Oleh Tri Oktavia Ramadhani Kelas: 3B NIM: 2481040048 Mata Kuliah: Dasar-dasar Ilmu Politik Dosen Pengampu: Wisnu Hatami M. Pd. Tadris IPS...
Lentera24.com - Politik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ia hadir bukan hanya di ruang kekuasaan para pejabat atau elit, tetapi juga menyentuh banyak aspek keseharian, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja. Karena itu, memahami dasar politik menjadi penting agar masyarakat tahu bagaimana kekuasaan dijalankan dan apakah negara benar-benar berpihak kepada rakyatnya.Dasar politik berperan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum menjadi ukuran untuk menilai apakah kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan negara atau justru menjauh dari kepentingan publik. Tanpa pemahaman yang utuh, politik hanya akan tampak sebagai perebutan kursi kekuasaan semata, sementara kebutuhan masyarakat terabaikan.
Namun, memahami dasar politik saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kesadaran kritis masyarakat agar mampu menilai, mempertanyakan, bahkan mengoreksi kebijakan yang tidak adil. Tanpa kesadaran kritis, politik mudah dimainkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, jika pemahaman dasar politik dipadukan dengan kesadaran kritis, masyarakat akan lebih berdaya sebagai pengawal jalannya politik sehingga benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama.
Hal ini juga relevan dengan kondisi di Kota Cirebon, yang dikenal sebagai kota pesisir sekaligus pusat perdagangan dan budaya di Jawa Barat. Dinamika politik di kota ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya pesisir, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman dasar politik dan kesadaran kritis masyarakat Kota Cirebon menjadi penting, agar mereka tidak sekadar menjadi penonton, melainkan ikut berperan aktif dalam memastikan jalannya politik berpihak pada kepentingan rakyat.
A. Makna Dasar Politik
Dasar politik pada hakikatnya merupakan fondasi yang menopang jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berisi seperangkat prinsip yang menjadi pedoman, mulai dari keadilan, demokrasi, partisipasi rakyat, hingga penghormatan terhadap hukum. Prinsip-prinsip ini hadir agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pemahaman yang baik terhadap dasar politik akan membantu masyarakat menilai arah dan kualitas kebijakan pemerintah. Misalnya, ketika sebuah aturan dibuat, masyarakat dapat mengukur apakah aturan tersebut benar-benar mewujudkan rasa keadilan, membuka ruang partisipasi, serta menjaga hak-hak warga negara. Dengan begitu, politik tidak lagi dipandang sebagai ruang yang jauh dari rakyat, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih baik.
Lebih dari itu, dasar politik juga berfungsi sebagai pengikat antara rakyat dan negara. Tanpa dasar politik yang kuat, hubungan keduanya mudah rapuh dan rawan dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir pihak. Sebaliknya, dengan dasar yang jelas, masyarakat memiliki pegangan untuk mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai tujuan bernegara, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.
B. Kesadaran Kritis dalam Masyarakat Kota Cirebon
Kesadaran kritis merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya demokrasi. Masyarakat yang sadar politik tidak berhenti hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah, melainkan berusaha menimbang, mengkaji, serta menilai apakah suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan kepentingan bersama. Dengan sikap demikian, warga Kota Cirebon tidak larut dalam kepasifan, tetapi mampu menilai secara objektif manfaat dan risiko dari setiap keputusan. Kesadaran semacam ini menjadi pengaman agar kekuasaan tidak dipakai secara sewenang-wenang.
Selain itu, kesadaran kritis menjadikan masyarakat lebih berani bersuara ketika melihat adanya ketidakadilan. Misalnya, saat muncul kebijakan yang menguntungkan sebagian kelompok namun justru memberatkan masyarakat kecil, warga yang kritis biasanya akan menyampaikan penolakan. Suara mereka bisa muncul lewat diskusi publik, media sosial, atau aksi damai di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa politik sejatinya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan rakyat. Politik justru hadir dalam urusan sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dengan kesadaran kritis, masyarakat bisa menjaga hak-haknya sekaligus menuntut transparansi dari pemerintah.
Di Kota Cirebon, hal tersebut tercermin dari sikap masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik pada tahun 2025. Berbagai kelompok mulai dari mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil ikut menyuarakan keberatan melalui aksi demonstrasi dan forum diskusi. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam, tetapi terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dari sini terlihat bahwa pemahaman terhadap dasar politik mampu melahirkan kesadaran kritis, dan kesadaran kritis pada akhirnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan keputusan pemerintah.
C. Hubungan Dasar Politik dan Kesadaran Kritis di Masyarakat Kota Cirebon
Dasar politik tanpa kesadaran kritis hanya akan melahirkan warga yang pasrah menerima keadaan, sementara kesadaran kritis tanpa dasar politik berisiko menjadikan masyarakat mudah terseret emosi dan provokasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena menjadi fondasi agar demokrasi di Kota Cirebon tidak berhenti pada slogan. Dasar politik memberi arah melalui prinsip keadilan dan partisipasi, sedangkan kesadaran kritis menentukan apakah prinsip itu dijalankan dengan nyata atau hanya menjadi hiasan retorika para elite.
Kita bisa melihat contohnya dalam dinamika masyarakat Cirebon. Misalnya, ketika warga menolak kebijakan yang dianggap merugikan, mereka tidak sekadar mengeluh atau bersuara di warung kopi, tetapi mulai berani berdialog dengan pemerintah kota, menyuarakan aspirasi melalui forum musyawarah, bahkan memanfaatkan media sosial untuk mengkritisi kebijakan. Kritik yang lahir dari kesadaran kritis ini bukan sekadar amarah, melainkan bagian dari tanggung jawab warga sebagai subjek demokrasi.
Fenomena semakin menarik ketika ada kolaborasi antara tokoh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis lokal yang mendorong isu-isu publik sampai ke ruang kebijakan. Mereka menjadi jembatan agar suara masyarakat tidak berhenti di jalanan atau ruang obrolan kecil, tetapi benar-benar terdengar oleh pengambil keputusan. Dari sini kita bisa belajar bahwa demokrasi di Cirebon hanya akan hidup bila dasar politik berjalan seiring dengan kesadaran kritis masyarakatnya. Tanpa itu, warga hanya akan menjadi penonton dalam panggung politik yang dimainkan segelintir orang.
D. Tantangan dan Harapan
Tantangan:
1. Rendahnya Literasi Politik
Banyak masyarakat Kota Cirebon yang masih belum memahami prinsip dasar demokrasi, hak politik, maupun mekanisme kebijakan publik. Akibatnya, mereka cenderung bersikap pasif dan mengikuti arus tanpa bisa menilai apakah sebuah kebijakan menguntungkan rakyat atau justru merugikan. Kondisi ini membuat elite politik lebih mudah mengarahkan opini sesuai kepentingannya tanpa ada kontrol yang kuat dari masyarakat.
2. Merebaknya Informasi Menyesatkan (Hoaks)
Arus informasi di media sosial bergerak sangat cepat, namun tidak selalu seimbang dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenarannya. Hal ini membuat berita palsu mudah dipercaya dan sering memicu perpecahan. Hoaks politik bahkan kerap dijadikan alat untuk membangun citra positif atau menjatuhkan lawan politik, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi dan menumpulkan daya kritis masyarakat.
3. Kurangnya Budaya Dialog yang Sehat
Ruang publik sering kali diwarnai perdebatan yang emosional dan personal, bukan pada substansi masalah. Alih-alih menghadirkan pertukaran gagasan yang mencerahkan, diskusi justru berubah menjadi ajang sindir-menyindir atau ujaran kebencian. Situasi ini menghambat lahirnya solusi bersama karena masyarakat lebih sibuk membela kelompok atau figur tertentu daripada membicarakan kepentingan bersama.
4. Dominasi Kepentingan Politik Praktis
Masyarakat masih sering dijadikan sekadar objek mobilisasi, terutama menjelang pemilu atau aksi massa. Mereka diarahkan untuk mengikuti instruksi elite, bukan diberdayakan agar memahami politik secara kritis. Akibatnya, kritik masyarakat kehilangan arah dan mudah dipolitisasi, sementara kesadaran kritis yang seharusnya tumbuh mandiri tergantikan oleh kepentingan pragmatis jangka pendek.
Harapan:
1. Meningkatkan Pendidikan Politik
Pendidikan politik menjadi kunci untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Dengan pemahaman yang cukup mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme demokrasi, masyarakat tidak akan mudah dimanipulasi. Pendidikan ini bisa ditempuh lewat jalur formal, seminar, maupun program literasi digital yang mengajarkan warga menilai kebijakan secara objektif.
2. Mendorong Diskusi Publik yang Sehat
Masyarakat perlu terbiasa dengan ruang dialog terbuka, rasional, dan argumentatif. Jika budaya diskusi sehat tumbuh, kritik tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian penting dari demokrasi. Forum di kampus, komunitas, hingga media massa dapat menjadi sarana untuk menguji kebijakan sekaligus mencari solusi bersama tanpa konflik emosional.
3. Mengoptimalkan Peran Generasi Muda
Generasi muda memiliki energi, akses teknologi, serta kreativitas yang dapat mendorong lahirnya kesadaran kritis. Melalui kampanye digital, riset independen, maupun gerakan sosial, mahasiswa dan komunitas muda bisa mengangkat isu-isu yang jarang diperhatikan agar lebih dikenal publik. Kehadiran mereka menjadi motor penting bagi perubahan sosial dan politik.
4. Kolaborasi antara Tokoh Politik dan Akademisi
Agar kritik masyarakat tidak berhenti pada wacana, dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh politik dan akademisi. Tokoh politik yang berpihak pada rakyat dapat menjadi penyambung aspirasi, sementara akademisi memberikan analisis kritis dan landasan ilmiah. Kerja sama ini dapat membuat suara masyarakat lebih terarah sekaligus berpeluang memengaruhi kebijakan nyata.
Penutup
Politik sejatinya bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi fondasi penting yang menentukan arah kehidupan masyarakat, termasuk di Kota Cirebon. Prinsip dasar politik seperti keadilan, demokrasi, partisipasi, dan supremasi hukum perlu dipahami secara menyeluruh agar warga tidak terjebak dalam sikap pasif atau menerima begitu saja kebijakan yang merugikan. Dengan pemahaman politik yang benar, masyarakat mampu menilai, mengawasi, sekaligus memperjuangkan kepentingan bersama secara kritis.
Namun, membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat bukan perkara mudah. Rendahnya literasi politik, lemahnya budaya dialog, dan maraknya informasi menyesatkan masih menjadi tantangan besar. Meski demikian, peluang tetap terbuka melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, ruang diskusi publik yang sehat, serta keterlibatan generasi muda yang lebih melek informasi.
Jika dasar politik yang kokoh dipadukan dengan kesadaran kritis masyarakat, maka politik di Kota Cirebon dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar arena perebutan kepentingan sesaat. Inilah langkah nyata menuju kehidupan demokrasi yang lebih sehat, berdaya, dan berpihak pada rakyat.(*)
