Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani, mengatakan revolusi bisa akan terjadi jika pemerintah tetap menaikkan ha...
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani, mengatakan revolusi bisa akan terjadi jika pemerintah tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1 April mendatang.
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap menaikkan harga BBM, maka 'revolusi' bisa saja terjadi. Pemerintah harus waspada, dan legowo mengakui kegagalannya, dan segera mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM," katanya kepada okezone, Jumat (23/3/2012).
Menurut dia, berbagai kajian rasional, hitungan matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas politik dan tak punya kedalaman nurani.
Rakyat berbagai kelas dan strata sosial tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga diterjang habis oleh pemerintah. Harusnya sejak dulu sektor energi diskenariokan sebagai leading sektor berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat," ucapnya (okezone.com).
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap menaikkan harga BBM, maka 'revolusi' bisa saja terjadi. Pemerintah harus waspada, dan legowo mengakui kegagalannya, dan segera mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM," katanya kepada okezone, Jumat (23/3/2012).
Menurut dia, berbagai kajian rasional, hitungan matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas politik dan tak punya kedalaman nurani.
Rakyat berbagai kelas dan strata sosial tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga diterjang habis oleh pemerintah. Harusnya sejak dulu sektor energi diskenariokan sebagai leading sektor berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat," ucapnya (okezone.com).
