Lentera 24.com | NEW DELHI -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka perang dagang baru dengan rencana mencabut perlakuan dagan...
Lentera24.com | NEW DELHI -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka perang dagang baru dengan rencana mencabut perlakuan dagang istimewa untuk India. Keistimewaan dagang itu berupa bebas bea masuk untuk produk-produk senilai USD5,6 miliar yang masuk ke AS dari India. Pencabutan itu pun akan mengakhiri keistimewaan tersebut.
India menyebut dampak langkah AS itu tak terlalu besar bagi New Delhi dan tidak akan membahas isu itu dalam perundingan antara kedua negara. Meski demikian, oposisi dapat memanfaatkan isu itu untuk mengecam Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menjelang pemilu tahun ini.
Trump berulang kali menyebut India untuk tarif dagang yang tinggi. Para pejabat perdagangan AS juga menjelaskan, pencabutan keistimewaan itu akan berlaku paling cepat 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan Pemerintah India. Langkah ini diambil Trump sebagai pelaksanaan janjinya untuk memangkas defisit perdagangan AS.
“Saya mengambil langkah ini karena setelah dialog intensif antara AS dan pemerintah India, saya telah menentukan bahwa India tidak menjamin AS bahwa mereka akan memberi akses adil dan masuk akal ke pasar India,” tutur Trump pada para pemimpin kongres dalam suratnya dilansir Reuters.
India merupakan penerima manfaat terbesar di dunia dari Sistem Preferensi Umum (GSP) sejak 1970-an dan mengakhiri partisipasi New Delhi menjadi langkah hukuman terkuat terhadap India sejak Trump menjabat presiden. Reuters bulan lalu melaporkan rencana AS tersebut saat Washington dan Beijing diperkirakan segera membuat kesepakatan untuk mencabut tarif AS pada produk China senilai USD200 miliar.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan pencabutan India dari GSP tidak akan berlaku paling cepat 60 hari setelah notifikasi. “Diskusi berlangsung dengan AS dan ikatan yang kuat dan baik, kita menghindari pembalasan tarif,” ungkap Menteri Perdagangan India Anup Wadhawan di New Delhi.
Menurut Wadhawan, perlakuan istimewa yang dinikmati India hanya memberi keuntungan tahunan USD190 juta. Sebanyak 3.700 produk masuk dalam perlakuan istimewa itu dan India hanya menggunakan konsesi untuk 1.784 produk. “Manfaat untuk industri itu rendah, tarif AS juga sudah rendah. GSP lebih sebagai simbolis dalam hubungan strategis, bukan dalam nilai,” kata pejabat Pemerintah India lainnya secara anonim.
Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India Ajay Sahai menjelaskan, produk-produk dalam bidang pertanian, maritim, dan kerajinan tangan menjadi ekspor India paling terpukul oleh rencana AS tersebut. Meski demikian, berita itu tak banyak mempengaruhi bursa saham India.
Pekan lalu, India menunda kenaikan tarif untuk beberapa produk impor dari AS hingga 1 April sebagai respons penolakan AS untuk mengecualikan India dari tarif baru untuk baja dan aluminium. Walau berdampak terbatas, pencabutan India dari GSP akan merugikan partai berkuasa nasionalis Hindu yang dipimpin Modi menjelang pemilu. “Ini dapat menjadi isu politik dalam pemilu tahun ini,” ujar pejabat India.
Hubungan Modi dengan Trump juga terbatas karena pertemuan keduanya lebih jarang dibandingkan antara Presiden China Xi Jinping dengan Trump. Hubungan dagang dengan AS memburuk setelah India mengadopsi aturan baru dalam e-commerce yang membatasi raksasa ritel internet, seperti Amazon.com Inc dan Flipkart yang didukung Walmart dalam berbisnis.
Kebijakan India itu setelah pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan kartu pembayaran global, seperti Mastercard Inc dan Visa Inc, untuk memindahkan data ke India dan menaikkan tarif untuk produk-produk elektronik dan smartphone. Pada 2017, AS memprotes keputusan India membatasi harga peralatan medis.
“India menerapkan sejumlah penghalang perdagangan yang menciptakan dampak negatif sangat serius pada perdagangan AS,” kata USTR yang memperkirakan AS mengalami defisit perdagangan barang dan jasa USD27,3 miliar dengan India pada 2017. “Meski komunikasi intensif, India gagal mengambil langkah-langkah penting untuk memenuhi kriteria GSP,” ungkap pernyataan USTR.
Menurut kelompok bisnis Konfederasi Industri India, ekspor terbesar India ke AS yang masuk dalam GSP pada 2017 adalah suku cadang kendaraan bermotor, ferro alloy, perhiasan logam mulia, batu bangunan, kabel dan kawat isolasi. “Beberapa industri dengan orientasi ekspor yang tinggi ke pasar AS akan terkena dampak, seperti farmasi atau tekstil,” kata Siddharth Sedani, kepala penasihat saham di broker Anand Rathi. [] SINDONEWS.COM
India menyebut dampak langkah AS itu tak terlalu besar bagi New Delhi dan tidak akan membahas isu itu dalam perundingan antara kedua negara. Meski demikian, oposisi dapat memanfaatkan isu itu untuk mengecam Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menjelang pemilu tahun ini.
Trump berulang kali menyebut India untuk tarif dagang yang tinggi. Para pejabat perdagangan AS juga menjelaskan, pencabutan keistimewaan itu akan berlaku paling cepat 60 hari setelah pemberitahuan ke Kongres dan Pemerintah India. Langkah ini diambil Trump sebagai pelaksanaan janjinya untuk memangkas defisit perdagangan AS.
“Saya mengambil langkah ini karena setelah dialog intensif antara AS dan pemerintah India, saya telah menentukan bahwa India tidak menjamin AS bahwa mereka akan memberi akses adil dan masuk akal ke pasar India,” tutur Trump pada para pemimpin kongres dalam suratnya dilansir Reuters.
India merupakan penerima manfaat terbesar di dunia dari Sistem Preferensi Umum (GSP) sejak 1970-an dan mengakhiri partisipasi New Delhi menjadi langkah hukuman terkuat terhadap India sejak Trump menjabat presiden. Reuters bulan lalu melaporkan rencana AS tersebut saat Washington dan Beijing diperkirakan segera membuat kesepakatan untuk mencabut tarif AS pada produk China senilai USD200 miliar.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan pencabutan India dari GSP tidak akan berlaku paling cepat 60 hari setelah notifikasi. “Diskusi berlangsung dengan AS dan ikatan yang kuat dan baik, kita menghindari pembalasan tarif,” ungkap Menteri Perdagangan India Anup Wadhawan di New Delhi.
Menurut Wadhawan, perlakuan istimewa yang dinikmati India hanya memberi keuntungan tahunan USD190 juta. Sebanyak 3.700 produk masuk dalam perlakuan istimewa itu dan India hanya menggunakan konsesi untuk 1.784 produk. “Manfaat untuk industri itu rendah, tarif AS juga sudah rendah. GSP lebih sebagai simbolis dalam hubungan strategis, bukan dalam nilai,” kata pejabat Pemerintah India lainnya secara anonim.
Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India Ajay Sahai menjelaskan, produk-produk dalam bidang pertanian, maritim, dan kerajinan tangan menjadi ekspor India paling terpukul oleh rencana AS tersebut. Meski demikian, berita itu tak banyak mempengaruhi bursa saham India.
Pekan lalu, India menunda kenaikan tarif untuk beberapa produk impor dari AS hingga 1 April sebagai respons penolakan AS untuk mengecualikan India dari tarif baru untuk baja dan aluminium. Walau berdampak terbatas, pencabutan India dari GSP akan merugikan partai berkuasa nasionalis Hindu yang dipimpin Modi menjelang pemilu. “Ini dapat menjadi isu politik dalam pemilu tahun ini,” ujar pejabat India.
Hubungan Modi dengan Trump juga terbatas karena pertemuan keduanya lebih jarang dibandingkan antara Presiden China Xi Jinping dengan Trump. Hubungan dagang dengan AS memburuk setelah India mengadopsi aturan baru dalam e-commerce yang membatasi raksasa ritel internet, seperti Amazon.com Inc dan Flipkart yang didukung Walmart dalam berbisnis.
Kebijakan India itu setelah pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan kartu pembayaran global, seperti Mastercard Inc dan Visa Inc, untuk memindahkan data ke India dan menaikkan tarif untuk produk-produk elektronik dan smartphone. Pada 2017, AS memprotes keputusan India membatasi harga peralatan medis.
“India menerapkan sejumlah penghalang perdagangan yang menciptakan dampak negatif sangat serius pada perdagangan AS,” kata USTR yang memperkirakan AS mengalami defisit perdagangan barang dan jasa USD27,3 miliar dengan India pada 2017. “Meski komunikasi intensif, India gagal mengambil langkah-langkah penting untuk memenuhi kriteria GSP,” ungkap pernyataan USTR.
Menurut kelompok bisnis Konfederasi Industri India, ekspor terbesar India ke AS yang masuk dalam GSP pada 2017 adalah suku cadang kendaraan bermotor, ferro alloy, perhiasan logam mulia, batu bangunan, kabel dan kawat isolasi. “Beberapa industri dengan orientasi ekspor yang tinggi ke pasar AS akan terkena dampak, seperti farmasi atau tekstil,” kata Siddharth Sedani, kepala penasihat saham di broker Anand Rathi. [] SINDONEWS.COM
