suara-tamiang.com , ACEH TAMIANG -- Aceh Tamiang-andalas Isu yang bergulir banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Akade...
suara-tamiang.com, ACEH TAMIANG -- Aceh Tamiang-andalas Isu yang bergulir banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang bekerja pada Akademi Komunitas (AK) Aceh Tamiang dengan gaji double tidak
dibantah oleh Koordinator Kabupaten Akademi Komunitas setempat.
“PNS yang bekerja pada Akademi
Komunitas (AK) Aceh Tamiang di bawah Koordinator kabupaten akan ditarik,
apabila perguruan tinggi tersebut telah berstatus negeri. Karena saat ini AK
Aceh Tamiang masih dalam tahap penegerian,” tegas Koordinator Kabupaten Akademi
Komunitas Aceh Tamiang, Izwardi SIP saat menjawab andalas, Senin (19/1) di
ruang kerjanya.
Izwardi menambahkan, untuk diketahui
bersama bahwa Akademi Komunitas Aceh Tamiang berbeda dengan Akademi Komunitas
daerah lainnya dan dikarenakan persiapan negeri, maka dibentuk koordinator
kabupaten yang secara otomatis direkrut dari PNS.
“Kecuali tenaga pengajar dan ini
boleh bukan PNS, bahkan kita manargetkan 3-5 tahun ke depan AK Aceh Tamiang
sudah berstatus negeri dan bisa mandiri dengan demikian semua PNS yang saat ini
bekerja di sana otomatisnya mereka lepas dari koordinator kabupaten,” ungkap
Izwardi.
Dijelaskannya, para PNS yang bekerja
pada Akademi Komunitas Aceh Tamiang sudah pasti bisa membagi waktu kerja dengan
tanggungjawabnya pada instansi mereka bekerja, termasuk dirinya. “Untuk proses
penegerian AKA ada kewajiban pemerintah daerah di dalamnya terutama menyangkut
anggaran operasional yang harus diberikan daerah,” tegasnya.
Disebutkannya, anggaran yang
diberikan Pemerintah Aceh Tamiang melalui APBK tersebut termasuk penggunaannya
untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara honor dosen dibayar oleh
IPB Bogor. “Sebab AK Aceh Tamiang berada dibawah pendampingan IPB,” terang
Izwardi.
Sementara itu, menyangkut PNS yang
diperbantukan dalam koordinator kabupaten dibolehkan dan ada SK-nya. “Namun,
hal yang paling penting diketahui oleh segenap lapisan masyarakat adalah,
dibukanya AK Aceh Tamiang sebagai upaya memajukan dunia pendidikan didaerah
ini. Terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu dapat mengecap pendidikan
pada lembaga yang berada di daerah,” paparnya sembari mengatakan, tentunya bagi
mereka yang mampu pasti bersekolah di luar daerah.
Sementara itu, Muhammad Yani selaku
Wakil Koordinator Kabupaten menegaskan, dalam melaksanakan tugas pada AK Aceh
Tamiang lebih dominan dilakukan oleh non PNS. Sedangkan PNS-nya hanya
memberikan pendampingan manajemen hingga AK ditetapkan menjadi negeri.
Ditambahkannya, AK Aceh Tamiang sudah
berjalan selama dua tahun dengan jumlah mahasiswa sekitar 200 orang. Sementara
itu jurusan yang dibuka yakni teknologi pembibitan, budi daya perikanan dan
manajemen informatika.
“Kita berharap dukungan semua pihak
hingga Akademi Komunitas ini bisa berjalan maksimal guna mendidik generasi muda
Aceh Tamiang sesuai dengan kebutuhan daerah,” harap Muhammad Yani. (ERW/Harian Andalas).
