Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendidik, Pimpinan ...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendidik, Pimpinan PAUD/TK dan Stakeholder Pendidikan se-Kota Subulussalam di ruang rapat Kantor Arsip dan Perpustakaan setempat, Rabu (5/12).
Sebanyak 30-an peserta perwakilan dari puluhan Pimpinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam lima kecamatan di sana pada sesi dialog dan diskusi dipimpin Komisioner MPD, Jaminuddin B, S.PdI dan Rahmawaty Aida Putri, SE, Ak secara umum mengungkapkan keprihatinan para guru PAUD/TK terkait insentif di luar kewajaran. Mirisnya lagi, mereka mengaku kalau untuk tahun 2018 tidak menerima upah. Adanya dana desa yang bergulir setiap tahun ke desa-desa, mereka berharap ada kebijakan kepala desa atau pimpinan daerah agar mengalokasikan sebagian dana desa untuk para guru PAUD/TK yang disebutkan hampir sudah ada di setiap desa.
Persoalan lain, kondisi sejumlah bangunan masih memprihatinkan, bahkan nyaris menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Adanya sejumlah guru yang sudah mengabdi 10 tahun lebih, berharap bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Seperti dilaporkan Ketua MPD, Jaminuddin dihadapan Wakil Wali Kota, Salmaza dan Ketua Gabungan Organisasi Pembinaan Taman Kanak-Kanak indonesia (GOBTKI), Cut Adawiyah, rakor perdana terkat dilatarbelakangi banyaknya persoalan dihadapi unsur Guru PAUD/TK, baik sarana, prasarana dan persoalan klasik insentif para guru.
Dikatakan, 35 dari 385 guru TK yang sudah PNS di sana dinilai tidak seimbang dengan tiga unit TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) berstatus negeri sejak 2013, sehingga pemerintah diharapkan bisa menambah TK DWP di sana tahun mendatang.
Ditambahkan, dari 35 PNS, 22 diantaranya sudah bersertifikasi ditambah satu non-PNS. Sisanya, 350 murni honor meski beberapa diantaranya K2 dan tidak ada guru kontrak. "Persoalan ini akan menjadi dilema jika tidak mendapat respon dan perhatian maksimal dari pemerintah," tandas Jamin berharap Wakil Wali Kota, Salmaza mencari solusi.
Soal 17 TK yang pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disebutkan belum jelas realisasinya dan berharap 2019 ada penegerian TK DWP setiap kecamatan.
Minta Ketua MPD mendata dan mengakomodir persoalan PAUD/TK, Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP dalam arahannya berjanji akan berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru terkait, tak kecuali penegerian sejumlah TK DWP.
Di sisi lain, Salmaza mengajak semua guru PAUD/TK menyatukan suara dan tekad untuk memberikan yang terbaik buat anak didik dan Kota Subulussalam serta tegaskan, persoalan masa lalu tak perlu diungkit-ungkit karena akan menjadi sandungan dalam menebar kebaikan.
Dalam sambutannya, Salmaza nyaris mengusir salah seorang tenaga honor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang semula dia ketahui mewakili kepala dinas. "Adek silakan saja ke luar, acara seperti ini kok diwakilkan tenaga honorer, tak wajar," keras Salamaza, meski yang bersangkutan batal ke luar karena pastikan bukan mewakili kepala dinas.
Hadir di sana Plt. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan, Misdar, Kepala Sekretariat MPD, Jamal Kombih dan unsur staf/komisioner MPD serta undangan lain. [] L24-013 (Khairul)
 |
Foto : Wakil Wali Kota
Subulussalam, Drs. Salmaza, MAP memberi arahan pada gelar Rakor Tenaga
Pendidik, Pimpinan PAUD/TK dan Stakeholder Pendidikan, Rabu (5/12)
|
Persoalan lain, kondisi sejumlah bangunan masih memprihatinkan, bahkan nyaris menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Adanya sejumlah guru yang sudah mengabdi 10 tahun lebih, berharap bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Seperti dilaporkan Ketua MPD, Jaminuddin dihadapan Wakil Wali Kota, Salmaza dan Ketua Gabungan Organisasi Pembinaan Taman Kanak-Kanak indonesia (GOBTKI), Cut Adawiyah, rakor perdana terkat dilatarbelakangi banyaknya persoalan dihadapi unsur Guru PAUD/TK, baik sarana, prasarana dan persoalan klasik insentif para guru.
Dikatakan, 35 dari 385 guru TK yang sudah PNS di sana dinilai tidak seimbang dengan tiga unit TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) berstatus negeri sejak 2013, sehingga pemerintah diharapkan bisa menambah TK DWP di sana tahun mendatang.
Ditambahkan, dari 35 PNS, 22 diantaranya sudah bersertifikasi ditambah satu non-PNS. Sisanya, 350 murni honor meski beberapa diantaranya K2 dan tidak ada guru kontrak. "Persoalan ini akan menjadi dilema jika tidak mendapat respon dan perhatian maksimal dari pemerintah," tandas Jamin berharap Wakil Wali Kota, Salmaza mencari solusi.
Soal 17 TK yang pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan setempat, disebutkan belum jelas realisasinya dan berharap 2019 ada penegerian TK DWP setiap kecamatan.
Minta Ketua MPD mendata dan mengakomodir persoalan PAUD/TK, Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP dalam arahannya berjanji akan berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru terkait, tak kecuali penegerian sejumlah TK DWP.
Di sisi lain, Salmaza mengajak semua guru PAUD/TK menyatukan suara dan tekad untuk memberikan yang terbaik buat anak didik dan Kota Subulussalam serta tegaskan, persoalan masa lalu tak perlu diungkit-ungkit karena akan menjadi sandungan dalam menebar kebaikan.
Dalam sambutannya, Salmaza nyaris mengusir salah seorang tenaga honor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang semula dia ketahui mewakili kepala dinas. "Adek silakan saja ke luar, acara seperti ini kok diwakilkan tenaga honorer, tak wajar," keras Salamaza, meski yang bersangkutan batal ke luar karena pastikan bukan mewakili kepala dinas.
Hadir di sana Plt. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan, Misdar, Kepala Sekretariat MPD, Jamal Kombih dan unsur staf/komisioner MPD serta undangan lain. [] L24-013 (Khairul)
