Fera franciska Mahasiswa Semester 2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Lentera24.com - Pembagian Bantuan ...
Disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman
Nomor 48 Tahun 2020, tepatnya penyaluran bansos termasuk maladministrasi dalam
kategori penyimpangan prosedur, yakni Penyelenggaraan Layanan Publik yang tidak sesuai dengan alur atau Prosedur Layanan. Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan, di antaranya pembangunan
Sistem Konfirmasi Penerima Bantuan Sosial PKH melalui OM-SPAN yang merupakan
kolaborasi antara Kemensos dengan Kemenkeu.
Program-program bansos untuk rakyat mencakup
program Indonesia pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS),
Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Restra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Berdasarkan hasil riset
analisis yang diterbitkan indef ditemui pada 7 April 2020 kebijakan mengenai
jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari
17.781 perbincangan.
Bantuan Sosial atau Bansos
merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak
oleh situasi sulit, seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah
yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Bantuan Sosial ini
diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,
khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Namun, pemberian bansos
sering kali tidak tepat sasaran, dan justru berujung pada ketidakadilan sosial
dan ekonomi. Hal ini terjadi karena distribusi bansos belum mampu mencapai
target yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu contoh yang
sering terjadi adalah pembagian bansos tidak tepat sasaran di kantong
kemiskinan. Banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang
seharusnya diterima, sedangkan sejumlah penerima bansos justru tidak layak dan
tidak memenuhi kriteria penerima bansos.
Pembagian Bansos juga dapat menyebabkan
ketimpangan dalam distribusi. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat dapat
menerima bansos yang lebih banyak atau berkualitas lebih baik dibandingkan
dengan daerah atau kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat memperburuk
kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu daerah.
Pembagian bansos juga
seringkali terkendala oleh birokrasi yang rumit. Proses administratif yang
panjang dan berbelit-belit dapat membuat distribusi bansos menjadi lambat dan
kurang efisien. Hal ini dapat mengakibatkan bansos yang seharusnya diterima
oleh masyarakat yang membutuhkan, terlambat dan bahkan tidak sampai ke tangan
mereka.
Kecurangan dan penyalahgunaan seringkali terjadi
saat pembagian bansos. Misalnya, bansos yang seharusnya diterima oleh
masyarakat yang membutuhkan, malah diberikan kepada orang yang tidak memenuhi
syarat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dan bahkan merugikan
masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satu masalah
utama yang sering terjadi saat pembagian bansos adalah tidak tepat sasaran.
Program bansos biasanya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, namun
seringkali bansos tersebut tidak sampai ke tangan orang yang benar-benar
membutuhkan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya data yang akurat dan up to
date mengenai kondisi masyarakat di suatu daerah.
Dalam beberapa kasus,
pemerintah juga menggunakan data yang tidak akurat atau tidak terbaru dalam
menentukan penerima bansos. Hal ini menyebabkan banyak orang yang membutuhkan
bansos tetapi tidak terdaftar sebagai penerima, atau sebaliknya, orang yang
seharusnya tidak memenuhi syarat tapi tetap menerima bantuan sosial.
Banyak masyarakat yang
mengeluhkan bahwa proses administrasi yang rumit menjadi hambatan dalam mendapatkan
bansos. Beberapa persyaratan yang diminta oleh pemerintah terkadang sulit
dipenuhi oleh masyarakat, seperti sertifikat rumah, KTP, dan surat keterangan
miskin. Proses yang rumit ini membuat banyak masyarakat yang putus asa dan
tidak mendapatkan bantuan sosial yang mereka butuhkan.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan
terhadap implementasi bansos yang telah dilaksanakan. Hal ini meliputi
meningkatkan kualitas data dan verifikasi penerima bansos, memperbaiki proses
administrasi yang rumit, serta mengawasi dengan ketat proses distribusi bansos
agar tidak terjadi kecurangan dan penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga
harus memastikan transparansi informasi yang cukup kepada masyarakat agar
program bansos dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran
Ketidaktepatan dalam
pembagian bansos tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga
merugikan negara. Banyak uang negara yang seharusnya digunakan untuk membantu
masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab.
Oleh karena itu, pemerintah
harus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem distribusi bansos agar
dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang
membutuhkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbarui dan
memverifikasi data penerima bansos secara teratur, serta melakukan pendataan
ulang secara berkala.
Selain itu, perlu dilakukan
upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi
bansos, sehingga masyarakat dapat memantau dan melaporkan jika terjadi
ketidakadilan atau penyalahgunaan bantuan sosial.
Dalam situasi sulit seperti
pandemi Covid-19, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi masyarakat yang
belum terdaftar sebagai penerima bansos. Upaya seperti pendaftaran online atau
mobile registration dapat membantu memudahkan proses pendataan dan memastikan
bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan sosial secara tepat dan
adil.
Pembagian bansos yang tepat sasaran di kantong kemiskinan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membantu memperkuat sistem proteksi sosial negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa distribusi bansos benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. ***
