Lentera24.com | BANDA ACEH – Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Di saat masyarakat Kota Langsa sedang tertatih-tatih menghadapi hanta...
Lentera24.com | BANDA ACEH – Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Di saat masyarakat Kota Langsa sedang tertatih-tatih menghadapi hantaman bencana banjir yang merendam pemukiman dan merusak sendi ekonomi, anggaran publik bernilai fantastis justru diduga menjadi bancakan.
LSM Gadjah Puteh Darussalam secara resmi menggedor pintu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk melaporkan dugaan penyimpangan super-serius dalam program Pengadaan Seragam Sekolah Gratis Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025. Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ini diserahkan langsung kepada Kepala Kejati Aceh melalui Asisten Intelijen.
Proyek jumbo di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa yang menelan anggaran rakyat hingga Rp5,2 miliar ini dinilai penuh dengan aroma busuk kongkalikong, manipulasi, dan berpotensi besar merugikan keuangan daerah di tengah situasi masyarakat yang sedang kesusahan.
Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Said Zahirsyah, dengan nada geram menegaskan bahwa tindakan melaporkan kasus ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan panggilan moral di tengah bencana yang melanda hilir mudik warga Langsa.
"Rakyat kita sedang kesusahan akibat banjir, rumah mereka terendam, anak-anak sekolah kehilangan banyak hal. Namun di sisi lain, anggaran Rp5,2 miliar yang seharusnya menjadi angin segar bagi orang tua siswa, justru diduga dikelola dengan serampangan dan penuh kejanggalan. Kami minta Kejati Aceh mengusut tuntas tanpa pandang bulu!" tegas Said.
7 Dosa Besar Proyek Seragam Rp5,2 Miliar yang Dibongkar Gadjah Puteh:
Dalam dokumen laporannya, Gadjah Puteh menguliti sedikitnya tujuh poin krusial dugaan penyimpangan yang dinilai sangat kasat mata:
Asal-Asalan dan Salah Ukuran: Perencanaan dinilai tidak berbasis data riil lapangan. Akibatnya, banyak siswa miskin yang menerima baju dengan ukuran yang tidak sesuai (kebesaran atau kekecilan). Sebuah bentuk pemborosan anggaran yang fatal.
Proyek Kilat Penuh Kecurigaan: Proyek senilai miliaran ini dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Pola ini memicu kecurigaan kuat adanya "pengondisian" pemenang sejak awal sehingga perencanaan dan kualitas diabaikan.
Aroma Penipuan Spesifikasi (Pabrikan vs Jahitan): Anggaran dirancang untuk seragam yang dijahit custom sesuai ukuran tubuh siswa. Namun di lapangan, diduga kuat yang dibagikan adalah barang konveksi massal buatan pabrik yang harganya jauh lebih murah.
Permainan HPS (Mark-Up Harga): Terdapat selisih harga yang sangat signifikan (njomplang) antara nilai pengadaan dalam HPS dengan harga pasar sejenis. Indikasi penggelembungan harga (mark-up) demi meraup keuntungan pribadi sangat menyengat.
Monopoli Penyedia (Satu Vendor Sapu Bersih): Paket pengadaan seragam SD dan SMP yang totalnya di atas Rp5 miliar secara mencurigakan dimonopoli oleh perusahaan yang sama, yaitu CV DG. Hal ini mematikan pelaku usaha lokal dan mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat.
Pengawasan Mandul: Fungsi quality control dari dinas terkait dinilai mandul dan tutup mata, terbukti dengan lolosnya barang-barang berkualitas rendah dan salah ukuran ke tangan siswa.
Ketidakpedulian Sosial: Mengabaikan sensitivitas publik yang sedang berduka akibat bencana banjir dengan menyajikan realisasi proyek yang amburadul.
Mendesak Kejati Aceh Bergerak Cepat
Gadjah Puteh meminta Kejati Aceh tidak tinggal diam dan segera melakukan pemanggilan, pemeriksaan HPS, serta penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh aktor yang terlibat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa beserta rekanannya.
"Ini menyangkut hak anak-anak korbannya banjir yang butuh baju layak untuk sekolah, dan ini menyangkut uang rakyat. Kami berharap Jaksa bergerak profesional, independen, dan setajam silet dalam menguliti kasus ini. Jangan biarkan ada oknum yang menari-nari di atas penderitaan rakyat Langsa yang sedang kebanjiran," pungkas Said Zahirsyah.[]L24.Sai
