Anggota DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati Drs H Abdul Latief mengganti kepala SKPK yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya denga...
Anggota DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati Drs H Abdul Latief mengganti
kepala SKPK yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan
baik. Karena hingga kini pemasukan PAD semakin merosot.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang, Ir HT Rusli dalam penyampaian pendapat Banggar dewan terhadap rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang 2011 pada sidang paripurna, Senin (23/7) mengatakan, berdasarkan rincian laporan pertanggungjawaban APBK Tamiang 2011, PAD Tamiang ditargetkan sebesar Rp 28.6 miliar, realisasinya hanya Rp 14,9 miliar (52,13 persen).
Kondisi ini sebut Rusli, menandakan kurangnya perencanaan dan lemahnya kinerja SKPK terhadap pencapaian PAD. “Salah satu lemahnya kinerja instansi yaitu terkait pada pengutipan BPHTB,”ujarnya. BPHTB pada ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah daerah tidak dilakukan pungutan antara lain, pada pembebasan tanah politeknik, pembebasan tanah dua jalur dan pembebasan tanah jalan elak.
Selanjutnya, pada sektor perkebunan juga belum digali potensi PAD secara maksimal, dari target PAD tahun 2011 Rp 884.000.000 sampai saat ini baru terealisasi hanya 0,762 persen. “Ini menandakan SKPK tersebut lemah dalam menggali potensi PAD khusunya dari sumbangan pihak ketiga,” ujarnya lagi.
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan hambatan tersebut, bupati berperan penting dalam membuat keputusan terkait kepentingan daerah. “Bagi SKPK yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya agar diganti dengan yang mampu dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun Aceh Tamiang yang sejalan dengan visi misi bupati,” tegas Rusli.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman yang memimpin rapat paripuran tersebut mengatakan, pendapat badan anggaran yang disampaikan akan diserahkan kepada anggota dewan di fraksi masing-masing sebagai bahan penyusunan pendapat akhir fraksi yang akan disampaikan dua hari mendatang. | M. Nasir, Serambinews
Juru Bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang, Ir HT Rusli dalam penyampaian pendapat Banggar dewan terhadap rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang 2011 pada sidang paripurna, Senin (23/7) mengatakan, berdasarkan rincian laporan pertanggungjawaban APBK Tamiang 2011, PAD Tamiang ditargetkan sebesar Rp 28.6 miliar, realisasinya hanya Rp 14,9 miliar (52,13 persen).
Kondisi ini sebut Rusli, menandakan kurangnya perencanaan dan lemahnya kinerja SKPK terhadap pencapaian PAD. “Salah satu lemahnya kinerja instansi yaitu terkait pada pengutipan BPHTB,”ujarnya. BPHTB pada ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah daerah tidak dilakukan pungutan antara lain, pada pembebasan tanah politeknik, pembebasan tanah dua jalur dan pembebasan tanah jalan elak.
Selanjutnya, pada sektor perkebunan juga belum digali potensi PAD secara maksimal, dari target PAD tahun 2011 Rp 884.000.000 sampai saat ini baru terealisasi hanya 0,762 persen. “Ini menandakan SKPK tersebut lemah dalam menggali potensi PAD khusunya dari sumbangan pihak ketiga,” ujarnya lagi.
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan hambatan tersebut, bupati berperan penting dalam membuat keputusan terkait kepentingan daerah. “Bagi SKPK yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya agar diganti dengan yang mampu dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun Aceh Tamiang yang sejalan dengan visi misi bupati,” tegas Rusli.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman yang memimpin rapat paripuran tersebut mengatakan, pendapat badan anggaran yang disampaikan akan diserahkan kepada anggota dewan di fraksi masing-masing sebagai bahan penyusunan pendapat akhir fraksi yang akan disampaikan dua hari mendatang. | M. Nasir, Serambinews
