Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Kebijakan penanganan pasca-banjir di Kabupaten Aceh Tamiang kini menuai kritik tajam. Alih-alih memulihkan i...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG – Kebijakan penanganan pasca-banjir di Kabupaten Aceh Tamiang kini menuai kritik tajam. Alih-alih memulihkan infrastruktur, tindakan otoritas yang menghancurkan jembatan akses menuju Komplek Perumahan Budi 1, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, dinilai sebagai langkah gegabah yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan konektivitas warga.
Sudah dua bulan berlalu sejak jembatan tersebut dihancurkan menggunakan alat berat dengan dalih pembersihan lumpur. Namun, hingga detik ini, belum ada tanda-tanda pembangunan kembali, meninggalkan puluhan kepala keluarga (KK) dalam isolasi infrastruktur yang menyengsarakan.
Kebijakan Tanpa Koordinasi: Menghancurkan Lebih Mudah daripada Memperbaiki?
Muhammad Hendra Vramenia, salah satu penyintas sekaligus tokoh pers lokal, menyuarakan kegelisahan warga atas tindakan yang dianggap tidak efisien tersebut. Jembatan yang secara struktural diklaim masih layak, justru diratakan dengan tanah tanpa kejelasan instansi penanggung jawab.
"Jembatan itu sebenarnya hanya butuh normalisasi manual dari lumpur. Tapi yang terjadi justru penghancuran total menggunakan ekskavator. Sekarang, warga yang harus menanggung beban akibat keputusan yang tidak terencana ini," tegas Hendra.
Ketidakjelasan mengenai siapa yang memerintahkan pembongkaran—apakah Pemerintah Kabupaten, proyek strategis nasional, atau rekanan BUMN—menunjukkan adanya celah koordinasi yang serius dalam manajemen bencana dan pembangunan daerah.
Dampak Sosial: Jalan Lumpur dan Hak Mobilitas yang Terampas
Kehancuran jembatan ini bukan sekadar urusan beton yang patah, melainkan terputusnya urat nadi ekonomi dan sosial warga. Saat ini, warga terpaksa melintasi jalur alternatif yang sempit dan berbahaya, terutama saat hujan tiba.
Risiko Keselamatan: Jalur alternatif berubah menjadi kubangan lumpur yang licin.
Akses Pendidikan & Kesehatan: Anak sekolah dan lansia kesulitan bermobilitas.
Kondisi Darurat: Jika terjadi keadaan medis darurat di malam hari, evakuasi akan terhambat secara signifikan.
Edukasi Publik: Belajar dari Kesalahan Penanganan Infrastruktur
Kasus di Kampung Bundar ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah mengenai tata kelola infrastruktur pasca-bencana:
Pentingnya Analisis Sebelum Eksekusi: Pemerintah tidak boleh asal bongkar. Setiap tindakan teknis harus didahului kajian: apakah perbaikan manual cukup, atau penghancuran memang satu-satunya jalan?
Transparansi Anggaran: Masyarakat berhak tahu sumber dana dan pelaksana proyek. Penghancuran tanpa papan informasi proyek adalah bentuk pengabaian terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.
Solusi Mitigasi (Jembatan Bailey/Darurat): Secara prosedur, jika akses utama diputus untuk kepentingan teknis, pihak pelaksana wajib menyediakan akses sementara yang layak.
Desakan: Jembatan Darurat adalah Harga Mati
Warga tidak menuntut kemewahan, melainkan kepastian. Pemerintah daerah melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) atau kolaborasi dengan kementerian terkait (PUPR/BUMN) harus segera:
Membangun Jembatan Darurat (minimal untuk roda dua) dalam waktu singkat.
Menetapkan Timeline Jelas kapan pembangunan jembatan permanen dimulai.
Pemerintah jangan sampai terkesan "lepas tangan" setelah merusak. Menghancurkan akses publik tanpa memberikan solusi segera adalah bentuk kegagalan pelayanan negara terhadap warganya yang sedang berjuang bangkit dari bencana. []L24.Sai
