Lentera 24.com | DELISERDANG -- Ratusan buruh yang tergabung didalam Badan Pengurus Pekerja Buruh Bersatu Deliserdang (BP.PBB- DS) melaksan...
Lentera24.com | DELISERDANG -- Ratusan buruh yang tergabung didalam Badan Pengurus Pekerja Buruh Bersatu Deliserdang (BP.PBB- DS) melaksanakan demo di Kantor Bupati Deliserdang pada Selasa (7/11).
Sebelum melaksanakan demo, para buruh terlebih dulu melakukang sweeping ke perusahaan atau pabrik yang berada di Tanjung Morawa atau sekitarnya. Setelah melakukan sweping, ratusan buruh ini pun berkumpul di Lapangan Garuda Tanjung Morawa untuk selanjutnya bergerak menuju Kantor Bupati Deliserdang. Saat tiba di depan Lapangan KB, Lubuk Pakam ratusan buruh melakukan long march hingga ke Kantor Bupati Deliserdang.
Tiba di depan Kantor Bupati Deliserdang , ratusan buruh harus kecewa karena pintu gerbang Kantor Bupati Deliserdang ditutup dan dijaga ketat ratusan personil kepolisian dan Sat Pol PP Deliserdang. Ratusan buruh meminta agar pintu gerbang dibuka dan mereka diizinkan masuk ke dalam.
“Buka gerbangnya, kami jamin tidak akan rusuh. Kami datang dengan damai," teriak buruh. Namun permintaan buruh ini tidak diindahkan petugas keamanan
Akhirnya ratusan buruh melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka dari luar gerbang Kantor Bupati Deliserdang. “Negeri ini kaya tapi hanya mampu memberi upah murah kepada buruhnya. Negri ini maju karena buruh, tidak pantas buruh dikasih upah murah. Kami minta upah layak untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari", ujar buruh.
Dalam aksinya buruh menuntut agar UMK Deliserdang Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp 3,1 juta dari Rp 2.491.618 UMK Deliserdang Tahun 2017.
“Cabut PP No 78 Tahun 2015 yang tidak berpihak kepada buruh," tegas buruh serentak.
Ratusan buruh ini juga menuntut agar outsourching dan buruh kontrak dihapuskan, evaluasi keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Deliserdang serta evaluasi PLT Kadisnaker Kabupaten Deliserdang.
Ratusan buruh juga meminta agar Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menemui buruh.
“Kami tidak mau jika yang menerima Asisten dan Plt Kadisnaker, jika Bupati berhalangan maka masih ada Wakil Bupati dan Sekda. Kami hanya mau jika yang menerima bisa mengambil keputusan," pungkas buruh.
Ratusan buruh mengancam jika Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemuai mereka, maka buruh akan memboikot Ashari Tambunan dalam Pilkada Tahun 2018 nanti.
Ketua FSPMI Deliserdang Rian Sinaga kepada wartawan menegaskan kekecewaan mereka karena Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemui buruh.
“Kami (buruh) kecewa dengan Bupati Deliserdang yang tidak menemui kami padahal surat pemberitahuan demo sudah kami sampaikan tiga hari sebelumnya. Seharusnya orang-orang Bupati dapat mengkoordinir agar Bupati bisa menemui buruh,” tegas Rian Sinaga.
Meski pun begitu, lanjut Rian Sinaga, buruh akan tetap melakukan aksi demo sebelum tanggal 27 November 2017.
“Kami tetap akan kawal penetapan UMK Deliserdang Tahun 2018, jika ditetapkan berdasarkan PP 78 Tahun 2015 kami akan melakukan perlawanan,” ujarnya.
Ratusan buruh ini juga melakukan aksi di Kantor DPRD Deliserdang. Setelah melakukan aksi di Kantor DPRD Deliserdang ratusan buruh ini pun membubarkan diri. [] L24-KABULAN
Sebelum melaksanakan demo, para buruh terlebih dulu melakukang sweeping ke perusahaan atau pabrik yang berada di Tanjung Morawa atau sekitarnya. Setelah melakukan sweping, ratusan buruh ini pun berkumpul di Lapangan Garuda Tanjung Morawa untuk selanjutnya bergerak menuju Kantor Bupati Deliserdang. Saat tiba di depan Lapangan KB, Lubuk Pakam ratusan buruh melakukan long march hingga ke Kantor Bupati Deliserdang.
Tiba di depan Kantor Bupati Deliserdang , ratusan buruh harus kecewa karena pintu gerbang Kantor Bupati Deliserdang ditutup dan dijaga ketat ratusan personil kepolisian dan Sat Pol PP Deliserdang. Ratusan buruh meminta agar pintu gerbang dibuka dan mereka diizinkan masuk ke dalam.
“Buka gerbangnya, kami jamin tidak akan rusuh. Kami datang dengan damai," teriak buruh. Namun permintaan buruh ini tidak diindahkan petugas keamanan
Akhirnya ratusan buruh melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka dari luar gerbang Kantor Bupati Deliserdang. “Negeri ini kaya tapi hanya mampu memberi upah murah kepada buruhnya. Negri ini maju karena buruh, tidak pantas buruh dikasih upah murah. Kami minta upah layak untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari", ujar buruh.
Dalam aksinya buruh menuntut agar UMK Deliserdang Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp 3,1 juta dari Rp 2.491.618 UMK Deliserdang Tahun 2017.
“Cabut PP No 78 Tahun 2015 yang tidak berpihak kepada buruh," tegas buruh serentak.
Ratusan buruh ini juga menuntut agar outsourching dan buruh kontrak dihapuskan, evaluasi keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Deliserdang serta evaluasi PLT Kadisnaker Kabupaten Deliserdang.
Ratusan buruh juga meminta agar Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menemui buruh.
“Kami tidak mau jika yang menerima Asisten dan Plt Kadisnaker, jika Bupati berhalangan maka masih ada Wakil Bupati dan Sekda. Kami hanya mau jika yang menerima bisa mengambil keputusan," pungkas buruh.
Ratusan buruh mengancam jika Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemuai mereka, maka buruh akan memboikot Ashari Tambunan dalam Pilkada Tahun 2018 nanti.
Ketua FSPMI Deliserdang Rian Sinaga kepada wartawan menegaskan kekecewaan mereka karena Bupati Deliserdang Ashari Tambunan tidak menemui buruh.
“Kami (buruh) kecewa dengan Bupati Deliserdang yang tidak menemui kami padahal surat pemberitahuan demo sudah kami sampaikan tiga hari sebelumnya. Seharusnya orang-orang Bupati dapat mengkoordinir agar Bupati bisa menemui buruh,” tegas Rian Sinaga.
Meski pun begitu, lanjut Rian Sinaga, buruh akan tetap melakukan aksi demo sebelum tanggal 27 November 2017.
“Kami tetap akan kawal penetapan UMK Deliserdang Tahun 2018, jika ditetapkan berdasarkan PP 78 Tahun 2015 kami akan melakukan perlawanan,” ujarnya.
Ratusan buruh ini juga melakukan aksi di Kantor DPRD Deliserdang. Setelah melakukan aksi di Kantor DPRD Deliserdang ratusan buruh ini pun membubarkan diri. [] L24-KABULAN
