Foto : Ilustrasi/m-radarpena.com suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Realisasi pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten...
 |
| Foto : Ilustrasi/m-radarpena.com |
Informasi yang diperoleh MedanBisnis, Selasa (17/11), seratusan paket pekerjaan pengadaan langsung (PL) baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultan belum satupun dilaksanakan.
Sejumlah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tiga bidang pada Dinas PU Aceh Tamiang belum melakukan aktivitas pengendalian pekerjaan, dikarenakan belum menerima surat perintah penunjukan pelaksana pekerjaan.
Ironisnya, seluruh pejabat berwenang pada Dinas PU di antaranya kuasa pengguna anggaran (KPA) bidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya, ketiganya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) serta Plt Kadis PU Padiluk Taher, hingga saat ini belum kembali dari perjalananan dinas ke Batam.
"Seluruh KPA dan Plt Kadis belum kembali dari Batam. Mereka mengurus dana alokasi khusus di sana," ungkap salah seorang PPTK di bidang Bina Marga.
PPTK bidang Bina Marga Mahyuddin menjawab MedanBisnis mengatakan,
untuk pekerjaan PL sumber dana APBK Perubahan belum ada satu pun yang masuk untuk ditindaklanjuti. Bahkan hingga saat ini belum ada satu pekerjaan pun yang sudah dibuat kontrak kerjanya.
"Paket pekerjaan APBK Perubahan belum ada petunjuknya dari KPA," ujar Mahyuddin.
Penjabat pengadaan (fisik) Dinas PU Hendra Herdian mengatakan, untuk PL pekerjaan fisik belum menerima apapun yang berkaitan dengan proyek APBK Perubahan. Pihaknya selaku pejabat pengadaan, masih menunggu informasi dari tiga bidang yang berkenaan dengan dokumen pengadaan.
"Yang pasti belum ada menerima apapun dari masing-masing KPA," ujar Hendra singkat.
Ketika ditanya kemungkinan pencapaian penyelesaian pekerjaan dengan sisa hari kerja hingga Desember, Hendra mengaku tidak mengetahui proyeksi tersebut.
Lebih tepatnya PPK yang dapat merumuskan dan memperhitungkan pencapaian pekerjaan. "Sebab mereka yang lebih memahami secara teknis," katanya.
Sementara pejabat pengadaan (jasa konsultan) Ismed Apandi juga mengaku hingga saat ini belum ada pekerjaan perencanaan yang dikerjakan. Khususnya dari sumber dana APBK Perubahan 2015.
"Namun untuk pekerjaan perencanaan di atas Rp 50 juta sudah dilakukan proses lelang,"ucapnya.
Dijelaskan Ismed, untuk pelaksanaan pekerjaan fisik memang harus ada dokumen perencanaan sebagai acuan.
Ismed menyebutkan, jumlah pekerjaan perencanaan sama dengan banyaknya jumlah pekerjaan fisik, karena kedua dokumen harus ada sehingga jelas pelaksanaannya. (indra/medanbisnis)
