GOOD GOVERNANCE DALAM TATANAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Bayu Karunia Putra Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Lentera24...

Bayu Karunia Putra Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Lentera24.com -- Good Governance adalah sebuah prasyarat utama dalam mewujudkan berbagai bentuk aspirasi yang secara langsung timbul dari masyarakat untuk senantiasa dapat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa maupun negara. 

Dalam penerapan sistem good governance ini bahwa, pertanggungjawaban mengenai hal yang berkaitan dengan urusan yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan adanya, agar pada nantinya terkait proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, terutama di Indonesia dapat berlangsung sesuai dengan harapan pada sebelumnya. Dikarenakan, salah satu pilihan yang sangat strategis dalam menerapkan good governance di Indonesia dengan melalui proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Selain itu juga, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa, khusunya bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian bahwa, good governance menjadi visi dan misi bagi bangsa Indonesia, karena good governance itu dijadikan sebagai suatu prinsip yang mampu mengatur tatanan pemerintahan dengan melalui pada pelayanan publik yang dilakukan secara efektif, efisien, dan proses administrasinya yang memadai pada nantinya.

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi suatu hal yang sangat penting, terkhususnya pada proses penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik untuk senantiasa dapat meningkatkan kinerja dari aparatur negara. Karena, pemerintah telah merancang prinsip-prinsip good governance tersebut dengan sebaik-baiknya, agar nantinya dapat meningkatkan akan potensi dari perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik untuk kedepannya nanti terdapat, prinsip-prinsip dalam good governance seperti halnya pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, di mana prinsip ini digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan melalui prinsip-prinsip ini menjadikan elemen yang penting dalam pengembangan good governance, terutama bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, melalui penerapan good governance dalam tatanan pemerintahan di Indonesia senantiasa dapat memberikan dampak yang baik untuk kedepannya nanti.

Penerapan good governance dalam tatanan pemerintahan di Indonesia harus senantiasa didukung dengan prinsip-prinsip seperti halnya pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dikarenakan, prinsip ini pada nantinya akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dari sistem good govermance tersebut, terutama bagi bangsa Indonesia. Pertama, dapat dilihat dari prinsip akuntabilitas, di mana prinsip ini digunakan untuk pengembangan akan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat, dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam memberikan pelayanan publik bahwa, prinsip akuntabilitas ini harus senantiasa dapat memberikan pertanggungjawaban secara memuaskan dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam menyalurkan sebuah layanan kepada masyarakat. Karena, akuntabilitas ini menjadi kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala bentuk aktivitas kegiatan yang telah menjadi tanggungjawabnya sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Kedua, terkait dengan prinsip transparansi, di mana prinsip ini melalui proses pada jalur atau keleluasaan kepada semua masyarakat untuk mendapatkan berbagai bentuk informasi tentang proses penyelenggaraan pelaksanaan tatanan pemerintahan. Terutama, dalam hal menyampaikan informasi yang akurat yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam pemerintahan.
Upaya dalam memberikan informasi harus senantiasa diberikan secara maksimal. Selain itu juga, terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam transparansi seperti halnya pada adanya informasi yang mudah untuk dipahami dan diakses, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan keuangan, adanya laporan yang berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi organisasi, dan pedoman dalam menyebarkan berbagai bentuk informasi.

Ketiga, mengenai pada prinsip partisipasi, di mana prinsip ini dilakukan semata-mata sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam berbagai situasi kelompok yang mendorong untuk senantiasa dapat memberikan sumbangan terhadap tujuan dari kelompok dan membagi tanggungjawab secara bersama.

Terkait, dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk dapat menyalurkan berbagai pendapat sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian bahwa, partisipasi masyarakat memiliki potensi yang kuat di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang memberikan alternatif solusi untuk senantiasa dapat menangani masalah, upaya mengatasi masalah, keterlibatan secara langsung dari masyarakat dalam proses mengevaluasi berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Selain itu juga, partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance harus senantiasa dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan, dengan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, agar pada nantinya dapat membawa sistem good governance menjadi lebih baik untuk kedepannya, terutama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian bahwa, dengan adanya kehadiran dari ketiga prinsip ini, agar nantinya dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dari good governance, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, dengan melalui adanya penerapan good governance ini menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia itu menjadi lebih baik untuk kedepannya nanti. Maka dari itu, dengan berbagai banyak dukungan yang datang, agar pada nantinya penerapan good governance dalam tatanan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan harapan pada sebelumnya. []***