Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bekerja sepenuh tenaga untuk membangun dan menyejah...
SBY mengingatkan, tugas kewajiban gubernur dan wakil gubernur memajukan Aceh, pertama memajukan baik itu di tingkat kesejahteraan rakyatnya, situasi politik dan keamanannya, hukumnya, perekonomian, dan sebagainya. “Cek semuanya harus makin adil sejahtera,” kata Presiden.
Dalam pengantarnya, SBY juga mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Zaini/Muzakir dalam pemilukada yang damai, aman, dan demokratis di Aceh dan menyampaikan terima kasih kepada mantan Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim yang telah mempersiapkan pemilukada Aceh dengan baik.
Pada pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut, Kepala Negara secara khusus mengharapkan Aceh lima tahun ke depan harus lebih maju, sejahtera, adil, dan makmur.
Presiden dalam kesempatan itu juga menyampaikan telah memberitahukan situasi Aceh pascapilkada dan Indonesia kepada dunia internasional melalui forum pemerintahan beranggotakan 20 negara (G20). “Mereka memuji apa yang telah dicapai di Aceh dan Indonesia,” kata Presiden SBY yang didampingi beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Sedangkan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf didampingi mantan Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim.
Seperti diketahui, pasangan dr Zaini Abdullah/Tgk Muzakir Manaf terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017 melalui pilkada satu putaran pada 9 April 2012. Pasangan yang diusung Partai Aceh (PA) ini dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden pada 25 Juni 2012.
Ketika diterima SBY di Kantor Presiden di Jakarta, Senin petang kemarin, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf mengenakan stelan jas warna gelap. Sedangkan mantan Pj Gubernur Tarmizi A Karim mengenakan pakaian dinas harian warna abu-abu.
Silakan, Kalau Mau Penyegaran Organisasi
SEBELUM diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Senin petang kemarin, terlebih dahulu pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, dr H Zaini Abddullah/Muzakir Manaf didampingi Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Zakaria Saman, bertemu Mendagri Gamawan Fauzi.
Banyak hal yang dilaporkan Zaini/Muzakir kepada Mendagri terkait aktivitas mereka pascapelantikan pada 25 Juni 2012. Di antara sekian banyak hal yang dibicarakan, salah satunya seperti yang dikutip Dirjen Otda, Prof Djohermansyah Djohan, yaitu tentang penyegaran di lingkungan organisasi pemerintahan di Aceh.
“Mendagri mempersilakan gubernur melakukan penyegaran di lingkungan organisasi pemerintahan di Aceh. Sekarang sudah ada kewenangan, kalau mau penyegaran silakan lakukan,” kata Dirjen Otda, Djohermansyah Djohan kepada Serambi seusai pertemuan dengan mengutip pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi.
Dari Turunan UUPA sampai RPJM
KETIKA bertemu Mendagri Gamawan Fauzi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (23/7), Gubernur Zaini Abdullah melaporkan berbagai hal, di antaranya aktivitasnya melantik sejumlah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Aceh yang menang dalam pemilukada. Juga dibicarakan tentang masih tertundanya pembahasan sejumlah peraturan turunan UUPA.
“Saya menyampaikan kegiatan saya yang sudah melantik beberapa bupati dan wali kota sejak saya menjabat gubernur,” kata Gubernur Zaini kepada Serambi seusai pertemuan.
Menurut Zaini, pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, juga membicarakan tentang masih tertundanya pembahasan sejumlah peraturan turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Gubernur Zaini mengharapkan, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres dan Keppres terkait UUPA agar bisa diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. “Kita ingin seluruh peraturan turunan UUPA itu segera selesai,” tandas Gubernur Zaini didampingi Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Zakaria Saman.
Mendagri Gamawan Fauzi didampingi Dirjen Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan juga mengharapkan Aceh segera menyelesaikan rencana pembangunana jangka menengah (RPJM). Mendagri memberi waktu enam bulan untuk penyelesaian RPJM tersebut.
“Mendagri menyarankan agar menghimpun seluruh potensi dan komponen di Aceh, baik dari kalangangan akademisi dan lain-lain untuk menyusun RPJM,” kata Gubernur Zaini mengutip Mendagri.
Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan draf RPJM Aceh yang dimintakan oleh Gubernur. “Draf-nya sudah kita siapkan, tinggal pembahasan lebih lanjut dan menunggu SK Gubernur,” kata Iskandar saat mendampingi Gubernur Zaini dalam konferensi pers.
Pertemuaan dengan Mendagri merupakan yang pertama sejak pasangan pemimpin baru Aceh itu dilantik pada 25 Juni 2012. Selain dengan Mendagri, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh beserta rombongan juga bertemu jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) dan pada Senin petang diterima Presiden SBY. | FIKAR W EDA, SerambiIndonesia.com
