suara-tamiang.com , KARANG BARU -- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang bekerjasama dengan Badan Pelaksana Penyulu...
“Mimbar Sarasehan merupakan forum
konsultasi antara petani nelayan dengan pemerintah, intansi terkait, swasta, pakar,
dan masyarakat pertanian, perikanan, kehutanan dalam rangka untuk membicarakan,
memusyawarahkan dan mencari kesepakatan mengenai hal - hal yang
menyangkut pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani nelayan dalam
rangka suksesnya pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Mimbar
Sarasehan juga dapat disebut sebagai forum Musrenbang petani nelayan untuk menggali
program skala prioritas untuk diusulkan dalam Rancangan APBK, Rancangan APBA
dan Rancangan APBN Tahun 2017”, jelas Hendra.
Menurutnya Mimbar Sarasehan bertujuan
untuk memahami keadaan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di
lapangan, serta untuk mencapai kesepakatan tentang pemecahan masalah-masalah
dan penyusunan rencana kegiatan yang mencakup usaha tani nelayan serta
kehidupan keluarganya. Disamping itu juga mimbar sarasehan bertujuan untuk
mewujudkan hubungan timbal balik yang serasi antara Kelompok Tani dan Pemerintah
dalam pelaksanaan pengawasan Pembangunan pertanian untuk perbaikan dimasa yang
akan datang.
Pihaknya berharap hasil
mimbar sarasehan KTNA ini, muncul identifikasi permasalahan dari pihak
pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani, dan
pada gilirannya mampu menghadirkan kesepakatan-kesepakatan serta kesepahaman
dalam pelaksanaan program di sektor pertanian dan selanjutnya program yang
diusulkan masuk dalam APBK,APBA dan APBN tahun 2017. “Pihak KTNA berharap
setiap usulan yang masuk dalam mimbar sarasehan KTNA tingkat kecamatan
tahun 2015 masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 dan semua
usulan yang masuk dalam mimbar Sarasehan KTNA Kabupaten tahun 2015 masuk
dalam Musrenbang Kabupaten Tahun 2016’’, harap Hendra
Dari 6 kecamatan yang sudah melaksanakan Mimbar Sarasehan
seperti kecamatan Manyak Panyed, Banda Mulia, Bendahara, Seruway, Karang Baru
dan Kecamatan Sekrak, para petani dan nelayan yang mengikuti mimbar sarasehan
mengusulkan berbagai program yang menitik beratkan pada persoalan air seperti
pembangunan embung, DAM air, pompanisasi, saluran air, pembangunan linning
jaringan dan sarana pengairan lainnya, program infrastrukstrur pertanian
dan nelayan seperti pembangunan jalan usaha tani (JUT), perbaikan pintu air
yang rusak, rehab tambak nelayan, demplot udang windu, alat-alat pertanian dan
nelayan seperti Hand Traktor, Pompa air, power theser, alat pengering gabah,
Kilang Padi, RMU Mobile, Traktor Mini, Combine Harverster, Sampan 10 JT, program
Penguatan Kelembagaan tani melalui pelatihan adminitrasi bagi para sekretaris
kelompok tani, pelatihan pembuatan RDK/RDKK bagi petani, pelaksanaan
revitalisasi kelompok tani setiap tahunnya, dan mengusulkan kepada PEMDA untuk
melakukan validasi data lahan sawah di sektor pertanian dengan melibatkan
aparat setempat dan SKPK teknis serta mengusulkan program pembuatan DED untuk
sektor pembangunan dan pertanian setiap desa serta program yang beorientasi
pada penanganan pasca panen berupa penyedia dana talangan untuk membeli hasil-hasil
pertanian sehingga harga tidak ditentukan oleh para tengkulak.
Hendra berharap melalui mimbar sarasehan tingkat kecamatan
lahirnya rekomendasi dan perencanaan yang matang di sektor pertanian, perikanan,
kehutanan sehingga penetapan Calon Lokasi Calon Penerima (CP/CL) program-program
baik yang berasal dari APBN, APBA, dan APBK harus berdasarkan kepada kebutuhan
rill di lapangan dan bukan berdasarkan keinginan oknum-oknum tertentu. Di Tahun
2015 masih banyak penetapan CPCL program di sektor pertanian masih berdasarkan
kedekatan bukan berdasarkan kebutuhan rill di lapangan sehingga hasil yang
dicapai tidak maksimal dan pemerataan program belum terjadi karena masih di
jumpai kelompok tani yang tidak menerima program satupun serta masih banyak di
jumpai satu kelompok tani menerima lebih dari 3 program yang bersumber dari
dana APBN 2015.
“Melalui Mimbar
Sarasehan diharapkan segala persoalan yang terjadi di tahun 2015 seperti
persoalan lahan fiktif, kedelai oplosan, penetapan CPCL tidak berdasarkan
kebutuhan, ada nya kelompok siluman yang menerima program APBN, dugaan
pemotongan uang pertemuan, dugaan pemotongan uang tanam jajar legowo di program
GPPTT Padi, pemotongan saprodi di program GPPTT Pajale dan persoalan lainnya
tidak muncul lagi dalam pelaksanaan program di tahun 2016 dan tahun
seterusnya”, harap Hendra. (redaksi)
Keterangan Foto : Pelaksanaan Mimbar Sarasehan di Kecamatan Karang Baru (ist).
