HIDE

GRID

GRID_STYLE

Post Snippets

FALSE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Transparansi Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan

Oleh : Bayu Karunia Putra* Foto : Bayu Karunia Putra Pada proses penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, transparansi harus senantiasa...

Oleh : Bayu Karunia Putra*

Foto : Bayu Karunia Putra

Pada proses penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, transparansi harus senantiasa mendapatkan perhatian yang penuh di setiap bidang kehidupan. Pasalnya transparansi mencerminkan tanggung jawab organisasi atas kebijakan dan tindakan yang dilakukannya. 

Transparansi mensyaratkan untuk saling menghormati dari kemampuan individu secara pantas, kesempatan untuk mengakses segala bentuk informasi secara leluasa, dan mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kaitannya dengan itu bahwa, problematika transparansi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk dicermati dengan bijak, dikarenakan pada fenomena saat ini terkait komunikasi pemerintahan yang seringkali mengabaikan relasi jabatan secara berjenjang dan transparansi komunikasi masih belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja instansi. 

Dari perspektif komunikasi bahwa, instansi telah meninggalkan sebuah persoalan tentang transparansi komunikasi birokrasi dalam pertanggungjawaban kinerjanya. Bahkan, transparansi komunikasi tidak terlihat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerjanya. Tindakan ini cenderung mengabaikan pada substansi pesan yang lebih luas untuk kedepannya. Oleh karena itu, transparansi menjadi nilai intrinsik demokrasi, yang senantiasa harus mampu dalam memberikan konsentrasi kebijakan informasi dan praktik keterbukaan informasi oleh pemerintah untuk dijalankan dalam kehidupan demokrasi. 

Dengan demikian bahwa, transparansi dibangun atas pijakan pada kebebasan arus informasi yang disediakan untuk senantiasa dapat dipahami dan dipantau. Melalui eksistensi kepemimpinan birokrasi dalam konteks pada komunikasi pemerintahan bahwa, pada nantinya kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi untuk mengajak orang lain, agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap instansi pemerintah senantiasa dapat melaksanakan prinsip-prinsip transparansi di berbagai aspek-aspek kehidupan.

Menciptakan transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan, baik itu dalam hal kinerja, anggaran, dan kebijakan komunikasi, maka perlu diperhatikan pada pilihan bentuk komunikasi secara tepat dan kompetensi komunikasi yang dimilikinya. Dikarenakan, penggunaan bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang tepat dapat untuk disesuaikan dengan frekuensi komunikasi dan dimensi komunikasi yang baik pada nantinya. 

Oleh karena itu, komunikasi yang digunakan dalam memberikan keterbukaan berkomunikasi, khususnya dalam birokrasi pemerintahan dengan melalui komunikasi internal dan eksternal. Dalam komunikasi internal, di mana bentuk komunikasinya lebih berfokus pada hubungan kerja. 

Transparansi yang dibawakan dalam lingkungan kerja birokrasi ini lebih mengedepankan pada dimensi relasi, seperti halnya dalam dimensi “Downward Communication” dan “Upward Communication” yang berlangsung secara berjenjang atau merujuk pada relasi jabatan. Dengan adanya relasi yang dibangun, nantinya dapat memberikan frekuensi komunikasi yang terbaik. 

Dengan demikian bahwa, komunikasi internal harus senantiasa mendapatkan perhatian yang lebih, agar pada nantinya kerja dari aparatur dapat memaksimalkan waktunya untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam intitusi. Umpan balik yang diberikan dalam komunikasi “Downward Communication” dan “Upward Communication” tentang kinerja yang dicapai dapat memberikan transparansi komunikasi yang berkualitas dalam peningkatan kinerja dan pengembangan institusi birokrasinya. Ditambah dengan adanya transparansi komunikasi yang kuat, maka seorang aparatur dinilai sangat loyal dan mampu bekerja secara tulus. Selanjutnya, dalam komunikasi eksternal, di mana transparansi kinerja yang bersifat eksternal telah menghasilkan berbagai bentuk gagasan-gagasan baru. Komunikasi yang berkaitan langsung dengan hasil-hasil dari adanya berbagai bentuk surat kabar, media cetak, dan media online telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan bahwa, komunikasi itu sendiri akan terbentuk pada aspek-aspek kebijakan komunikasinya. 

Oleh karena itu, birokrasi dalam menjalankan fungsi komunikasi publik secara transparan harus senantiasa mendapatkan perhatian utama di sebuah negara. Dengan demikian bahwa, transparansi informasi baik dalam komunikasi internal maupun eksternal telah memberikan banyak manfaat dalam keterbukaan informasi pada sistem birokrasi pemerintahan itu sendiri. Dapat dilihat dari implikasinya bahwa, tingginya transparansi informasi yang disampaikan langsung kepada khalayak publik dan itu telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek-aspek yang ada. Maka dari itu, komunikasi internal dan eksternal dijadikan sarana untuk senantiasa dapat memberikan keterbukaan informasi dalam sistem birokrasi pemerintahan tersebut.

Perpaduan antara komunikasi internal dan eksternal telah memberikan peranan yang sangat signifikan dalam aspek kinerja, anggaran, dan kebijakan komunikasi pada proses penyelenggaraan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Dapat dilihat dari adanya kebijakan komunikasi yang ditetapkan telah memberikan dampak positif untuk kedepannya. Dengan demikian bahwa, dalam menciptakan transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan, maka perlu untuk diperhatikan pada bentuk komunikasi yang tepat untuk digunakan. Oleh karena itu, bentuk komunikasi yang tepat dapat disesuaikan langsung dengan dimensi komunikasinya. Maka dari itu, komunikasi internal dan eksternal ini sangat tepat untuk digunakan dalam memberikan keterbukaan berkomunikasi dalam sistem birokrasi pemerintahan.

*Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan_Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik_Universitas Muhammadiyah Malang