“BPK Perwakilan Aceh telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2011 kepada 11 pimpina...
“BPK Perwakilan Aceh telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2011 kepada 11 pimpinan daerah, dua diantaranya meraih opini WTP dan sembilan lainnya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Tortama KN V BPK RI Bambang Pamungkas di Banda Aceh Jumat [01/06].
Didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh Arif Agus, ia menyebutkan sembilan kabupaten/kota yang meraih WDP itu yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Gayo Lues dan Kota Subulussalam.
“BPK menilai masih terdapat beberapa kelemahan dalam LKPD di sembilan Kabupaten/kota itu. Kelemahan itu harus dibenahi jika ingin mendapat predikat WTP ditahun mendatang.” katanya.
Bambang Pamungkas meminta sembilan daerah yang mendapat opini WDP itu untuk segera menyusun rencana aksi perbaikan laporan keuangan. Menurutnya, tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan dengan menggunakan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Selanjutnya didasari kecukupan pengungkapan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang. ”Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK dapat memberikan empat jenis opini yakni WTP, WDP, Tidak Wajar (WT) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),” kata Bambang.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh. Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya juga meraih predikat opini WTP, kata Bambang Pamungkas.| Antara
