Lentera24.com | ACEH TAMIANG — Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir di MIN 5 Aceh Tamiang, Desa Meuku Sa,...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG — Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir di MIN 5 Aceh Tamiang, Desa Meuku Sa, Kecamatan Banda Mulia, benar-benar amburadul. Betapa tidak, proyek di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (PT WIKA) yang digarap melalui tangan ketiga alias vendor ini berjalan tanpa pengawasan ketat, tidak kompeten, dan diduga kuat hanya mencari untung di atas penderitaan dunia pendidikan.
Akibat ulah vendor yang diduga tidak memenuhi kualifikasi teknis dan bekerja di luar kesepakatan awal (MC 0), sebanyak 520 siswa kini terlantar. Mereka terpaksa mengungsi dan menumpang belajar di tempat seadanya—mulai dari kantor kemukiman, TPQ, hingga sekolah lain—lantaran ruang kelas mereka dirusak tanpa kejelasan penyelesaian.
Borok proyek ambisius berkedok renovasi ini terbongkar ketika Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melakukan sidak mendadak ke lokasi pada Rabu (2/9/2026). Sidak ini merupakan respons cepat atas surat pengaduan resmi bernomor B-200/Mi.01.11.03/PP.00.4/08/2026 yang dilayangkan oleh Kepala MIN 5 Aceh Tamiang Musalamina, S.Ag, Ketua Komite Madrasah Adi Syahputra, dan Kepala Mukim Teulaga Meuku Buchari Muslim.
Di lapangan, para wakil rakyat dihadapkan pada pemandangan yang memancing amarah. Poin-poin vital yang disepakati sejak awal—seperti perbaikan pondasi retak dan patah, penambahan kolom praktis, peninggian dinding bata, peninggian lantai, hingga penggantian rangka atap kayu lapuk menjadi baja ringan—dikesampingkan begitu saja oleh sang vendor.
Ketua Komisi IV DPRK Aceh Tamiang, Syarifuddin, tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya melihat hasil kerja yang jauh dari standar kelayakan teknis tersebut.
"Kita melihat langsung, pada bagian yang mengalami keretakan tidak diperbaiki. Bagian lantai dan dinding yang seharusnya ditinggikan juga tidak dikerjakan. Malahan yang dikerjakan hanya mengganti seng atapnya saja dan masih menggunakan bahan kayu lama," cecar Syarifuddin tajam.
Ironisnya, alih-alih memperbaiki struktur yang rusak akibat banjir, vendor justru merusak bagian bangunan yang masih kokoh. Dinding yang semula sudah ber keramik rapi malah dihancurkan hanya untuk diplester dan dicat ulang demi mengejar progres fisik semu.
"Bagian dinding ini masih bagus, kenapa harus dibongkar, kecuali ada pekerjaan peninggian bagian dinding!" bentak Syarifuddin geram.
Kecurigaan dewan terhadap tidak kompetennya vendor kian memuncak tatkala anggota Komisi IV, Hajarul Aswat, mendapati fakta bahwa pihak sekolah sama sekali tidak pernah memegang dokumen perencanaan (blueprint) atau berkas teknis apapun dari pelaksana proyek. Sebuah tindakan ceroboh yang menunjukkan bahwa PT WIKA dan vendor penunjukannya bekerja secara amatiran tanpa koordinasi dan transparansi.
Sementara proyek mangkrak dengan pola kerja yang ngawur, pihak yang paling dizalimi adalah anak-anak didik. Komite Madrasah, Adi Syahputra, mengungkapkan bahwa pembongkaran paksa terhadap sembilan ruang kelas sejak dua pekan lalu telah melumpuhkan total aktivitas sekolah.
"Bayangkan bila terus berlarut-larut, peserta didik tidak bisa belajar dengan nyaman di tempat-tempat yang digunakan sementara ini," keluh Adi dengan nada penuh kekecewaan terhadap minimnya empati dan respons dari pihak PT WIKA.
Melihat karut-marut yang mengorbankan masa depan ratusan siswa ini, Komisi IV DPRK Aceh Tamiang memastikan tidak akan tinggal diam. Pihaknya mendesak agar manajemen PT WIKA pusat beserta vendor pelaksana dipanggil segera untuk mempertanggungjawabkan standar kerja murahan yang telah mencoreng dunia pendidikan di Aceh Tamiang. Negara menggelontorkan anggaran besar bukan untuk dikerjakan secara asal-asalan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.[]L24.Sai
