp52 miiliar tersebut saat ini masih dalam proses administratif.
"Saat ini, regulasi kepala daerah (Perkada) terkait penjabaran kedua anggaran eksternal tersebut sedang intensif kami susun. Secara administratif belum selesai sepenuhnya, namun komitmennya sudah pasti untuk mendukung pemulihan pasca-banjir," jelasnya runtut.
Pihak BPKD Aceh Tamiang optimis, jika penyusunan Perkada ini rampung, akselerasi penyerapan total anggaran Rp88,8 miliar tersebut akan berjalan jauh lebih masif. Langkah taktis ini diproyeksikan bakal memberikan dampak multiplier effect yang luar biasa—tidak hanya menyembuhkan luka infrastruktur pasca-bencana, tetapi juga langsung menghidupkan kembali geliat ekonomi masyarakat lokal yang sempat lesu. []L24.SWJ.
